JAKARTA – Sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah diusulkan oleh para anggota dewan di Komisi XI DPR.
Usulan objek baru PNBP termasuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru non minyak dan gas bumi.
Salah satu usulan yang mengemuka ialah supaya pemerintah memungut tarif dari pembukaan layanan kasino, sebagaimana yang dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA). Usulan ini disampaikan Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita.
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara arab jalainim kasino, mereka kan out of the box K/L lainnya,” kata Galih saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5/2025) lalu.
Galih berpendapatan, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP nya. Namun, karena sudah menyadari bahwa SDA sangat berfluktuasi dan berisiko bagi fiskalnya, layanan di sektor non SDA menjadi digenjot untuk memperoleh PNBP.
“Mereka sudah slide dari SDA ke jasa, khususnya jasa sosial dari pariwisata dan pemasukan lainnya lah,” ucap Galih dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (12/5)..
Selain UEA, pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP juga telah dilakukan oleh pemerintah Thailand. Negara tetangga RI tersebut tengah mempertimbangkan kebijakan untuk melegalkan perjudian di negara tersebut, dengan membuka resort kasino bergaya Singapura, termasuk mengizinkan situs taruhan online.
Dikutip dari Channel News Asia (CNA), selain UEA, sebuah komite ad-hoc beranggotakan 60 orang untuk mempelajari legalisasi perjudian dan kasino di tempat yang disebut sebagai kompleks hiburan didirikan oleh parlemen Thailand akhir tahun lalu.
Komite ini mendapat dukungan dari anggota parlemen baik di pemerintahan maupun oposisi. Ketuanya adalah Julapun Amornvivat, Wakil Menteri Keuangan Thailand.
Pemerintah Thailand akan mengadopsi aturan yang mirip dengan Singapura di mana pembatasan diberlakukan pada pemain lokal melalui langkah-langkah seperti retribusi masuk dan pengecualian untuk melarang kunjungan mereka ke kasino tersebut.
Legalisasi industri ini dapat menempatkan Thailand dalam persaingan langsung dengan beberapa negara tetangganya untuk mendapatkan pendapatan pariwisata terkait perjudian.
Di Asia Tenggara, selain Thailand, negara yang melarang perjudian hanyalah Indonesia dan Brunei.
Sumber Pendapatan Negara yang Menjanjikan
Sebuah artikel di Kompasiana membahasn industri judi dan kasino yang pasti memberikan keuntungan bagi negara.
Artikel yang berjudul “Perjudian dan Kasino: Sumber Pendapatan Negara yang Menjanjikan” pada 2023 oleh seorang mahasiswi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Jember bernama Bellinda Aliefa Diardi memaparkan pendapatan bisnis judi – dalam hal ini Kasino – di wilayah China, Macau sebesar 24,9 miliar pataca atau sekitar 41,9 triliun rupiah.
Peluang pemasukan dan keuntungan dari perjudian dan Kasino juga di mulai dirasakan oleh pemerintahan Jepang. hal itu dapat dilihat dari pengesahan UU legalitas Kasino dan perjudian pada tahun 2016. Salah satu alasan dilegalkannya perjudian dan Kasino di Jepang adalah laba yang dihasilkan oleh Kasino sebanyak 10 miliar dolar setiap tahunnya. Angka tersebut setara dengan 0,2 % dari PDB Jepang.
Legalitas yang diberikan parlemen Jepang ini, secara tidak langsung membuka kesempatan perusahaan untuk menanamkan investasi Kasino. Sebagai contohnya, perusahaan game internasional Wynn Resorts Ltd, MGM Resorts, dan Caesar Entertainment Corp.
Pada tahun 2018, permainan judi yang bernama Pachinko – mirip mesin kasino – meraup keuntungan sebesar 20 triliun Yen atau setara dengan 180 miliar US dollar, yang sepertiga dari nilai tersebut didapat dari 10 tahun terakhir.
Dengan potensi besar dari perjudian dan kasino, sehingga pembangunan tiga kasino mewah di Jepang diharapkan dapat mengundang orang orang kaya dari berbagai negara untuk bermain judi di Jepang.
Bukan hanya jepang yang merasakan keuntungan dari bisnis rumah judi ini, namun Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam hingga Kamboja juga merasakan hal yang sama.
Selain itu, Australia mendapatkan keuntungan kasino sebesar 49,23 miliar USD pada tahun 2018. sekitar 40 % dari produk domestik bruto (PDB) dari timur dihasilkan dari bisnis perjudian oleh perusahaan judi Monte Carlo.
Dengan adanya legalitas hukum bagi perjudian dan kasino negara juga diuntungkan dari pemungutan pajak aktivitas perjudian.
Dengan melegalkan perjudian dan kasino maka pemilik rumah perjudian wajib membayar pajak setiap tahunnya. Dibukanya rumah perjudian juga akan memberikan stimulus bagi wisatawan sehingga meningkatkan devisa negara dan memperkuat valuta asing dari pertukaran uang di dalam permainan judi tersebut.
Dengan begitu banyak data dan fakta mengenai keuntungan dilegalkannya perjudian dan kasino diharapkan pemerintah dan lembaga berwajib dapat mempertimbangan untuk melegalkan aktifitas perjudian dan kasino di Indonesia.
Dilihat dari segi ekonomi, perjudian dan kasino ini memberikan dampak yang besar bagi pembangunan dan pendapatan negara yang juga bisa diandalkan.
