JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong agar pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan akses pembiayaan awal. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.
“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).
Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM mitra MBG sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program.
Selain itu, Kementerian UMKM juga memberikan dukungan melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah serta fasilitas legalitas bisnis.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, dan 49 persen di antaranya adalah perempuan.
Sementara UMKM jasa katering yang berpotensi terlibat program MBG mencapai 30.900 UMKM. Saat ini, pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Maka dari itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dari PIRA sebagai mitra strategis yang sangat penting untuk mencapai tujuan besar ini,” tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah melibatkan pelaku UMKM untuk mengoptimalkan pelaksanaan program MBG. Hal ini diharapkan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.
Untuk menjadi mitra program MBG, UMKM harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.
Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.
Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Budiman Sudjatmiko: MBG Tidak Tanya Tentang Makanan
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarra dilaporkan, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis bukan hanya tentang makan, tetapi juga berkaitan dengan bagian dari upaya peningkatan perekonomian lokal.
“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan cuma tentang makan, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal, desa dan kampung. Melalui program ini, negara tentu saja membeli bahan makanan. Negara pasti membeli hasil produksi petani, nelayan, peternak dan dan lain-lain,” kata Budiman saat meninjau aktivasi program Makan Bergizi Gratis di Karawang, Jawa Barat, Senin (6/1).
Disebutkan, telur, ayam, buncis, kacang panjang dan cabai yang diolah menjadi paket makanan bergizi gratis itu diperoleh negara dari petani lokal daerah setempat.
Menurut dia, saat ini Indonesia mempunyai 75 ribu desa. Jika 50 ribu desa saja di setiap desa menyediakan 30 hektare lahan persawahan dan lahan untuk kebun, kemudian dibuat pula 60 ribu kandang sapi baru, kandang ayam baru, ada 500 ribu tenaga kerja baru di dapur umum, dan dibangun 20 ribu lumbung pangan di setiap kecamatan, maka hilirisasi pangan akan tercapai.
“Seiring dengan hal tersebut, swasembada pangan akan tercapai dan sumber daya manusia berkualitas tercapai, pengangguran bisa dikurangi, dan impor pun bisa dikurangi, itulah pesan Bapak Prabowo dalam program Makan Gratis Bergizi,” katanya.
Jika semua kerangka program Makan Bergizi Gratis berjalan maksimal, maka akan beredar uang Rp8 miliar per tahun di setiap desa untuk menghidupkan ekonomi rakyat dan memberi makan gratis. Maka program Makan Bergizi Gratis, bisa dihemat di tahun 2029.
“Ketika 82 juta anak sudah dikasih makan gratis semua, akan dicanangkan sekitar Rp460 triliun per tahun, tetapi jika ini bisa terpenuhi oleh industri lokal kita bisa hemat Rp200 triliun per tahun dan kita bisa mandiri. Sehingga anak-anak cerdas dan rakyat miskin tidak ada, dan saya sudah tidak lagi bekerja karena kemiskinan dan kebodohan tidak ada lagi di Indonesia,” ungkapnya.
Dalam peninjauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Karawang, Budiman didampingi Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Ricky Tamba beserta Dandim Karawang Letkol Infanteri Dede Hermawan, Kapolres Karawang AKBP Edwar Zulkarnain, serta sejumlah pejabat Pemkab Karawang.
Pada hari pertama digulirkannya program Makan Bergizi Gratis di Karawang, Senin, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat mendistribusikan sebanyak 3.000 paket makan bergizi gratis. (Enrico N. Abdielli)
