JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran untuk penanganan bencana di Indonesia mencukupi.
Kendati, tak menyebut angka pasti, sang Bendahara Negara mengklaim bakal menyesuaikan dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kalau penanganan bencana, ya kita sediakan anggaran cukup untuk itu, tergantung permintaan dari BNPB. Ada dan cukup besar, enggak usah takut tentang itu,” tegas Purbaya dalam Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (4/12).
Pernyataan Purbaya menyusul penanganan banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sejak pekan lalu.
Purbaya hanya menegaskan bahwa BNPB masih mengantongi anggaran yang cukup banyak untuk menangani bencana di Pulau Sumatra itu.
“BNPB masih punya dana cukup banyak, tapi kalau dia kurang, dia bisa mengajukan dana tambahan dan kita siap. Menunggu dari BNPB, tapi uangnya siap, cukup banyak,” bebernya usai acara.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran BNPB tahun depan hanya Rp491 miliar. Angka itu turun drastis dibanding anggaran 2025 yang menyentuh Rp2,01 triliun.
Ia sebelumnya juga menegaskan Kementerian Keuangan siap menyuntik anggaran BNPB, jika memang dibutuhkan dana tambahan.
“Anggaran BNPB itu masih ada sekitar Rp500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” ujar Purbaya.dikutip.Bergelora.com di Jakarta, Kamis (4/12).
Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Pusat Ambil Alih
Sebelumnya dilaporkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan.
“Tapi pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” tegas Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Karena akses via darat terputus, Tito menyebut Provinsi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan menggunakan pesawat.
“Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ucapnya.
Tito memahami keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena distribusi makanan terganggu.
“Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,” kata dia.
Saat ini, penanganan pascabanjir juga sulit dilakukan karena akses jalan yang belum memungkinkan adanya penggunaan alat berat.
“Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup.
Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,” jelasnya.
Meski dengan keterbatasan akses jalan, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan membantu, baik itu daerah yang mampu maupun tidak.
“Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” jelas dia.
Setidaknya ada tiga bupati yang menyatakan tidak mampu menangani banjir, yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
836 Meninggal dan 518 Hilang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memutakhirkan angka korban bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkap korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera itu tembus 800 jiwa, per Kamis, 4 Desember 2025, pukul 16.00 WIB.
“Saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” ucap Abdul Muhari dalam konferensi pers daring melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (4/12)
Dalam laporan itu pula, sebanyak 518 jiwa dinyatakan hilang dan 2,7 ribu jiwa luka-luka.
BNPB merincikan, di Provinsi Aceh jumlah korban meninggal berjumlah 325 jiwa, sementara 170 orang masih dinyatakan hilang. Di Sumatera Utara, 311 orang telah ditemukan meninggal dan 127 orang hilang. Adapun di Sumatera Barat, tercatat 200 orang tewas dan 221 orang belum ditemukan.
Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB yang diakses pukul 18.00 WIB, sebanyak 51 kabupaten/kota di Pulau Sumatera terdampak bencana ekologis ini. Setidaknya 10,5 ribu rumah dilaporkan rusak. Sejumlah 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 115 gedung atau kantor, hingga 295 jembatan juga rusak akibat banjir dan longsor.
BNPB bersama tim search and rescue (SAR) gabungan TNI, Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan alias Basarnas, serta relawan terus melanjutkan operasi pencarian. Hingga kini, proses pendistribusian bantuan juga masih berlanjut. (Web Warouw)
