JAKARTA- Pembangunan Blok Masela di Maluku telah menimbulkan konflik,dimana terdapat pertentangan pendapat antara pembangunan di laut (offshore) atau didarat (onshore). Berkaitan dengan hal tersebut, Anggota DPD RI dan DPR RI Provinsi Maluku melakukan pertemuan dengan Ketua SKK Migas, Amien Sunaryadi, beserta jajaran SKK Migas lainnya untuk mendesak pembangunan blok masela agar dilakukan semata mata untuk kesejahteraan rakyat Maluku. Pertemuan ini dilakukan di Ruang BPKK, Gedung A DPD RI, Jakarta (7/3).
Senator Provinsi Maluku, Nono Sampono, menyampaikan bahwa kehadiran negara sangat diperlukan dalam pembangunan Blok Masela agar dapat menyejahterakan rakyat.
“Maluku sangat memerlukan negara hadir untuk memajukan Maluku yang merupakan daerah tertinggal untuk itu pembangunan blok masela merupakan salah satu harapan bagi Rakyat Maluku agar dapat sejahtera,” ujar Nono.
Menurutnya, kebijakan SKK Migas yang cenderung kearah offshore tidak sepaham dengan pilihan rakyat Maluku yang memilih onshore.
“Untuk Masela ini Maluku harus dapat terbangun. Kita memilih yang terbaik. Saya memandang kesan offshore ini sangat kuat dari penjelasan SKK Migas di awal pertemuan ini, hal itu bertentangan dengan keinginan rakyat Maluku yang menginginkan onshore seperti yang dicetuskan pada hasil Musyawarah nasional masyarakat maluku pada bulan november 2015 di lapangan Merdeka, Maluku,” tambahnya.
Pilihan offshore dinilai sangat rentan terhadap pengawasan dan keamanan wilayah negara.
“Saya merujuk pada pernyataan Pak Luhut Panjaitan selaku Menkopolhukam , beliau katakan pertimbangan pengawasan dan pengamanan offshore lebih beresiko untuk pengawasan dan keamanan. Jika tidak terhubung dengan wilayah maka sulit untuk pengamananan,” jelasnya.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI asal Maluku, Mercy Chriesty Barends meminta penjelasan SKK Migas mengenai Participating Interest (IP) 10% bagi Blok Masela yang sebelumnya sudah diputuskan.
” Tidak ada lagi perdebatan mengenai hal ini, karena ini sudah final. Begitu instream, inpex harus melepaskan 10 % ke daerah. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak daerah yang memberikan sumber daya alamnya. Mohon diperjelas PI 10 % itu seperti apa agar lebih jelas. Untuk bagian ini kita minta dipertegas.harusnya ada roadmapnya dari skk migas mengenai PI 10 % ini, ” jelas Mercy.
Sementara Anggota DPD RI, Anna Latuconsina menilai saat ini adalah momentum bagi Maluku untuk maju. Apapun pilihannya, harus dapat memberi kesejahteraan bagi rakyat Maluku.
“Pilihan itu yang harusnya tidak bertentangan dengan keinginan rakyat Maluku,” tegasnya.
Senada dengan Anna, Anggota DPD RI lainnya, Novita Anakota dan John Pieris melihat pembangunan Blok Marsela akan memberika prospek ekonomi yang cukup menjanjikan bagi Maluku. Untuk itu, mereka berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali untuk pilihan offshore terhadap Blok Marsela. (Enrico N. Abdielli)
