JAKARTA – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik operasional kepada para guru honorer di daerah mendapat lampu hijau dari DPR.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut agar aset negara yang sudah terlanjur dibeli tidak mangkrak begitu saja.
Di tengah riuhnya sorotan publik terkait pengadaan kendaraan listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), opsi hibah ini dinilai bisa menjadi jalan keluar yang paling masuk akal.
Yahya membeberkan bahwa rencana ini sebenarnya sudah sempat dilempar oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, saat melakukan rapat kerja bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
SPPG Dianggap Tak Butuh Motor
Sejak awal, politikus Partai Golkar ini memang getol mempertanyakan urgensi di balik pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi tersebut. Menurutnya, karakteristik kerja pengelola SPPG lebih banyak menghabiskan waktu di area dapur, sehingga fasilitas kendaraan dirasa berlebihan.
“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” kata Yahya.
Kritik ini sekaligus mempertegas bahwa pengadaan barang di pemerintahan seharusnya berkaca pada kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Atas dasar itulah, mengalihkan kendaraan tersebut untuk guru honorer dianggap jauh lebih bermanfaat.
Menariknya, Yahya mengaku pihak Komisi IX DPR selama ini “gelap” karena tidak pernah menerima laporan detail atau pemberitahuan resmi mengenai proses pengadaan motor listrik ini. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR menjadi mandek.
Padahal menurutnya, transparansi adalah harga mati agar uang rakyat bisa dipertanggungjawabkan dengan bersih. Ia bahkan menyentil pihak vendor yang dinilai tidak siap dan tidak profesional.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” ucap Yahya.
Meski meninggalkan banyak catatan merah, Yahya menegaskan fokus utama saat ini adalah menyelamatkan fungsi aset tersebut. Dibandingkan menjadi pajangan, motor-motor ini dinilai akan sangat membantu mobilitas guru honorer di daerah yang selama ini sering keterbatasan akomodasi.
BGN Bakal Gandeng Kejaksaan Agung
Sebelum rencana hibah ini dieksekusi, pihak BGN sendiri mengaku akan berhati-hati. Diwawancarai terpisah sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa motor listrik tersebut dibeli pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Karena dibeli pakai uang negara, asas manfaatnya harus dikejar, namun penyerahannya tetap harus berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung terlebih dahulu.
“Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).
Bukan cuma motor listrik, BGN juga tengah menyisir aset-aset lain yang dibeli pada tahun anggaran 2025—termasuk perangkat teknologi yang sempat memicu perdebatan—agar bisa digunakan secara optimal.
“Tapi poinnya enggak cuma itu tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah telanjur dibayar (maka) dimaksimalkan,” kata dia.
Langkah inventarisasi dan maksimalisasi barang lama ini, lanjut Agustina, menjadi strategi BGN dalam melakukan efisiensi anggaran untuk tahun 2026. Dengan memanfaatkan apa yang sudah ada, BGN tidak perlu lagi menganggarkan barang serupa di tahun depan.
“Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami billing ‘no’. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan,” kata dia. (Calvin G. Eben-Haezer)
