Rabu, 12 Juni 2024

BANGKIT BANGKITLAH..! Tolak Kenaikan UKT Tahun Depan, Mahasiswa UGM Minta MA Cabut Peraturan Menteri Nadiem Makarim

JAKARTA – Empat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madah mengajukan Judicial Review atas Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Tekologi (Permendikbud Ristek) nomor 2 tahun 2024. Peraturan itu mengatur tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Aturan ini yang menjadi dasar universitas menaikkan UKT atau uang kuliah tunggal.

Al Syifa Rachman salah-satu pemohon mengatakan, judicial review diajukan karena kehawatiran, bahwa UKT akan didirikan pada tahun ajaran berikutnya. Sebab, meski Menteri Kemendikburistek sudah membatalkan rekomendasi tarif dan persetujuan UKT pada 27 Mei lalu, pembatalan itu hanya berlaku pada tahun ajaran 2024/2025.

“Masih ada kemungkinan biaya kuliah naik tahun depan, maka kami minta Permen ini dicabut seluruhnya,” ujar dia saat ditemui selepas mendaftarkan juducial review ke MA pada, Kamis, 6 Juni 2024.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kemudian membatalkan kenaikan UKT melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Diktiristek Nomor 0511/E/PR.07.04/2024.

Syifa menggarisbawahi aturan yang baru dikeluarkan itu hanya membatalkan UKT dan IPI pada tahun akademik 2024/2024 dan ada kemungkinan akan berlaku pada tahun akademik berikutnya.

Artinya, Peraturan Menteri no 2 2024 itu masih berlaku. Peraturan ini membuka peluang universitas menaikkan UKT dengan persetujuan Kemendikbud. Kampus mendapat kelonggaran menghitung beban biaya operasional mahasiswa di setiap jurusan.

Peraturan menteri tersebut hanya mengatur biaya UKT kelompok 1 dan 2, masing-masing RP 500 ribu dan Rp 1 juta. per semester. Sementara kelompok UKT lain akan mempertimbangkan jenis program studi, indeks kemahalan wilayah dan pencapaian nasional pendidikan tinggi.

Menurut Syifa, tanpa kenaikan saja, mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT masih banyak yang ditolak.

“Meskipun ada skema pengajuan keringanan, tapi kalau memang penentuan UKT tidak berdasar pada ekonomi mahasiswa, itu tetap bisa memberatkan,” ujar mahasiswa semester 6 itu.

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, dari data beasiswa jaring pengaman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa UGM 2023 misalnya, ada sekitar 30 mahasiswa baru yang mengizinkan keringanan. Ia menyebut hanya kurang dari 10 siswa yang menerima keringanan. Itu pun persentasinya kecil.

Meski menjadi mahasiswa semester 6 ia tidak akan berdampak langsung, jika tahun depan ada kenaikan UKT . Namun, menurutnya pembatalan Permendikbud ini penting, terutama untuk mehasiswa baru.

“Kalau saya ingin melanjutkan ke magisterkan juga berpengaruh,” ujar dia. (Enrico N. Abdielli)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru