JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani tandatangani nota kesepahaman dengan Chairman Hisense Group Jia Shaoqian pada Kamis (15/5/26) yang bertujuan memperkuat kerja sama investasi serta kemitraan global di bidang teknologi.
“Presiden @Prabowo menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmen pemerintah dalam menarik investasi berkualitas, mendorong transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta menguatkan ekosistem industri dalam negeri,” tulis Rosan Roeslani, di akun Facebooknya, Sabtu. (16/5/26).
“MoU tersebut menjadi langkah awal dalam menjajaki kerja sama di bidang teknologi,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, CTO Danantara Sigit Puji Santosa, serta Chairman Hisense Group Jia Shaoqian.
Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah menteri strategis Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
“Presiden Prabowo menyambut baik minat Hisense untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, peningkatan investasi, serta penguatan ekosistem industri dalam negeri,” tambah Prasetyo.
Hisense sendiri merupakan salah satu produsen elektronik terbesar China yang agresif memperluas pengaruh global di sektor perangkat rumah tangga, televisi, hingga teknologi pintar.
Keluhan Kadin China
Terkait dengan invetasi pengusaha dari China, sebelumnya KADIN China diketahui telah mengirimkan surat keluhan kepada Presiden. Sorotan utama investor China tertuju pada rencana kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Aturan baru itu mewajibkan eksportir menempatkan 50% dana hasil ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun.
Pelaku usaha China menilai kebijakan tersebut dapat mengganggu likuiditas perusahaan dan meningkatkan ketidakpastian bisnis di sektor sumber daya alam.
Selain DHE SDA, investor China juga memprotes kenaikan pajak dan pungutan, termasuk tarif royalti mineral dan bea keluar yang dinilai terus meningkat.
“Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai dengan peningkatan inspeksi pajak dan bahkan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis Kadin China.
Kadin China juga memprotes pemangkasan kuota bijih nikel dalam RKAB yang disebut mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton produksi. Kondisi itu dinilai mengganggu pengembangan industri hilirisasi, termasuk kendaraan listrik dan baja tahan karat.
Tak hanya itu, investor China menilai penegakan hukum kehutanan di Indonesia terlalu ketat setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan menjatuhkan denda hingga US$180 juta kepada perusahaan investasi China terkait izin kawasan hutan.
“Mereka [pihak berwenang Indonesia] menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air besar yang diinvestasikan dan dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh China, merusak lahan hutan dan memperburuk banjir, memerintahkan penangguhan pekerjaan dan menjatuhkan sanksi,” ungkap Kadin China.
Keluhan lain mencakup pengawasan visa kerja yang dinilai semakin ketat, rencana pengenaan bea ekspor baru, hingga pengurangan insentif kendaraan listrik dan fasilitas pajak kawasan ekonomi khusus.
Investor China juga menyoroti perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel yang kini memasukkan unsur kobalt, besi, dan mineral lain dalam perhitungan harga.
“Pemberlakuan kebijakan-kebijakan ini secara tiba-tiba telah menyebabkan lonjakan 200% dalam biaya bijih nikel secara komprehensif,” tulis Kadin China.
Mereka menilai kebijakan tersebut meningkatkan biaya produksi, memperbesar kerugian operasional, dan mengganggu rantai industri nikel nasional.
Hal ini, menurut Kadin China, tidak hanya akan sangat merusak proyek-proyek yang ada tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor, dan lapangan kerja lebih dari 400.000 orang di sepanjang rantai industry.
“Ini secara serius melemahkan kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia,” papar Kadin China.(Enrico N. Abdielli)
