Tapi nyata juga, ada siasat jahat bertopeng kemanusiaan sedang menyusup dan memanipulasi kemarahan sebagian mahasiswa. Mereka dibayar untuk melakukan manipulasi itu dengan berbagai cara dan lewat berbagai media.
Oleh: Dominggus Oktavianus *
PERISTIWA 1965 adalah luka sejarah yang tak banyak orang ingin melihatnya kembali. Dengan alasan apa pun, trauma atau rasa bersalah. Tapi, sangat banyak luka-luka lain sebelum dan sesudahnya yang juga menyayat hati. Kita bisa menyebutkan satu per satu sepanjang sejarah yang diketahui.
Celakanya, ketika berbicara tentang hal-hal di atas, seringkali tikar untuk bermusyawarah dalam hikmah kebijaksanaan mendadak koyak. Masing-masing kelompok pergi membawa serpihan tikarnya. Entah apa yang dikerjakannya kemudian dengan sepotong tikar itu. Pastinya, kita sudah tak saling bicara.
***
Di tahun 2026 ini kita menyaksikan seorang pemimpin negeri yang saya katakan terlalu otentik sehingga kerap disalahartikan, memicu kontroversi, atau cuplikan ucapannya yang receh sekalipun menjadi analisa panjang ranah publik. Ini bisa dimaklumi karena posisinya yang mewakili suatu bangsa besar. Setiap kata dan gerak-geriknya mengandung konsekuensi. Tapi, ia sendiri tak ingin tampak sempurna dalam polesan.
Pemimpin ini juga dianggap lahir dari kontroversi karena berbagai tuduhan kejahatan masa lalu. Tapi, sekali lagi, ia tak begitu peduli pada semua tuduhan dan prasangka itu. Ia punya fokus yang berbeda. Sejak lama ia ingin memimpin perubahan besar bagi bangsa ini. Ia pernah menjadi bagian dari rezim masa lalu yang kelam, ia mau mendengar berbagai pandangan dan masukan, sehingga ia setidaknya cukup memahami persoalan sekarang.
Persoalan utama dan mendasar bagi masyarakat Indonesia sekarang adalah ekonomi-politik. Kemiskinan, ketimpangan sosial, eksploitasi alam, eksploitasi manusia, lapangan kerja, korupsi, kriminalitas, dan seterusnya. Barisan persoalan ini sangat nyata dialami rakyat.
Tetapi masalah-masalah di atas menyejarah. Artinya, perlu belajar sejarah untuk memahami sebab akibatnya. Semua itu sudah terjadi setidaknya sejak masuknya kolonialisme Barat. Korupsi bukan baru jatuh dari langit ketika ada program MBG atau KDKMP. Saat pembangunan Jalan Raya Pos Anyer-Panurakan di awal Abad XIX sudah terjadi korupsi upah pekerja oleh para bupati. Pasca kemerdekaan korupsi masih terjadi, kemudian Orde Baru menyuburkan, dan orde reformasi menyemarakkan. Tidak ada jalan mudah untuk selesaikan persoalan ini, tapi jelas harus secepatnya.
Siapa pun pemimpin yang mengaku sanggup menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu dalam waktu lima tahun kekuasaan layak disebut tak waras. Tapi, siapa pun pemimpin yang mau dan mampu membangun fondasi bagi perubahan agar masyarakat Indonesia dapat keluar dari masalah-masalah tersebut secara permanen, ia layak didukung oleh rakyat.
Membangun fondasi itu tidak mudah. Terlebih dahulu ia harus menjebol fondasi lama yang memunculkan persoalan-persoalan tadi. Sementara pola fondasi lama ini sudah menguntungkan atau memperkaya segelintir orang. Tentu mereka sangat betah dengan itu, sehingga tak ingin ada penjebolan dan pembangunan fondasi baru.
Panasnya situasi politik akhir-akhir ini memang bukan murni akibat reaksi dari pihak-pihak tersebut. Ada kekhawatiran, kekecewaan, atau kemarahan yang wajar dari sebagian mahasiswa. Ada kesulitan yang nyata dialami oleh banyak rakyat Indonesia dalam periode transisi ini.
Tapi nyata juga, ada siasat jahat bertopeng kemanusiaan sedang menyusup dan memanipulasi kemarahan sebagian mahasiswa. Mereka dibayar untuk melakukan manipulasi itu dengan berbagai cara dan lewat berbagai media. Ini bukan paranoid atau tuduhan asal-asalan, karena media investigatif seperti The Greyzone mengungkap angka-angka transaksi, siapa operatornya, dan dengan cara apa mereka memanfaatkan potensi kemarahan massa. Saya yakin yang diungkap ini baru bagian kecilnya saja.
Kita tidak pernah tahu gejolak politik seperti apa yang dapat memecah-belah bangsa ini menjadi serpihan daging untuk hidangan kapitalisme global. Orang-orang yang secara sadar terlibat dalam skenario itu akan merasa puas dan tertawa gembira. Sementara mereka yang secara tak sadar terseret untuk mempertajam konflik hingga terjadi kemunduran akan dihantui penyesalan.
Lantas, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kami bisa bersatu dengan para penindas dan maling-maling kekayaan rakyat? Di sini terdapat dua aspek untuk berperan, yaitu politik dan kebudayaan.
Maling-maling harus dihukum berat, tapi keberadaan kelas-kelas sosial dalam masyarakat kapitalis itu niscaya. Mustahil kita menghapus kelas-kelas sosial dalam masyarakat kapitalis, karena tanpa itu bukan kapitalisme lagi namanya. Sementara syarat-syarat obyektif untuk mencapai masyarakat tanpa penindasan manusia atas manusia atau exploitation de l’homme par l’homme belum cukup tersedia. Eksperimen-eksperimen sosialisme di abad lalu mengajarkan banyak hal terkait kesalahan strategi, kegagalan total, hingga yang bertahan dengan segala penyesuaian dan modifikasi.
Tikar musyarawah harus digelar. Perlu dipikirkan model kapitalisme yang hendak diwujudkan di negeri ini, dengan sekecil-kecilnya ruang bagi keserakahan, sehingga terdapat lebih banyak kekayaan yang dapat dibagi kembali kepada yang lebih berhak; yaitu rakyat.
Pemimpin sekarang menawarkan suatu bentuk kapitalisme negara dengan konsepsi yang bersumber dari Pasal 33 UUD 1945. Ini tentu bisa jadi diskusi panjang tersendiri. Karena itu bolehlah saya sarankan agar bawalah koyakan tikarmu untuk digelar kembali bersama. Menjerit tantrum mungkin baik untuk meregulasi kesehatan mental, tapi tak akan bisa memperbaiki sistem yang bobrok.
————
*Penulis Dominggus Oktavianus, pemerhati sosial budaya
