Oleh: Dika Moehammad *
PEMILU Presiden kesempatan bagi rakyat memperjuangkan arah kehidupan ekonomi politik. Rakyat bisa memilih presiden yang bisa mensejahterakan dirinya. Presiden yang peduli dengan tangis pilu rakyat. Presiden yang rela berjuang untuk rakyat. Presiden yang mengayomi rakyat. Presiden yang berpihak pada rakyat bukan pada oligarki. Presiden yang mendengarkan kehendak rakyat. Presiden yang berumah di hati nurani rakyat.
Namun Partai oligarki melalui aturan Presidential Threshold dengan sengaja menghambat hadirnya kandidat-kandidat alternatif. Mereka telah mengatur agar hanya calon yang dikehendaki oligarki yang menjadi presiden. Mereka menjegal munculnya calon-calon alternatif pilihan rakyat. Mereka mengebiri pilihan rakyat. Mereka menjadikan boneka oligarki yang diatur-atur dan dikendalikan. Mereka mengotak-atik aturan pemilu demi kepentingan oligarki.
Pemilu juga saat yang tepat bagi kita untuk menghukum elit-elit politik yang suka ingkar janji. Kita bungkam mereka. Kita buat mereka menjadi sampah-sampah politik. Kita jadikan mereka musuh rakyat yang abadi. Kita kabarkan ke penjuru negeri bahwa mereka adalah pengkhianat rakyat. Katakan tidak kepada mereka. Tarik garis batas yang jelas kepada mereka.
Perjuangan menghapus Presidential Thereshold adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan ini sejalan dengan upaya menghadirkan kandidat calon presiden dari kalangan rakyat. Kita sudah pernah memilih kucing dalam karung. Kita pernah dikibuli. Kita pernah ditindas.
Untuk itu perjuangan untuk menghadirkan calon presiden alternatif merupakan sesuatu yang mendesak. Tabuh genderang. Ajak rakyat menuntut menghapus Presidential Thereshold. Demokrasi harus diselamatkan dari pembajakan oligarki. Demokrasi harus dikembalikan kepada rakyat.
Apa yang mau diharapkan dari pemilu Presiden jika kandidatnya hanya bisa disusung dari kalangan oligarkii, sementara hak rakyat untuk mengajukan kandidat di hambat melalui peraturan pemilu. Apa artinya pemilu bila kita tidak bebas menentukan pilihan. Apa artinya pemilu kalau kita dipaksa memilih. Apa artinya pemilu kalau calon yang ada menghamba kepada ologarki.
Gerakan Buruh, Petani, Nelayan, Miskin Kota, Perempuan, Masyarakat Adat, Aktifis Pro Demorkasi dan Intelektual Progresif harus aktif menggelar protes dan aksi massa menuntut penghapusan Presidential Threshold. Satukan tekad. Satukan suara. Satukan langkah. Agar kekuatan rakyat menjadi badai. Solidkan barisan. Bergerak bersama laksana jutaan semut menghadapi musuh. Kita mesti yakin bahwa rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.
Gerakan Buruh, Petani, Nelayan, Miskin Kota, Perempuan, Masyarakat Adat, Aktifis Pro Demokrasi, dan Intelektual Progresif harus aktif menggusung kandidat capres alternatif. Ajak rakyat untuk mengusungnya. Jangan kita hanya menjadi bebek-bebek oligarki. Kita mampu menghadirkan sosok alternatif. Kita tunjukkan bahwa kita mempunyai calon sendiri.
Kita perlu gerakan rakyat yang bersatu untuk menghapus produk-produk kebijakan oligarki: UU Cipta Kerja, Presidential dan Parliamentary Treshold. Bila hanya bergantung pada Judicial Review ke MK, adalah sangat naif. PT sudah 27 kali ditolak, UU Cipta Kerja dimanipulasi dengan Perpu. Kita harus curiga oligarki telah kuat mengkorupsi lembaga-lembaga negara. Pemilu 2024 harus jadi gerakan politik lawan oligarki secara besar-besaran.
Ayo kawan-kawan gerakan sosial untuk mobilisasi turun ke jalan menuntut perubahan Parliamentary dan Presidential Treshold. Inilah jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan.
Gerakan Rakyat rakyat perlu melakukan mobilisasi umum. Penuhi jalan-jalan. Teriakan dengan nyaring tuntutan kita. Termasuk kalangan yang Golput. Mari berjuang bersama. Tidak mungkin ada perubahan kekuasaan bila kedua Treshold itu tidak memberi ruang bagi perwakilan politik rakyat miskin dan kelas pekerja.
*Penulis Dika Moehammad, Sekretaris Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
