JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa masih ada pejabat dan birokrat yang kinerjanya mengecewakan dan membuat Indonesia mengalami banyak kesulitan.
“Kita menyadari bahwa bangsa ini masih menghadapi banyak kendala, banyak kesulitan, banyak kekurangan,” ujar Prabowo saat meresmikan Jembatan Bailey dan Jembatan Armco di Aceh, Senin (9/3/2026).
“Kekurangan-kekurangan ini sesungguhnya adalah kekurangan dari para pejabat para birokrat, para petugas. Di satu pihak banyak petugas yang bekerja dengan luar biasa. Di lain pihak masih ada di unsur pimpinan tertentu yang mengecewakan dari segi tanggung jawab kepada bangsa dan negara,” kata dia lagi.
Prabowo menegaskan bahwa ia harus mengakui kenyataan tersebut. Sebab, kata dia, pemerintah tidak boleh hanya berbicara hal-hal yang baik saja.
“Ini harus kita akui. Janganlah kita selalu bicara yang baik-baik yang manis-manis,” kata Prabowo.
Prabowo menuturkan, hal ini mesti ia sampaikan karena pemerintah sadar bahwa dunia saat ini dalam kondisi yang berbahaya.
Dia mengungkit meletusnya perang di Timur Tengah saat ini, setelah sebelumnya ada perang antara Ukraina dan Rusia.
“Saya ingin menyampaikan ini karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia. Terutama di kawasan Timur Tengah,” ujar Prabowo.
Hashim Sinyalkan Prabowo Bakal Copot Pejabat ‘Telur Busuk’
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (9/3) dilaporkan, presiden Prabowo Subianto yakin akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari oknum ‘telur busuk’ yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa momentum pembersihan ini telah dimulai dan akan menyasar para pejabat yang terlibat dalam inefisiensi hingga pelanggaran hukum.
“Sekarang, tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” kata Hashim dalam forum China Conference Southeast Asia di Jakarta, dilansir Antara , Selasa malam, 10 Februari 2026.
Pernyataan adik kandung Presiden Prabowo tersebut menjawab pertanyaan mengenai pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini.
Hashim menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat praktik kriminal, termasuk perdagangan pasar modal seperti “goreng saham” yang merugikan investor ritel kecil.
“Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” tegas Hashim.
Selain di sektor keuangan, ketegasan juga menyasar sektor lingkungan. Hashim mencontohkan pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra yang terindikasi merusak lingkungan.
Ia menyebut Presiden Prabowo bertindak berdasarkan data yang akurat. Mulai dari satelit hingga bukti lapangan, meski perusahaan-perusahaan tersebut memiliki koneksi dengan elite yang kuat.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meski beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” ujar Hashim. Langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat demi keuntungan segelintir pemilik modal.
Prabowo Ancam Pecat Pejabat yang Tak Mampu dan Terlibat Korupsi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menindak tegas pejabat negara yang tidak mampu menjalankan tugas serta terlibat dalam praktik korupsi. Pemerintah, kata Prabowo, tidak akan ragu mencopot atau memecat pejabat yang dinilai gagal mengemban amanah rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada para gubernur, wali kota, dan bupati di wilayah Papua, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025 lalu. Kegiatan itu turut dihadiri para menteri dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih.
“Pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat yang tidak mampu,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, langkah tegas tersebut akan dilakukan tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, suku, agama, ras, maupun afiliasi partai pejabat yang bersangkutan. Menurutnya, setiap pejabat wajib setia menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat.
Ia juga mempersilakan pejabat yang tidak sanggup menjalankan amanah untuk mengundurkan diri dari jabatannya. “Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” tegasnya.
Prabowo menyampaikan, Indonesia memiliki potensi dan kekayaan alam yang sangat besar. Namun, pengelolaan serta pengawasan terhadap kekayaan tersebut dinilai masih belum optimal. Ia menekankan, pengakuan terhadap kondisi itu bukan untuk melemahkan semangat, melainkan sebagai upaya membangun tekad bersama agar pemerintahan berjalan lebih bersih dan efektif.
Menurut Prabowo, praktik korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, serta upaya memperkaya diri dan kelompok dengan memanfaatkan aset negara hanya akan memperberat beban hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah terus melakukan pembenahan internal dan memperkuat penegakan hukum.
Selain itu, pemerintah juga tengah memfokuskan upaya pengamanan kekayaan negara melalui penelusuran aset-aset negara serta peninjauan berbagai regulasi yang dinilai berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan. (Web Warouw)
