JAKARTA – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) akan menggelar uji publik naskah penulisan ulang sejarah nasional. Uji publik direncanakan berlangsung bulan ini.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan proses ini bertujuan agar publik dan komunitas sejarawan dapat memberikan masukan terbuka atas hasil kerja tim akademisi yang menyusun sejarah bangsa dari masa prasejarah hingga era kontemporer.
Fadli memastikan penulisan ulang sejarah tidak dilakukan dari nol.
“Penulisan ini tidak dimulai dari nol. Sudah ada dasar sebelumnya, tapi perlu diperbarui. Selama 26 tahun terakhir belum ada penambahan signifikan, terutama mencakup era reformasi hingga masa kini,” kata Fadli Zon dikutip Bergelora.com di Jakarta Sabtu (5/7/2025).
Ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia yang terlibat dalam penulisan ulang sejarah nasional. Dia menyebut prosesnya telah berlangsung selama lebih dari tujuh bulan dengan melibatkan editor umum, editor per jilid, dan tim penulis khusus.
Fadli menilai keterlibatan para akademisi ini menjadi jaminan bahwa sejarah yang disusun bersifat ilmiah dan tidak memuat kepentingan politik. Nantinya, sejarah yang ditulis bukan hanya politik atau konflik, melainkan sejarah utuh yang juga mencakup perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban.
Ia mencontohkan berbagai temuan baru, seperti jejak arkeologis di Leang Karampuang yang berusia lebih dari 51 ribu tahun serta indikasi masuknya Islam ke Nusantara sejak abad ke-7 di situs Bongal, Tapanuli Utara.
“Ini bukan hanya soal masa lalu, tapi juga arah masa depan. Kita tidak ingin menulis sejarah untuk memecah belah, tapi untuk mempersatukan bangsa,” ujarnya.
Fadli mengatakan uji publik ini bersifat transparan. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama dilakukan secara ilmiah dan konstruktif.
“Uji publik ini justru ruang demokratis bagi masyarakat dan sejarawan untuk berkontribusi,” ujarnya.
Fadli juga menyatakan pemerkosaan pada saat tragedi kerusuhan 1998 tidak dihapus dalam penulisan ulang sejarah. Dia menuturkan pihaknya sudah menjelaskan semuanya terkait pemerkosaan tahun 1998 saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.
“Tidak ada penghapusan. Jadi kita terus lanjutkan pada program penulisan ulang sejarah,” katanya.
Koalisi Sipil Geruduk Fadli Zon
Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil melawan impunitas menginterupsi rapat kerja antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Komisi X DPR di kompleks parlemen, Rabu (2/6).
Sejumlah anggota koalisi itu membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan dari atas balkon rapat.
Spanduk-spanduk berisi penolakan mereka terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan.
Sebuah spanduk hitam membentang dari atas balkon rapat bertuliskan, “Tuntaskan pelanggaran berat HAM”.
Koalisi sipil lewat spanduk lain juga menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto.
“Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban. Tolak gelar pahlawan Soeharto,” teriak sejumlah anggota koalisi kompak.
Tak lama usai sejumlah teriakan itu, petugas pengamanan turun tangan dan langsung membubarkan aksi.
Sementara, Fadli hanya tersenyum kecil dan tak merespons apapun atas aksi masyarakat koalisi sipil.
Dalam keterangannya, Koalisi meminta Fadli menarik ucapannya secara terbuka dan segera menyampaikan klarifikasi. Mereka juga meminta Fadli tidak menggunakan posisinya sebagai Menteri Kebudayaan untuk merevisi sejarah.
Proyek penulisan sejarah ulang memantik polemik, mulai dari kalangan sejarawan dan akademisi, aktivis HAM hingga partai politik.
Proyek ini dikritik karena disebut tidak menampilkan fakta-fakta sejarah secara objektif. Menteri Fadli sendiri telah menyatakan bahwa proyek sejarah ini bertujuan untuk mendorong persatuan bangsa.
Sementara itu dua fraksi di DPR, PDIP dan PKB telah menyatakan sikap. Mereka meminta Fadli Zon menunda proyek sejarah ini, yang sedianya rampung pada bulan Agustus tahun ini. (Web Warouw)
