JAKARTA – Pilkada sebagai sebuah proses kontestasi politik membutuhkan para calon pemimpin dengan semangat kebangsaan yang ditunjukkan melalui cara-cara menggalang dukungan jauh dari fanatisme dan partisan.
Pernyataan itu disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dalam dialog publik bertema ‘Pilkada 2018: Pesta Politik dengan Semangat Kebangsaan’ yang diselenggarakan Institute of Public Policy Universitas Atma Jaya, Rabu, 21 Desember 2018.
“Negara membutuhkan peran serta masyarakat sipil dan media konvensional untuk memberikan narasi tandingan yang mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat dari beragam latar belakang,” kata Eko.
Eko Sulistyo mengingatkan, Pilkada serentak tahun 2018 akan berlangsung lebih keras karena dilaksanakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
“Pilkada 2018 merupakan titik penting bagi partai maupun elit politik menuju Pileg dan Pilpres 2019,” ungkapnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, saat membuka dialog publik, Rektor Universitas Atma Jaya Dr. Agustinus Prasetyantoko menyatakan bahwa menjaga pesta politik daerah 2018 agar tetap beriringan dengan semangat kebangsaan sekaligus menjaga konsistensi bangsa yang telah memilih para pemimpin melalui proses demokrasi merupakan tantangan segenap lapisan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama Kombes Pol Sri Suari Wahyudi dari Divisi Humas Polri menuturkan bahaya terbesar terhadap demokrasi saat ini adalah ujaran kebencian (hate speech), berita bohong (hoax) maupun persebaran pesan radikal yang menyebar melalui sosial media.
Sri Suari menegaskan, pasukan siber polisi bekerja 24 jam. Tidak saja memantau ujaran kebencian, tetapi juga meredam. “Penindakan adalah tindakan terakhir. Kerja keras tim siber Polri bahkan secara tak sengaja berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkoba dalam jumlah besar yang memanfaatkan perhatian masyarakat pada pesta politik,” ungkapnya.
Aktivis Gusdurian Savic Ali memuji kerja keras Polri dalam mengatasi informasi bohong di dunia maya sekaligus mengingatkan maraknya berita bohong pada peristiwa pilpres di Amerika Serikat yang menghasilkan terpilihnya Donald Trump.
“Dalam riset kami setahun terakhir ini, penyebar kebencian adalah pendukung figur dan partai politik, bukan kelompok fanatik keagamaan. Jadi seharusnya tokoh dan partai politik bertanggung jawab,” katanya.
Untuk mengatasi hal itu, sangat mendesak kembalinya pembangunan rasa kebangsaan (nation building) yang di masa Presiden Joko Widodo tenggelam oleh pembangunan infrastruktur.
Pemerataan Kue Ekonomi
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada Putut Prabantoro menilai merenggangnya kebangsaan Indonesia terutama di daerah tidak dapat lepas dari belum meratanya ekonomi dan tingginya biaya politik di Indonesia.
“Tingginya biaya politik membuat motivasi para pemenang kontestasi politik adalah mengembalikan investasi dan cenderung mengabaikan pembangunan ekonomi daerah. Hal yang terjadi terus menerus membuat kebangsaan kita perlahan tergerus,” ujarnya.
Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Surya Tjandra mengingatkan perlunya sikap realistis terhadap kondisi politik saat ini tanpa harus meninggalkan idealisme kebangsaan yang dicita-citakan dalam pesta demokrasi daerah.
“Tokoh dan partai politik harus mampu mewujudkan harapan masyarakat. Namun diperlukan energi dari para pemimpin yang terpilih adalah menjaga diri agar tetap teguh dari tuntutan para pemilihnya,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
