JAKARTA- Merespon perkembangan aksi dan penanganan aksi 2 hari ini Aliansi Perempuan Indonesia menuntut agar Presiden Prabowo segera mencabut fasilitas dan tunjangan berlebihan DPR dan pejabat negara.
“Berhentikan semua anggota DPR yang tidak menjalankan amanat konstitusi,” demikian kutipan rilis Nabila atas nama Aliansi Perempuan Indonesia yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Jumat (29/8).
Aliansi Perempuan Indonesia, menilai gelombang kemarahan rakyat hari ini adalah akumulasi kemuakan atas kebijakan sembrono dan arogansi pejabat negara.
“Sementara itu, harga kebutuhan pokok naik, pajak semakin mencekik, barisan pengangguran terus meningkat, PHK massal, perampasan tanah adat, anak-anak korban keracunan MBG,” ujar Nabila.
Ketika rakyat menanggung kesengsaraan yang ditimbulkan oleh negara, bukannya menunjukkan empati, anggota DPR yang katanya perwakilan rakyat itu bersama para pejabat malah berpesta pora dalam kemewahan, menikmati tunjangan, fasilitas, dan gaji yang melambung tinggi.
Di lapangan, rakyat yang berani menyuarakan kekecewaan dan kemarahannya justru dihadapkan
dengan represi brutal dari aparat negara. Ratusan orang ditangkap sewenang-wenang, dipukuli, dan diperlakukan tidak manusiawi. Gas air mata ditembakkan tanpa pandang bulu, bahkan mengarah ke rumah ibadah dan tim medis yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan.
“Situasi ini tidak hanya mengancam keselamatan peserta aksi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana aparat menanggalkan kewajiban dasarnya untuk melindungi warga sipil,” jelas.
Ia menyesali perempuan dan pelajar yang berada di barisan depan aksi pun tidak luput dari kekerasan. Mereka mengalami intimidasi, pemukulan, dan perlakuan diskriminatif hanya karena berani menyatakan pendapat.
“Semua tindakan represif ini menegaskan bahwa negara lebih memilih jalan kekerasan daripada membuka ruang dialog yang demokratis,” katanya.
Wajah kekerasan negara juga terlihat di banyak daerah: pemindahan tahanan politik Papua ke Makassar, konflik agraria dan sumber daya alam di Rempang, Sulawesi, Maluku Utara, hingga makin luasnya teritorial militer di wilayah sipil. Negara memilih pendekatan kekerasan ketimbang membuka ruang dialog dengan rakyat.
Kondisi ini menurutnya adalah krisis politik dan kemanusiaan!l. Negara yang seharusnya melindungi justru melukai. DPR yang seharusnya mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat justru menjadi bagian dari mesin penindasan. Demokrasi Indonesia semakin tercederai.
Hari ini negara tak lagi malu-malu mempertontonkan pembungkaman demokrasi. Represi yang sadis dan brutal dilakukan terang-terangan, menyasar rakyat yang bersuara lantang menolak kebijakan diskriminatif.
“Negara terus memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak serta berdampak buruk pada kehidupan.perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan,” tegasnya.
Aliansi Perempuan Indonesia terdiri dari Aliansi Perempuan Bangkit; Aneta-Papua; Artsforwomen Indonesia; Arus Pelangi; Asosiasi LBH APIK Indonesia; Betina issue (Sulawesi Utara); Cakra Wikara Indonesia; Emancipate Indonesia; FAMM Indonesia; Federasi Serikat Buruh; Persatuan Indonesia (FSBPI); FeminisThemis; Forum Pengada Layanan; FPPI; Gema Alam NTB; Girl No Abuse – Makassar; Y2F Media; WCC Puantara; ICJR; Ikatan Pemuda Tionghoa; INFID; Institut KAPAL Perempuan; JALA PRT; JASS; Kaoem Telapak; Kartini Manakarra; Kelas Muda; Koalisi Perempuan Indonesia; (KPuK); Kolektif Semai; Komunitas Empu Fesyen Berkelanjutan; Komunitas Feminis Gaia; Konsorsium PERMAMPU; Konde.co; LBH APIK Jakarta; LBH Kalbar; Migrant CARE;.Muslimah Reformis; OPSI; Peace Women Across the Globe network; Pamflet Generasi; Perempuan Mahardhika; Perempuan Melawan; Aliansi Tolak Reklamasi; Perempuan Solipetra; Perhimpunan Jiwa Sehat; Perhimpunan Rahima; Perkumpulan DAMAR; Perempuan Lampung; Perkumpulan Gemawan; Perkumpulan Kecapi Batara :Perkumpulan Lintas Feminis; Perkumpulan Samsara; Perkumpulan Sawit Watch; PHD Perempuan Aman; LouBawe; Proklamasi Anak Indonesia; Rifka Annisa WCC; Rumah Pengetahuan Amartya; SAWG; Second Chance; Serikat Buruh Industri; Perawatan Taiwan (SBIPT); Serikat Buruh Migran; Serikat Pekerja Kampus (SPK); Solidaritas Feminis West Papua; Solidaritas Perempuan; Serikat Pekerja Kampus; SGRC Indonesia; Suara Ibu Indonesia; OPSI; Warga Humanis; Women’s March Jakarta; YAPPIKA; Yayasan Gemilang Sehat; Yayasan IPAS Indonesia; Yayasan Kalyanamitra; Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia; Yayasan Kesehatan Perempuan; Yayasan Penabulu; dan Yayasan Srikandi Sejati (YSS)
(Web Warouw)
