JAKARTA- Eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Papua haruslah lebih dahulu mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat di Papua.Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan grand design pembangunan berkelanjutan di Papua sehingga semua pihak mematuhi rencana pembangunan berkelanjutan yang disiapkan. Hal ini disampaikan oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dari Institut Pembangunan Berkelanjutan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/7).
“Contoh pentingnya adalah perusahaan milik Amerika, Freeport Mc Moran. Apakah masyarakat Papua telah menerima keuntungan yang memadai dengan kehadiran tambang emas itu? Semua orang tahu rendahnya kontribusi perusahaan tambang yang telah mengeruk keuntungan kekayaan alam Papua. Ini karena pemerintah tidak memiliki grand design pembangunan berkelanjutan untuk Papua,” ujarnya.
Institut Pembangunan Berkelanjutan didirikan di Jakarta pada 21 Januari 2015 oleh Dr Auderey Tangkudung Msi dan Dr Dhita Hapsarani MHum.
Institut Pembangunan Berkelanjutan bertujuan melakukan penelitian-penelitian di bidang pembagunan sosial, ekonomi, lingkungan yang berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
Auderey Tangkudung juga mengatakan bahwa untuk mencegah konflik kemanusiaan di Papua maka yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat Papua harus segera diberdayakan.
“Tanpa pembangunan berkelanjutan, tidak mungkin ada peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua. Sesuai prinsip berkelanjutan yaitu berkelanjutan secara budaya, berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan secara lingkungan alamnya. Konflik terjadi karena tidak ada pembangunan berkelanjutan di Papua. Wajar rakyat marah karena kekayaan alam dikeruk, tapi kehidupan tetap miskin,” jelasnya.
Saat ini pembangunan yang dilaksanakan di Papua belum sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan sehingga menurutnya sangat sensitif dan menimbulkan bencana, baik bencana alam dan lingkungan misalnya hujan salju yang menimbulkan kelaparan, bajir bandang, maupun bencana kemanusiaan seperti yang baru-baru terjadi berupa konflik di Tolikara.
“Untuk mencegah terjadinya bencana jangka panjang maka pembangunan di Papua harus dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan,” ujarnya.
Pembangunan berkelanjutan yang sesuai untuk Papua menurutnya adalah pembangunan yang dapat memberdayakan posisi masyarakat lokal, adat istiadat, dan tradisi seni budayanya.
Untuk itu Institut Pembagunan Berkelanjutan akan melaksanakan Seminar yang akan menyoroti Pembangunan Berkelanjutan Papua pada 27 Agustus 2015. Seminar ini akan bekerjasama dengan pihak Universitas Indonesia.
Sebelumnya Pada tanggal 15 Juni 2015 lalu Institut Pembangunan Berkelanjutan menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan Maritim Indonesia bekerjasama dengan Program Studi Pascasarjana Universitas Indonesia. Seminar dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta dihadiri oleh sekitar 150 cendekiawan, praktisi kemaritiman, kalangan bisnis, politisi, dan kalangan TNI AL. (Calvin G. Eben-Haezer)
