Sabtu, 5 Juli 2025

EMANG BISA…? Komdigi Sebut Tugas ASN Tak Hanya Bagikan Informasi, Harus Bentuk Persepsi Publik 

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) meminta aparat sipil negara (ASN) di daerah untuk lebih responsif dalam menanggapi isu-isu yang beredar di tengah masyarakat.

Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi Marroli Jeni Indarto mengatakan, ASN punya tugas untuk membentuk persepsi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga mesti responsif terhadap dinamika opini masyarakat.

“Komunikasi bukan lagi pelengkap birokrasi. ASN komunikasi publik adalah arsitek narasi kebijakan,” kata Marrroli dalam Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Bali, yang disampaikan dalam keterangan resmi, Jumat (4/7/2025).

“Tugas kita tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ujar dia.

Ia juga menyoroti amanat Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024, yang menggarisbawahi tugas Dinas Kominfo dalam menyusun strategi komunikasi publik pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Marroli menekankan pentingnya menyikapi kecepatan dinamika media sosial dengan kepekaan isu dan kecakapan dalam mengemas pesan. Dia juga menyinggung terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

“PP Tunas bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia,” kata Marroli.

“ASN komunikasi publik harus menjadi agen perubahan, membungkus regulasi ini dalam narasi yang empati dan membumi,”ujar dia melanjutkan. Direktur Utama PT Digivla Indonesia, Reza A Maulana menambahkan bahwa data dan suara publik penting untuk dijadikan fondasi strategi komunikasi pemerintah. Reza mengatakan, komunikasi publik tidak boleh berjalan tanpa arah, melainkan harus didukung oleh analisis media sosial yang real time dan terukur.

“Informasi negatif menyebar 80 persen lebih cepat daripada fakta. Tanpa pemantauan terstruktur, reputasi pemerintah bisa rusak sebelum sempat menjelaskan,” ujar Reza.

“Di sinilah pentingnya ASN memahami cara kerja algoritma dan sentimen publik,” kata dia menambahkan.

Sementara itu, Strategic Communication Expert dari Reputasia, Hifni Alifahmi, memaparkan tentang perencanaan strategi komunikasi berbasis isu dengan pendekatan sistematis.

Ia memperkenalkan berbagai model penyusunan strategi komunikasi berbasis data, termasuk model ROSTIR dan OASIS, yang lazim digunakan dalam kampanye komunikasi pemerintah di berbagai negara. Menurut Hifni, strategi komunikasi yang efektif dimulai dari pemahaman yang kuat terhadap isu, khalayak sasaran, dan pemetaan narasi.

“Komunikasi publik hari ini harus holistik, melibatkan komunitas, menjawab keresahan publik, dan memberikan dampak sosial nyata. Peran ASN bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, mengelola persepsi, dan menjadi pendengar yang aktif dari masyarakat,” kata dia. (Web Warouw)

Artikel Terkait

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru