BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, meminta organisasi masyarakat (ormas) tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan industri. Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu dengan aksi oknum sekelompok ormas yang meresahkan, bahkan sampai mengganggu operasional pabrik. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan forum diskusi pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di aula SMK Mitra Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).
Bey meminta agar tidak ada lagi ormas yang mengganggu keamanan dan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri.
Bahkan, pihaknya membuka pintu dialog apabila ada ormas yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Nanti kita bisa berdiskusi, berdialog seperti apa yang diperlukan, yang pasti iklim investasi ini harus tetap kondusif,” ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).
Lebih lanjut, dia pun mengajak semua pihak untuk menjaga iklim investasi di Jabar agar tetap kondusif. Mengingat, sejauh ini investasi di Jabar masih yang tertinggi se-Indonesia dengan nilai Rp251 triliun pada 2024.
Meski demikian, diharapkan nilai investasi di Jabar bisa terus meningkat di 2025 sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja.
Menurut Bey, salah satu kunci agar tujuan tersebut bisa tercapai adalah kondusifitas.
Dengan demikian, investor pun merasa aman saat akan menanamkan modalnya di Jabar.
“Kita jaga bersama agar investor tetap berinvestasi di sini, kalau bisa bertambah terus. Jadi kita jaga agar iklim investasi tetap kondusif,” katanya.
Dia menambahkan, sangat terbuka dengan masukan dari sejumlah pelaku industri agar makin banyak investor yang masuk ke Jabar.
“Tadi banyak masukan dari mereka dan kita akan akselerasi,” pungkas Bey.
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan,
Investasi Ratusan Triliun Melayang Gegara Premanisme Ormas
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM buka suara soal batalnya investasi ratusan triliun karena ulah premanisme oleh oknum Ormas.
Hal ini sebelumnya dilaporkan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno mengatakan, saat kejadian tersebut terjadi pihaknya akan mengajak pihak-pihak terkait untuk berdiskusi. Ia menyebut tugas pemerintah adalah mengawal investasi dari awal hingga akhir.
“Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undangan rapat dengan kementerian lembaga terkait, dengan pemerintah daerah, apa sih masalahnya, kalau tadi misalnya ada ormas-ormas yang tadi,” ujarnya di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
“Kami akan adakan rapat, kami akan undang stakeholder terkait dan mencarikan solusi bersama. Ini memang tugas kami, tugas di Kementerian Investasi ini kan end to end, dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah kami akan carikan solusi, kami akan koordinasi,” sambung Rosan.
Riyatno menyebut tugas Kementerian Investasi/BKPM adalah memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh investor. Dalam hal terjadi kendala ia menegaskan pihaknya siap mencarikan solusi.
“Tugas kami adalah memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh investor. Jadi apabila ada hambatan-hambatan, termasuk tadi, kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, khususnya Deputi Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal, kami akan memfasilitasi, mencarikan solusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Sanny menjelaskan bahwa banyak ormas yang meminta jatah terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha di kawasan industri. Misalnya terkait dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.
“Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya,” kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025). (Martinus/Web)

