Kita wajib mendukung semua kebijakan yang punya komitmen untuk kepentingan rakyat. Tapi, peran otokritik untuk “check and balance” tak boleh dibungkam. Agar supaya “abuse power” tak akan merusak demokrasi. Dan juga, agar supaya kewarasan demokrasi tak diracuni oleh sesat adab dan sesat nalar yang khianat terhadap rakyat.
Oleh: Jerry F.G. Bambuta*
REZIM pemerintahan Prabowo benar-benar di hadapkan pada ujian krusial, taruhan pembuktian bahwa rezim ini bukan hanya mengkilap dalam retorika, tapi konsekuen tercermin dalam langkah kebijakan nyata, dan benar-benar di rasakan oleh masyarakat paling bawah.
Akan menjadi blunder fatal jika antara narasi ideal di setiap podium Prabowo, tapi kontradiksi dengan realisasi kebijakan yang di rasakan masyarakat. Di butuhkan keberanian untuk jujur terhadap kondisi nasional yang kritis, dan mengedepankan pembenahan fundamental bukan menangani dengan propaganda populisme.
Jika visi dan komitmen Prabowo ingin menciptakan kedaulatan domestik di segala sektor secara nyata, maka harus dipastikan setiap lembaga kementerian dalam tugas eksekusi harus sejalan. Jika pun, setiap unsur pembantu presiden tak konsekuen, maka upaya reshuflfe harus di lakukan. Oleh karena itu, ketegasan Prabowo harus memastikan antara apa yang ia sampaikan tegas lurus hingga level eksekutif paling bawah.
Jangan pernah ragu untuk melakukan reshuffle jika dalam kabinet ada menteri yang tak kompeten. Di mana proses reshuffle di lakukan bukan hanya karena faktor balas jasa politik, tapi harus mengikut sertakan faktor kompetensi yang bisa mendukung ruang kolaborasi sinergis dan strategis. Dengan demikian, narasi-narasi ideal seorang Prabowo tak menciptakan persepsi ambiguitas dari amatan publik. Karena dalam kabinet di dukung para menteri yang tegak lurus dengan visi Prabowo.
Saya mencoba membaca arah kebijakan Prabowo dengan pengamatan pribadi, dan ada beberapa hal yang menjadi catatan pribadi yang bisa kita diskusikan bersama.
Corak kebijakan pemerintah
Pertama, Corak kebijakan pemerintah rezim Prabowo cukup mendominasi di sektor swasta nasional. Hal ini tercermin saat Danantara ingin memberlakukan ekspor satu pintu untuk batu bara, minyak sawit dan ferro aloy. Hal ini di lakukan untuk tujuan membasmi mafia ekspor yang bermain praktek “under invoice” dan “transfer price”. Di mana praktek mafia ini telah merugikan pasokan devisa ekspor selama puluhan tahun.
Menyimak ini, saya membaca, bisa saja Prabowo ingin meniru pola kebijakan Tiongkok. Tiongkok mengintervensi segala ruang publik tapi konsisten dengan pemerataan ekonomi yang nyata.
Tiongkok sukses bangkit sebagai salah satu negara penentu geopolitik karena sistem sosialis yang otoritarian. Sistem politik Tiongkok di topang oleh 9 partai politik, di mana Partai Komunis China (PKC) sebagai penguasa. Tiongkok memiliki tradisi penegakan supremasi hukum yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan, hukuman mati di berlakukan bagi para koruptor. Konsekuensi hukum yang tegas di barengi dengan supremasi hukum anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Bagaimana dengan Indonesia? Sistem politik Indonesia di gerakan oleh 18 partai politik nasional, atau 2x lipat lebih banyak dari China. Di tambah lagi, watak demokrasi yang masih carut marut karena tarik ulur kepentingan antara kaum elit politik dan oligarki yang khianat terhadap kepentingan rakyat.
Saya khawatir, jika Prabowo berniat menjiplak sistem sosialis ala Tiongkok, tapi dinamika politik domestik yang makin liar, di tambah lagi dengan penegakan hukum yang “ngaret”, maka yang akan tercipta bukan sistem sosialis tapi malah menciptakan fasisme!
Kesadaran Konflik Geopolitik Global
Kedua, Prabowo menempatkan dirinya sebagai pemimpin dengan kesadaran konflik geopolitik global
Melihat intensitas yang cukup tinggi Prabowo melakukan kunjungan luar negeri ke berbagai negara, menegaskan fakta bahwa Prabowo sebagai eks perwira militer memiliki kesadaran kritis tentang konflik geopolitik global. Visi besar ini harus kita dukung mengingat ancaman geopolitik global tak bisa lagi di batasi oleh sekat tradisionalitas dan lokalitas.
Akan tetapi, kekuatan geopolitik defensif tak dibangun hanya dengan citra yang kita bangun di luar negeri. Tapi, mutlak berakar pada kekuatan ekonomi domestik di segala bidang. Dalam percaturan geopolitik global, peran sumber daya bukan hanya sekedar sebagai “komoditas dagang”, tapi bisa di jadikan sebagai “deterent factor” (faktor penggentar).
