JAKARTA – Mantan Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, ikut buka suara soal para kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti Retret di Akademi Militer Magelang. Dia menyebut, ketidakhadiran mereka di retret tersebut adalah kerugian besar.
Budiman Sudjatmiko yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), berpendapat, Retret sangat penting bagi pemimpin daerah.
“Suatu kerugian bagi pemimpin daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto jika tidak mengikuti retret di Magelang,” ujar Budiman, usai menghadiri Penyerahan Becak Listrik berlangsung di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Sabtu (22/2/2025).
Budiman menilai, Retret bukan cuma untuk intelektual, tapi juga membangun semangat patriotisme. Ia menambahkan, kesetiaan pada partai akan berakhir ketika kesetiaan pada negara dimulai.
“Situasi tersebut dicontohkan oleh Presiden RI pertama Ir Soekarno, yang kesetiaannya kepada negara melampaui kesetiaan pada partai,” ucapnya.
Dirinya menuturkan, semua kepala daerah dipilih oleh rakyat tanpa memandang partai politik. Maka dari itu, bagi pemimpin daerah itu harus mengabdi.kepada rakyat.
“Retret merupakan forum yang mengikat solidaritas, menumbuhkan patriotisme semangat militan pengabdian pada negara,” tuturnya.
“Kesetiaan harus melebur secara keseluruhan demi negara dan bangsa. Bung Karno yang mengajarkan itu. Saya merasa jadi murid bung Karno, sejak SD saya setuju dan itu yang harus kita jaga,” imbuh Budiman.
Di satu sisi, Budiman juga mengaku pernah mengikuti Retret, ketika bersama para menteri di Kabinet Merah Putih.
“Baik Wali Kota, Gubernur, Wakil Gubernur, mereka semua dipilih oleh rakyat, dan harus mengabdi,” pungkasnya.
Hasil Pemilihan Rakyat
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), mengingatkan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mestinya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retreat.
Diketahui, kegiatan retreat akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan.
“Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (21/2/2025).
Jokowi beranggapan terpilihnya kepala daerah itu merupakan hasil pemilihan rakyat. Sehingga, tidak mementingkan kepentingan partai.
“Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah harus patuh dengan perintahnya.
“Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” jelasnya.
Korupsi Petinggi Partai
Kasus korupsi oleh petinggi partai pernah terjadi di beberapa partai lain sebelum kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang habis-habisan dibela Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri.
Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2017. Pada tanggal 17 Juli 2017, dan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Partai Golkar saat itu menyerahkan kasus Setya Novanto pada proses hukum dan menerima putusan pengadilan.
Setelah itu kasus dua Sekjen Partai Nasdem. Pertama, Sekjen Partai Nasdem Rio Patrice Capella tercatat terlibat dalam kasus suap dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.
Kedua, Sekjen Partai Nasdem yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai yang terlibat kasus korupsi base transceiver station (BTS) 4G BAKTI Kemenkominfo.
Kasus tiga pejabat tinggi Partai Golkar dan Partai Nasdem di atas menunjukkan kewibawaan partai dengan mengevaluasi diri dan tunduk pada hukum.
Sebaliknya pada PDIP, sikap yang ditunjukkan bukan hanya melawan hukum dan mengkhianati suara rakyat pemilih demi membela Sekjen PDIP yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi.
Instruksi Megawati yang diikuti oleh kepala daerah.dari PDIP juga menunjukkan bahwa partai ini tega mengkhianati suara rakyat yang telah memilih!para kepala daerah, yang seharusnya setia terhadap.rakyat pemilihnya demi membela seoramg koruptor Hasto Kristiyanto.
Dalam kasus-kasus seperti ini, rakyat semakin cerdas bisa menilai mana partai rakyat dan yang mana partai yang selalu mengatas namakan rakyat. Sekali.lagi, akan dibuktikan bahwa tidak seorangpun kebal hukum di negara ini. (Web Warouw)
DEMI BELA HASTO DONG..! Budiman Sudjatmiko Ungkap Kerugian Kepala Daerah PDIP yang Tak Ikut Retret di Magelang
