JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan dan difokuskan bagi perbaikan fasilitas sekolah.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menjelaskan soal efisiensi anggaran demi mendukung program prioritas pemerintah, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/2/2025).
Menurut Tito, Prabowo mengarahkan agar pelaksanaan program MBG dilakukan secara terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ada beberapa daerah memang sudah menganggarkan dan dimasukkan dalam nomenklatur belanja tidak terduga, tapi kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Tito, Senin (3/2/2025).
“Di dalam rapat paripurna sudah disampaikan bahwa khusus untuk program MBG dijalankan secara sentralistis oleh Badan Gizi Nasional,” sambungnya.
Menurut Tito, Prabowo tidak ingin pelaksanaan program membuat persoalan lain, misalnya kerusakan sarana prasarana sekolah, dikesampingkan.
“Jangan sampai kita buat dapur, tetapi ruang kelasnya bocor, kursinya miring-miring, dan fasilitas lainnya tidak memadai,” kata Tito.
Tito pun menegaskan bahwa anggaran pendidikan di tingkat daerah tidak boleh digunakan untuk program MBG. Dia menambahkan bahwa Prabowo punya perhatian khusus terhadap perbaikan sarana toilet yang tak layak di setiap sekolah.
“Anggaran pendidikan yang ada jangan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis, tapi gunakan untuk memperbaiki sekolah, terutama toilet,” jelas Tito.
“Terutama beliau sangat menekankan sekali masalah toilet, Pak, dan itu menjadi atensi kami. Jadi toilet untuk anak sekolah, semua sekolah, SD, SMP, SMA, semua harus baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tito mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) bakal berkontribusi hampir Rp 5 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.
Rinciannya, Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi. Hal ini diungkapkannya usai rapat bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Bangun Sekolah di Setiap Desa
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, tidak semua desa memiliki sekolahan sehingga para pelajar yang tinggal di desa terpaksa harus ke kecamatan atau desa lain yang telah memiliki sekolah.
Dibeberapa daerah, masih banyak siswa yang tinggal di desa harus mengarungi sungai dan menyeberangi jembatan untuk mencapai sekolahan.
Jembatan putus, tak bisa menghalangi para siswa bersekelolah. Mereka rela bertaruh nyawa demi menuntut ilmu. Setiap harinya mereka harus pulang-pergi berdesak-desakan menaiki perahu berukuran kecil untuk menyebrangi sungai. Para siswa ini harus mengambil risiko dapat tercebur ke aliran sungai yang sangat dalam, bahkan diterkam buaya demi sampai ke sekolah tepat waktu.
Di daerah lainnya para siswa harus jalan kaki melintasi gungung dan hutan untuk mencapai sekolahnya.
Setiap hari pelajar di Kabupaten Tambrauw Papua Barat harus berjalan kaki ke sekolah karena kurangnya angkutan dalam kota. selain itu kondisi jalan yang longsor dan berbatuan menjadi tantangan bagi mereka untuk tetap berjalan kaki ke sekolah.
Sudah saatnya Presiden Prabowo membangun sekolahan di setiap desa agar pemerataan pendidikan tercapai dengan mudah tanpa resiko menyeberangi sungai gunung dan hutan. (Web Warouw)
