JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengungkap pembengkakan 13 ribu lebih titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka itu gabungan dari dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan luar wilayah 3T.
Zulhas mengatakan pembengkakan titik dapur MBG ini terkait kasus dugaan jual beli titik. Di luar wilayah 3T, diproyeksikan awal ada 21 ribu dapur, namun data terbaru terdapat 27.877 titik.
“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan,.dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dia mengatakan ada rencana 2.000 titik SPPG di daerah 3T. Namun, dalam temuannya, terdapat 8.617 titik.
“Nah, yang nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138,” ujarnya.
Zulhas mengungkap kelebihan pengeluaran anggaran MBG senilai Rp 1 triliun setiap bulannya. Dia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan.
“Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada atau 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini yang yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.
Prioritaskan Masyarakat Miskin di Kawasan 3T
Dalam kesempatan itu dilaporkan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tepat sasaran sekaligus memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Hal ini didukung dengan penyempurnaan perbaikan tata kelola manajemen program MBG yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah yang menjadi langkah penting guna memastikan penerima tepat sasaran.
“Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG ini yang dikelola oleh BGN ini saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam DTESEN ini,” kata Cak Imin yang hadir dalam Rapat Koordinasi Terbatas itu
Melalui data tersebut, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan menjadi prioritas penerima manfaat program.
Selain itu, ia mengingatkan pelaksanaan MBG juga perlu selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Menurutnya, terdapat dua aspek penting yang secara langsung berkaitan dengan implementasi program tersebut.
Pertama, penerima manfaat MBG harus diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kedua, program ini harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku optimistis perbaikan tata kelola yang dilakukan akan semakin memperkuat keberhasilan program prioritas Presiden. Ia menilai kombinasi antara niat baik, tata kelola yang tepat, dan kepemimpinan yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam memastikan program berjalan optimal.
Lebih lanjut, Cak Imin menekankan bahwa salah satu fokus utama yang harus terus diperkuat dalam pelaksanaan MBG adalah pembangunan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perlaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga ketahui untung dari proses MBG,” jelasnya.
Program ini diharapkan mampu menggerakkan perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga wirausaha baru yang menjadi bagian dari rantai pasok penyediaan bahan pangan.
