JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai proyek Sekolah Rakyat sebagai proyek setengah mangkrak. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya realisasi pembangunan hingga saat ini, padahal proyek tersebut ditargetkan sudah bisa digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Dody mengatakan progres pembangunan sekolah per 20 Mei 2026 baru berada di kisaran 58-59%. Dody menuding ada pejabat kementeriannya yang melakukan pekerjaan tidak terpuji, namun dia enggan menjelaskan tindakan apa yang dimaksud.
“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” sebut Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Dia mengungkapkan sejak awal sebenarnya dia sudah memberikan berbagai arahan dan solusi untuk mengantisipasi hambatan proyek. Namun instruksi tersebut tidak dijalankan serius oleh jajarannya sehingga persoalan di lapangan baru ditangani belakangan.
Menurut Dody berbagai kendala teknis seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak Januari-Februari 2026. Namun, karena penanganannya terlambat, progres pembangunan sekolah rakyat ikut tertinggal. Dia pun mengaku harus mencopot beberapa orang karena hal tersebut.
“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan,” jelas Dody.
Dody mengaku kerap memberi solusi demi mempercepat progres sekolah rakyat. Tapi, kata dia, banyak pihak tidak menanggapi serius saran tersebut sehingga tidak dijalankan.
“Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan,” papar Dody.
Dody bahkan mengungkapkan ada kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Padahal Presiden Prabowo Subianto meminta sekolah rakyat sudah siap digunakan pada Juni 2026.
“Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober,” sebut Dody.
Akibat persoalan tersebut, Dody mengaku melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Dia menyebut sejumlah pejabat mulai dari Eselon I hingga Kepala Balai diganti untuk mempercepat penyelesaian proyek.
Realisasi pembangunan 93 sekolah rakyat per 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58-59%, bahkan masih ada sejumlah titik dengan progres terendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Tapi, dia yakin 88 sekolah rakyat akan selesai bulan Juni.
3 Pejabat Jadi Tersangka Korupsi Rp 16 M
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo juga buka suara terkait kasus korupsi proyek senilai Rp 16 miliar yang menyeret pejabat di lingkungan kementeriannya. Dia menegaskan pentingnya integritas bagi seorang pejabat.
Dody juga menekankan dirinya tidak ingin lagi ada pegawai level bawah yang dikorbankan dalam kasus korupsi. Menurutnya, pejabat Eselon I juga harus ikut bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran di bawah kewenangannya. Dia menolak pola lama yang membebankan seluruh kesalahan kepada bawahan.
“Itu kan komitmen saya, saya tidak mau lagi seperti kemarin-kemarin, hanya mengorbankan anak-anak kecil di bawah. Generasi muda PU harus menjadi tulang punggung kementerian PU di masa mendatang, wajib integritas mereka saya jaga dari hari ini. Eselon I ya harus saya dorong masuk, nggak ada Eselon I salah terus bilang ‘itu anak buah saya yang ngerjain’, nggak ada,” kata Dody.
Dody juga memastikan dirinya tidak akan menutupi proses hukum yang sedang berjalan. Dia menyerahkan seluruh penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Apa yang terjadi di sana, bagaimana dan seterusnya, ditanya ke Pak Jaksanya. Saya menyajikan fakta, data, berdasarkan apa yang terjadi. Saya sekali lagi, Menteri Pekerjaan Umum tidak akan berusaha menutup-nutupi apa pun. Saat kemarin ada penggeledahan saya mengizinkan ruangan saya digeledah,” tutur Dody.
Meski ada pejabat yang terseret kasus hukum, dia memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan normal. Dia menegaskan proyek pendukung swasembada pangan tidak boleh terganggu.
“Jangan khawatir meski Eselon I kena, program prioritas pemerintah di bidang SDA untuk support swasembada pangan 2026 wajib dan harus terlaksana dengan maksimal. Tidak ada kata-kata Dirjennya kena masalah, irigasinya mampet, nggak ada,” sebut Dody.
“Kalau Direktur, Dirjen, Kepala Balai, pejabat PPK tertangkap kena hukum programnya macet, mandek, itu yang goblok, yang bodoh, yang salah adalah saya sebagai menterinya. Program prioritas pemerintah wajib sukses at any cost dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensinya,” tegasnya kembali menekankan.
Pada Kamis (21/5/2026) kemarin, Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah melakukan penetapan tersangka terhadapDPselakuDirjen Sumber Daya Air Kementerian PU periode 2025 dalam perkara kasus korupsi.
Penyidik juga melakukan penetapan tersangka terhadap RS selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya dan AS selaku PPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum.
Peranan Tersangka DP selaku Direktur Jendral Sumber Daya Air adalah melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp 2 miliar. Lalu dua unit mobil mewah berupa CRV dan Innova Zenix dari beberapa BUMN Karya dan Pihak Swasta terkait beberapa proyek pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air.
Sedangkan peranan Sdr. RS dan Sdr. AS telah secara bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp 16 miliar.
“Terhadap 3 orang tersangka ini dilakukan penahanan sejak hari ini Kamis, 21 Mei 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana Sdr. DP ditahan di Rutan Salembang Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Sdr. RS dan Sdr. AS ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma dalam keterangan tertulis.
