JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, menyebut dugaan praktik under invoicing yang dilakukan selama 34 tahun sejak 1991 hingga 2024 membuat negara kehilangan kekayaan senilai Rp 15.400 triliun.
Adapun under invoicing merupakan praktik curang yang dilakukan eksportir atau importir dengan melaporkan data yang tidak benar kepada pemerintah.
Data tersebut Prabowo ungkapkan saat menyampaikan Pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
“Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” kata Prabowo di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (20/5/2026).
Prabowo mengatakan, pengusaha Indonesia yang nakal itu membuat perusahaan di luar negeri. Mereka kemudian menjual suatu komoditas dari tanah air ke perusahaan di negara lain itu dengan harga yang jauh di bawah harga sebenarnya. Manipulasi itu, kata Prabowo, bisa dilakukan di Indonesia namun tidak bisa di negara lain sehingga terpantau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita kirim 10.000 ton batubara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat,” tutur Prabowo.
Menurutnya, praktik tersebut terjadi pada ekspor produk kelapa sawit dan hampir semua komoditas.
“Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus,” ucap Prabowo.
Akibat praktik tersebut, Indonesia kehilangan kekayaan atau mengalami kerugian negara senilai 900 miliar dollar Amerika Serikat (AS), setara Rp 15.400 triliun.
“900 miliar dollar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dollar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?” ujar Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan meminta agar kondisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperbaiki. Ia lalu menyinggung Bea Cukai pernah ditutup pada era Orde Baru karena menjadi tingginya korupsi di lembaga tersebut.
“Saya masih ingat di zaman Orde Baru saking parahnya bea cukai kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?” kata Prabowo. (Web Warouw)
