JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong rencana pemindahan pelabuhan barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa dilanjutkan di era pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto. Langkah ini diambil agar meningkatkan permintaan pasar domestik.
Mulanya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan untuk meningkatkan permintaan pasar domestik perlu didukung oleh beberapa kebijakan, seperti revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan pergeseran pelabuhan barang impor ke luar Pulau Jawa.
“Misalnya Permendag 8/2024 itu direvisi, kita revisi supaya permintaan pasar domestik itu bisa naik kembali, ya. Dan kemudian juga kita kencangkan perubahan pelabuhan masuk, pelabuhan impor,” kata Febri saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, dikutip Bergelora.com Senin (7/10)
Dia menyebut keputusan pemindahan pelabuhan barang impor ini perlu dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi kepastian ratas diselenggarakan.
Dia pun mendorong agar rencana tersebut dapat dilakukan di pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto. Meski begitu, dia belum mendapatkan informasi terkait rencana tersebut telah disampaikan ke tim Prabowo atau belum.
Namun, dia menekankan pentingnya pemindahan pelabuhan barang impor sebagai salah satu upaya untuk mempercepat permintaan pasar domestik.
“Sebaiknya begitu (dilanjutkan era Prabowo), ya, karena itu akan jadi booster. Di tim Transisi saya belum tahu informasi, ya, tapi menurut kami itu yang penting dilakukan untuk meningkatkan permintaan domestik atas, terutama untuk industri di tujuh sektor itu, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri aksesoris, industri alas kaki, industri tas, industri elektronik, industri kosmetik, begitu,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memberi sinyal keputusan pemindahan pelabuhan barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa berada di pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto. Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap diskusi antar pihak terkait.
“Belum, masih diskusi ya,” kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kampung Bangkong Reang, Wangunharjo, Cikarang Utara, Kamis (26/9/2024)
Namun, Zulhas menjelaskan pihaknya saat ini tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, termasuk kebijakan baru. Untuk itu, rencana pemindahan jalur masuk barang impor tersebut akan ditentukan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Iya di pemerintahan berikutnya. Sekarang yang rutin aja. Kita kan nggak boleh lagi memutuskan yang strategis, apalagi usulan baru. Nanti lah di pemerintahan baru,” jelasnya.
Barang China Masuk Pelabuhan di Indonesia Timur
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyinggung rencana pemerintah mengalihkan kapal pengangkut barang-barang China ke pelabuhan di wilayah Timur Indonesia. Rencana tersebut demi menyeimbangkan harga barang asal China saat tiba di Indonesia.
Menurut Budi Arie, barang-barang tersebut bisa dikirim ke pelabuhan di Jayapura, Sorong, atau Bitung, sebelum sampai di Jakarta dan Surabaya. Hal ini disampaikan Budi Arie dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia pimpinan Anindya Bakrie.
“Jadi kapal pengangkut barang China nggak boleh masuk Jakarta dan Surabaya. (Ke) Bitung, Sorong, habis itu dikirim ke sini kan harganya mahal juga kan, begitu,” terang Budi Arie dalam acara sarasehan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Konteks pembicaraan Budi Arie adalah saat membahas aplikasi Temu asal Negeri Tirai Bambu. Ia menegaskan pemerintah akan melarang aplikasi tersebut karena berpotensi merusak pasar dalam negeri.
“Temu ini aplikasi platform dari China di mana dia mendisrupsi bukan hanya sebagai e-commerce, dia dari pabrik langsung ke konsumen. Jadi bayangin dari pabrik langsung ke konsumen,” terang Budi Arie.
Pola pengalihan pelabuhan memungkinkan Indonesia lolos dari potensi gugatan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pasalnya Indonesia tidak melarang ketentuan perdagangan melainkan hanya memindahkan pelabuhannya.
“Supaya nanti kita digugat WTO kan, oh nggak boleh. Kita kan punya negara begitu luas, kita tinggal atur. Nggak, kita nggak larang. Tapi parkirnya di di sono.
Menurutnya konsep serupa sudah diterapkan oleh Perancis beberapa tahun lalu. Hasilnya produk-produk di dalam negeri menjadi lebih kompetitif.
“Perancis pernah melakukan itu, semua barang-barang dari Amerika dan negara Eropa lainnya, 20 tahun, jangan langsung. Taruh di satu tempat apa saya lupa tuh nama kotanya. Ditaruh di situ, jadi dia bisa tahan supaya bisa lebih kompetitif di dalam negeri,” tuturnya. (Enrico N. Abdielli)
