JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan langkah pemulihan korban hingga mengevaluasi dapur dari serangkaian kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.
Prasetyo pun menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya insiden yang tidak disengaja itu.
“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia menyatakan bahwa pemerintah tengah menempuh serangkaian upaya dalam merespons kejadian itu.
Kepada seluruh penerima manfaat yang terdampak, kata Prasetyo, Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan pemerintah daerah telah memberikan penanganan secara cepat dan sebaik-baiknya.
Pemerintah pun langsung berkoordinasi dengan BGN serta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, BGN juga berupaya menanggulangi kasus ini dengan menargetkan “zero incident”, salah satunya dengan pembenahan dari dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sejumlah kasus keracunan MBG kembali terjadi di Indonesia. Setidaknya di bulan Agustus-September terjadi pada 230 siswa SMA Negeri 1 Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sembilan siswa MTs Islamiyah di Kelurahan Sayang, Cianjur, dan 247 siswa di Bandar Lampung.
Selain daerah tersebut, Pemprov DI Yogyakarta sampai mengkaji kemungkinan menerapkan kejadian luar biasa dari keracunan MBG. Kasus keracunan massal, di antaranya di Kabupaten Sleman pada 13 Agustus 2025 yang dilaporkan menimpa 212 siswa dari SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, SMP Negeri 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati.
Seluruh siswa itu diketahui mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG yang disalurkan ke sekolah masing-masing.
Belajar Dari China
Pengamat sosial ekonomi Erizeli Jely Bandaro membandingkan keracunan makan gratis di China dengan di Indonesia.
Dalam akun medsosnya ia menyampaikan tulisannya, di China, setiap kasus keracunan makanan di sekolah tidak pernah dianggap remeh. Puluhan hingga ratusan anak yang jatuh sakit akibat kelalaian pengawasan menjadi sorotan nasional.
Tidak hanya sekolah yang disanksi, kepala sekolah hingga koki bisa dijerat hukum pidana berat. Bahkan ada kasus ekstrem: petugas yang bertanggung jawab atas keracunan makanan dijatuhi hukuman mati.
“Pesannya jelas—urusan keselamatan anak bukan sekadar angka statistik, melainkan tanggung jawab hukum dan moral negara,” katanya.
Pemerintah China menempatkan keamanan pangan di sekolah dalam kerangka regulasi yang ketat. Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman khusus yang menegaskan bahwa distribusi makanan tidak standar kepada siswa adalah pelanggaran serius.
“Pengawasan dilakukan lintas lembaga: dari sekolah, rumah sakit, hingga unit pengendalian penyakit. Jika terjadi kegagalan, konsekuensinya bukan sekadar permintaan maaf di podium, melainkan jerat pidana yang nyata. Ancaman mati!,” tegasnya.
Ia membandingkan dengan Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan dengan gegap gempita, dibungkus narasi populis sebagai jalan keluar dari stunting dan kemiskinan gizi. Namun pengawasan justru lemah sejak awal. Kasus dugaan dapur fiktif, keterlambatan distribusi, hingga kabar keracunan dianggap “insiden kecil” yang segera dikalkulasi dengan matematika persentase: dari jutaan penerima, hanya ratusan yang terdampak.
“Dengan logika ini, nyawa anak-anak direduksi menjadi persentase statistik keberhasilan program,” ujarnya.
Perbedaan paling mencolok terletak pada seriusnya penegakan hukum. Di China, kegagalan distribusi makanan sehat bagi siswa dianggap ancaman terhadap keamanan publik. Di Indonesia, kegagalan yang sama kerap dibungkus dengan narasi politik dan pencitraan, seolah keselamatan anak bisa ditawar dengan angka keberhasilan di atas kertas.
“Padahal, makan siang di sekolah bukan soal proyek, bukan pula sekadar prestasi politik. Ia menyangkut masa depan generasi. Bila negara lalai mengawasi kualitas makanan, dampaknya lebih luas dari sekadar sakit perut: hilangnya kepercayaan publik, runtuhnya kredibilitas program, dan yang lebih berat, pengkhianatan terhadap hak anak untuk tumbuh sehat,” jelasnya.
Indonesia menurutnya harus belajar: keselamatan tak bisa dinegosiasikan.
“Jika China bisa menempatkan pengawasan pangan sekolah sebagai prioritas nasional dengan konsekuensi hukum yang tegas, mengapa kita justru sibuk menakar keberhasilan dengan kalkulator politik?” (Web Warouw)
