JAKARTA – Mantan aktivis gerakan mahasiswa 98, Haris Rusly Moti menyoroti efisiensi anggaran yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo diketahui menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurut Haris, Prabowo tengah berupaya keras mengubah pola pikir dan kebiasaan lama. Yaitu terkait ketergantungan pada utang untuk menutup defisit anggaran yang ada.
“Saya memandang kebijakan Presiden Prabowo menutup defisit bukan dengan utang, tetapi dengan mencegah kebocoran dan korupsi, serta melakukan efisiensi dan penghematan, adalah pola pikir dan kebiasaan baru dalam pengelolaan negara,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).
Padahal, lanjutnya, bisa saja Prabowo tidak perlu melakukan efisiensi, penghematan, dan pemotongan anggaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp306 triliun.
“Jika menggunakan pola pikir dan kebiasaan lama, tinggal kita ajukan utang lagi untuk membiayai program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Menurut Haris, apabila diperhatikan, utang yang menumpuk digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif.
“Saya menyebutnya sebagai kegiatan ekonomi ‘omong kosong’. Bayangkan, kita berutang untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas dan acara-acara seremonial, seminar, FGD, dan lain-lain. Bahkan, kita berhutang untuk menutup defisit akibat kebocoran dan korupsi,” ungkapnya.
Hal itu tidak lantas menjadikan Indonesia perlu memegang prinsip ekstremis antiutang.
Tetapi, kata Haris, utang semestinya dikelola untuk kebijakan yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada pembangunan kesejahteraan rakyat.
“Memang harus diakui, sepanjang reformasi, arus utama ekonomi kita tumbuh dari konsumsi yang bersumber dari kegiatan omong kosong seperti itu. Pertumbuhan kita disumbang oleh government spending yang mendorong tumbuhnya konsumsi.”
“Misalnya, perjalanan dinas para pejabat pusat dan daerah menjadi rantai kegiatan ekonomi ‘omong kosong’ yang menumbuhkan perusahaan penerbangan, hotel, restoran, panti pijat, taksi, dan lain-lain,” ujarnya.
Revolusi Politik
Haris menilai switching anggaran Rp306 triliun dari kegiatan yang tidak produktif kepada kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung kepada rakyat adalah sebuah revolusi politik dalam pengelolaan negara.
“Saya memandang banyak kepentingan, baik di dalam tubuh pemerintahan maupun di luar pemerintahan, yang terganggu ketika mata air rentenya ditutup melalui efisiensi dan penghematan.”
“Selain APBN dipakai untuk kegiatan omong kosong, juga banyak sekali program fiktif yang merugikan negara triliunan rupiah,” ungkapnya.
Maka dari itu, menjadi barang pasti banyak gangguan dan guncangan yang direkayasa agar kebijakan untuk efisiensi dan pencegahan kebocoran gagal dijalankan.
Misalnya dalam upaya mencegah kebocoran negara di sektor minyak dan gas, pasti akan menghadapi gangguan dan guncangan.
“Sebagai contoh, gas elpiji 3 kg diambil, dioplos ke tabung 12 kg, kemudian dijual ke industri. Itu rata-rata 5–10 persen bocornya. Bahkan, gas elpiji 3 kg ada yang dijual hanya 2,5 kg, bahkan ada yang hanya 2,4 kg,” ungkapnya.
Ia menilai tidak mudah mengubah pola pikir dan kebiasaan lama, apalagi membangun pola pikir dan kebiasaan baru untuk menjalankan kebijakan negara yang sejalan dengan dasar konstitusi UUD 1945.
“Napas dari UUD 1945 yang menjadi dasar dari Asta Cita dan Program Hasil Cepat adalah kepedulian dan perlindungan.”
“Saya menyebutnya Prabowocare. Saya tidak mau menggunakan istilah Prabowonomic, yang terlalu berorientasi pada stabilitas makro dan kadang menciptakan situasi timpang serta tidak seimbang dengan kondisi ekonomi rakyat,” ujarnya.
Kebijakan itu, kata Haris, diorientasikan sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya.
“Napas dari seluruh kebijakan efisiensi, penghematan, pencegahan kebocoran dan korupsi, serta tidak bergantung pada utang dan impor, diorientasikan semata-mata untuk kepedulian dan perlindungan kepada rakyat,” kata Koordinator Relawan Pendukung Prabowo-Gibran ini.
Prabowo Tegaskan Penghematan
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Presiden Prabowo kembali menegaskan instruksinya terkait penghematan atau efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.
Prabowo ingin kegiatan yang tidak penting untuk dihentikan.
Prabowo juga blak-blakan ada yang tidak setuju dan melakukan perlawanan terhadapnya. Hal itu dikatakan Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU dengan tema “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian dan Meneduhkan Peradaban” tahun 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
“Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasannya untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” ungkap Prabowo.
Prabowo mengatakan ada yang ingin melawannya terkait instruksi itu.
“Ada yang melawan saya, dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil,” ujarnya.
Prabowo mengatakan, penghematan yang dilakukan tidak lain adalah untuk rakyat.
Seperti memberi makan hingga perbaikan sekolah.
“Untuk memberi makan untuk anak-anak, rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia, kita punya 330.000 sekolah,” ujarnya.
Menurut Prabowo, anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah saja.
“Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi.”
“Enggak usah keluar negeri, 5 tahun enggak usah keluar negeri kalau perlu.”
Kata Prabowo, yang perlu ke luar negeri hanyalah mereka yang bertugas untuk negara.
“Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” kata Prabowo.
“Loh presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, iya kan sebagai kepala negara dalam Konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” imbuhnya. (Web Warouw)
BIKIN GEROMBOLAN TIKUS KORUPTOR PADA TANTRUM..! Haris Rusly Moti: Prabowo Ubah Mindset Lama Tidak Lagi Bergantung pada Utang Tapi Efisiensi Anggaran
