JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, meminta tambahan perlengkapan sekolah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI. Kabupaten tersebut membutuhkan 73.123 paket school kit (perlengkapan sekolah), namun hingga Senin (29/12/2025) baru menerima 900 paket.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Utara Jamaluddin mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh untuk mendapatkan tambahan perlengkapan sekolah.
Sebelumnya, kata Jamaluddin yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, tim LPMP telah melakukan survei persiapan sekolah untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai pada 5 Januari 2026.
“Kita terus minta tambahan untuk paket sekolah yang kurang. Jumlahnya masih sangat banyak sekali yang kita butuhkan, semoga bisa dikirimkan sebelum 5 Januari 2026, karena kita akan buka sekolah pada 5 Januari dengan segala keterbatasan yang ada,” ujar Jamaluddin.
Puluhan Ribu Siswa Terdampak
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, menurut Jamaluddin, paket perlengkapan sekolah tersebut akan dibagikan kepada 9.804 murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 43.557 murid Sekolah Dasar (SD), 17.182 pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta sekolah kesetaraan sebanyak 2.580 paket.
Ia menambahkan, hingga kini masih terdapat 42.871 pelajar yang mengungsi akibat banjir, serta 7.628 guru terdampak.
“Kita juga sudah minta tenda belajar darurat ke LPMP Aceh,” kata Jamaluddin.
Banjir yang terjadi pada 26 November 2025 mengakibatkan puluhan sekolah rusak dan ratusan pelajar mengungsi di Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan belajar mengajar diliburkan lebih dari sebulan dan dijadwalkan kembali dimulai pada 5 Januari 2026.
Ribuan ASN Bersihkan Lumpur
Dilaporkan juga, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten itu untuk membersihkan lumpur sisa banjir di berbagai fasilitas umum, Senin (29/12/2025).
“Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) wajib gotong royong, bantu rakyat bersihkan lumpur pascabanjir,” kata pria yang akrab disapa Ayahwa ini.
Ia menyebutkan, pembersihan dilakukan di sejumlah fasilitas umum, seperti pesantren, masjid, sekolah, kantor kepala desa, dan lainnya.
“Laporkan ke saya, hari ini OPD ini bersihkan satu masjid, sampai benar-benar bisa digunakan. Besok seterusnya begitu ke fasilitas umum lain, ini harus kita lihat dampak pemulihan,” terangnya.
Ayahwa juga meminta para camat mengajak Kapolsek dan Danramil untuk memastikan pendataan desa serta kerusakan akibat banjir dilakukan secara akurat.
“Data harus bersih, jangan ada yang doble. Camat harus di desa, di lokasi. Ini ada camat yang tidak pernah ke desa, saya temukan saat saya keliling seluruh lokasi,” ujarnya.
Ia berharap pemulihan pascabanjir dapat terlihat nyata dan aktivitas masyarakat mulai kembali bergeliat.
“Jangan sampai data keliru, akan muncul konflik sosial, rakyat akan protes kepala desa dan camat, itu jangan sampai terjadi di Aceh Utara,” pungkasnya.
Sebweumnya dilaporkan, Ismail A. Jalil menginstruksikan 27 camat untuk mengawal distribusi bantuan hingga ke tingkat desa dan titik pengungsian. Ia menyebut pendistribusian bantuan salah pola. Sebab, total 2.000 ton bantuan beras telah didistribusikan untuk korban banjir, namun ia masih menerima keluhan warga yang mengaku kurang mendapatkan bantuan.
Bupati yang akrab disapa Ayahwa ini telah memantau kondisi di pengungsian.
“Dari pagi sampai malam saya keliling, mutar terus dari desa ke desa. Pengakuan masih kurang bantuan diterima rakyat. Camat ini harus kita rubah pola, harus kawal sampai ke titik pengungsian bantuan itu,” katanya dalam rapat evaluasi penanganan banjir di Pendopo Bupati Aceh Utara, Minggu (28/12/2025).
Dia menyebutkan, hingga saat ini sekitar 2.000 ton lebih beras sudah dibagikan ke Kabupaten Aceh Utara.
“Kok masih ada pengakuan dan laporan masyarakat ke saya, bahwa bantuan kurang. Artinya, ada yang salah pola ini, maka camat pastikan sampai ke titik pengungsian,” terangnya.
Dia meminta setiap bantuan yang disalurkan harus disertai dengan rekaman video, sehingga ada bukti bahwa bantuan telah sampai ke tangan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat mengira tidak ada bantuan, videokan, posting, biar rakyat tahu, desa mana saja sudah dibagikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh data sesuai format dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial RI segera dilengkapi.
“Saya minta sebagian data kita kirim dulu ke Jakarta, agar bisa langsung dicarikan dan dirasakan masyarakat, misalnya dana kematian, dan lain sebagainya. Tapi saya minta, data tahap satu kita itu sudah maksimal, data tahap dua nanti jumlah presentasenya harus kecil sekali,” terang Ayahwa.
“Bagi camat, kalau ada data tidak lengkap, datangi desanya, jemput, agar segera selesai. Saya mau masyarakat korban langsung menerima bantuan dari pemerintah pusat, sesuai jenisnya masing-masing,” tegasnya.
BNPB Setuju Usulan Bupati
Sementara itu, Tenaga Ahli BNPB Brigjen Herman Hidayat dalam rapat itu menyetujui usulan bupati.
“Data yang sudah lengkap langsung dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari bupati. Sisanya menyusul tahap berikutnya, sehingga apa yang sudah lengkap bisa langsung dikerjakan BNPB,” pungkasnya.
Puluhan Ribu Warga Masih Mengungsi
Hingga saat ini terdapat 67.876 pengungsi yang tersebar di 210 titik lokasi. Jumlah titik pengungsian terbanyak berada di Kecamatan Tanah Jambo Aye 54 titik dengan pengungsian, Langkahan 50 titik, Sawang 33 titik, Baktiya Barat 22 titik, Lapang 18 titik, Baktiya dan Dewantara masing-masing 11 titik, Seunuddon dan Nibong masing-masing dua titik, dan Cot Girek dan Kecamatan Meurah Mulia masing-masing satu titik.
Kebutuhan pengungsi paling mendesak yaitu tenda keluarga, air bersih, tenda keluarga, kebutuhan dapur, pempes, kebutuhan bayi, kebutuhan wanita, dan kebutuhan ibadah.
Sebelumnya banjir terjadi pada 26 November 2025 di 18 kabupaten/kota di Aceh. Namun, khusus Aceh Utara dan Aceh Timur banjir mulai terjadi pada 22 November 2025. (Web Warouw)
