JAKARTA – Badan Pusat Statistik telah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2025.
Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III 2025 mencapai Rp6.060,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.444,8 triliun. Dengan kata lain, ekonomi nasional tumbuh mencapai 5,04% year-on-year (yoy) pada triwulan III 2025.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menyatakan tingkat pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Dikutip Bergelora.com.di Jakarta, Sabtu (8/11) dilaporkan, secara spasial, perekonomian nasional pada triwulan III 2025 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Hampir seluruh provinsi mencatat pertumbuhan positif, kecuali Papua Barat dan Papua Tengah yang justru terkontraksi masing-masing sebesar 0,13% dan 16,11%.
Pertumbuhan tertinggi terlihat pada Provinsi Maluku Utara, yakni mencapai 39,10% yoy. Angka ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Pertumbuhan yang pesat ini ditopang oleh hilirisasi industri tambang dan pengolahan mineral, dengan komoditas unggulan seperti nikel.
Sektor Pertambangan dan Penggalian bahkan tumbuh hingga 77,33% yoy. Sektor Industri Pengolahan serta Pengadaan Listrik dan Gas juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, yang masing-masing tumbuh sebesar 70,06% dan 61,27%.
Dari segi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yaitu sebesar 15,54% yoy. Ini menjadi indikasi adanya ekspansi aktivitas industri khususnya pertambangan di Maluku Utara.
Kendati demikian, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menekankan agar pertumbuhan ini tidak berhenti di sektor tambang saja, tetapi juga mengalir ke bawah agar setiap masyarakat dapat merasakan capaian pertumbuhan ini.
Adapun provinsi dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya yaitu Sulawesi Tengah (7,79%) dan Kepulauan Riau (7,48%). Sama seperti Maluku Utara, sektor Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian menjadi penopang pertumbuhan di kedua provinsi tersebut.
Sejumlah provinsi lain di Sulawesi juga mencatatkan nilai pertumbuhan di atas 5%. Beberapa di antaranya bahkan melengkapi daftar 10 besar provinsi dengan pertumbuhan tertinggi. Hal ini menjadikan Pulau Sulawesi sebagai wilayah dengan pertumbuhan paling pesat, yakni mencapai 5,84%. Namun, kontribusi Sulawesi terhadap perekonomian nasional masih berada di kisaran 7,36%.
Kontribusi terbesar masih berasal dari Pulau Jawa, yang menyumbang sebesar 56,68% dengan pertumbuhan 5,17% yoy.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Pulau Jawa memang masih menjadi poros perekonomian nasional. Meskipun berbagai upaya pemerataan pembangunan telah dilakukan, sebagian besar aktivitas bisnis masih berpusat di Jawa. Ini menjadi tantangan pemerintah ke depan untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
Papua Masih Mendominasi Kemiskinan
Sementara itu, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pelik yang dialami Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS)) menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia menyentuh 8,57% per September 2024. Angka tersebut adalah yang terendah sepanjang sejarah.
Kendati terus melandai, sejumlah provinsi masih mencatatkan angka kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dari 38 provinsi, hanya 18 provinsi yang mencatatkan angka kemiskinan di bawah nasional dan selebihnya di atas angka nasional.
Beberapa provinsi bahkan mencatat angka kemiskinan yang sangat tinggi hingga double digit.
Beberapa provinsi telah menunjukkan perbaikan tingkat kemiskinan, masih ada provinsi yang menghadapi kemiskinan sebagai problem utamanya, dilihat dari besaran persentase penduduk miskin yang masih tinggi di daerah tersebut.
Menilik data BPS, setidaknya ada 10 provinsi yang tingkat kemiskinannya masih di atas 10%, bahkan ada beberapa yang melebihi 20%.
Berikut adalah 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar menurut data BPS.
Berdasarkan data BPS, Papua Pegunungan menempati peringkat pertama dengan persentase penduduk miskin sebesar 29.66%, diikuti dengan Papua Tengah dengan persentase sebesar 27.66%.
Urutan ketiga dan keempat masih ditempat oleh provinsi di Tanah Cendrawasih, yaitu Papua Barat dan Papua Selatan dengan persentase angka kemiskinan masing-masing 21.09% dan 19.35%, secara berurutan.
Kesepuluh provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar ini memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding angka persentase penduduk miskin Indonesia, yaitu sebesar 8,57%.
Besarnya angka kemiskinan di Papua mencerminkan masih besarnya gap antara wilayah Indonesia barat dan timur. Terbatasnya lapangan kerja hingga harga barang yang jauh lebih mahal menjadi salah satu penyebabnya.
Walaupun begitu, mayoritas provinsi mencatatkan penurunan tingkat kemiskinan dari periode Maret 2024 meskipun kebanyakan tidak sampai sebesar 1%. Contohnya, DKI Jakarta yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.16%. Penurunan tertinggi dicatatkan oleh Papua Barat, yaitu sebesar -3.31%. (Web Warouw)