Selama kita masih berkutat dengan pola ekonomi ekstraktif dengan modal sumber daya domestik, dan pada saat yang sama kita masih jauh dari kemandirian teknologi. Maka, peran asing dalam basis industri domestik akan tetap dilibatkan. Sistem kerja sama berbasis “hutang luar negeri” bisa menjadi “bom waktu” di kemudian hari.
Masih maraknya korupsi serta masifnya kebocoran anggaran melalui program raksasa tanpa skala prioritas, akan berdampak pada sulitnya pelunasan hutang luar negeri. Bukan tak mungkin, ancaman privatisasi asing ke sektor vital domestik akan kita hadapi kelak. Jika demikian, maka slogan Macan Asia hanya akan jadi lelucon, karena kita lemah untuk berdaulat di atas kaki sendiri.
Prosentase Pajak Dan PNBP Yang Timpang
Ketiga, prosentase pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang timpang. Berdasarkan data porsi APBN 2024-2025, prosentase pajak mencapai 80-85%. Sedangkan prosentase PNBP hanya mencapai 12-15%. Pajak adalah pendapatan negara yang di pungut dari rakyat melalui PPN, PPH, PBB dan cukai rokok. Sedangkan, PNBP adalah pendapatan negara dari royalti tambang, dividen BUMN, biaya SIM/paspor dan sewa aset negara.
Menyimak perbandingan prosentase yang timpang di atas membuat kita mengernyitkan dahi. Sumber daya alam domestik cukup dominan dikelola asing tapi pasokan PNBP hanya pada angka 12-15%. Ada apakah gerangan dengan angka timpang ini?
Prosentase PNBP relatif rendah padahal dari sektor BUMN ada 64 perusahaan induk, dengan total anak perusahaan BUMN mencapai 1.044 entitas. Dan juga, hingga hari ini, sudah ada 18-20 proyek hilirisasi nikel dan batubara yang sementara berjalan dengan nilai total investasi mencapai kurang lebih Rp 600 triliun lebih. Cukup membingungkan dengan potensi sebesar ini, malah besaran PNBP relatif kecil?
Ancaman “Middle Income Trap”
Keempat, ancaman “middle income trap” dalam utopia negara berekonomi kelas dunia
Middle income trap merujuk pada kondisi ekonomi negara menengah sekian tahun tapi kesulitan untuk berkembang menjadi negara maju. Pendapatan perkapita Indonesia saat ini ada pada angka $4.900/tahun, angka ini adalah kategori negara “upper middle income”.
Sesuai data World Bank 2026, untuk mencapai tingkat negara maju, maka pendapatan per kapita Indonesia harus mencapai angka $13.935 per tahun. Bagaimana kita ingin mendorong sebagai negara maju, jika kondisi degradasi ekonomi di bawah ini masih mewabah, yaitu:
1. Dominasi oligarki dalam potret ekonomi nasional, membuat masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke bawah sulit berkembang. Berdasarkan data CELIOS, jumlah kekayaan dari 50 orang terkaya di Indonesia sama dengan akumulasi dengan kekayaan yang di miliki oleh 55 juta penduduk Indonesia. Ini artinya, ekonomi indonesia masih terjadi ketimpangan struktural. Karena ekonomi bukannya terdistribusi merata tapi terkonsentrasi pada segelintir penguasa modal.
2. Corak ekonomi ekstraktif pada sektor sumber daya tapi minim inovasi teknologi mandiri yang pro masyarakat kelas menengah ke bawah. Data statistik dari populasi orang terkaya di indonesia masih di dominasi pada sektor pertambangan yang ekstraktif. Corak ekonomi ekstraktif kerap memupuk “tradisi rente” di rantai birokrasi dari level atas ke bawah. Korupsi, kolusi dan nepotisme kian subur.
Tanpa pelibatan inovasi teknologi mandiri pada sektor ini, maka dominasi asing dalam waktu yang lama membuat kita belum bisa mewujudkan kedaulatan energi dan ekonomi dalam negeri.
3. Korupsi yang masih menjadi parasit mematikan terhadap ekonomi domestik. Transparency International merilis hasil survey angka korupsi yang di sebut dengan CPI (Corruption perception index). Nilai CPI yang dirilis pada tahun 2023 ada pada skor 34. Range yang di pakai ada pada skor 0=sangat korup sampai 100=sangat bersih. Skor CPI Indonesia paling rendah di banding dengan skor CPI negara-negara Asia Pasifik pada skor 44.
Untuk menilai CPI di evaluasi dari 8 indikator, dan penyumbang anjloknya skor CPI Indonesia di sebabkan oleh indikator PRS (public risk service). PRS berkaitan dengan praktek pembayaran ekstra, konflik kepentingan politisi/pelaku usaha dan korupsi dalam sistem politik.
Kita wajib mendukung semua kebijakan yang punya komitmen untuk kepentingan rakyat. Tapi, peran otokritik untuk “check and balance” tak boleh dibungkam. Agar supaya “abuse power” tak akan merusak demokrasi. Dan juga, agar supaya kewarasan demokrasi tak diracuni oleh sesat adab dan sesat nalar yang khianat terhadap rakyat.
———
*Penulis Jerry F. G. Bambuta,.Forum Literasi Masyarakat
