JAKARTA – Pernyataan konsultan desain yang bermarkas di Inggris, Buro Happold soal proyek Jakarta International Stadium (JIS) tidak sesuai dengan konsep desain orisinal dari Buro Happold, berbuntut panjang. Dua fraksi di DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar dibentuk pansus.
Buro Happold merupakan perusahaan jasa design, rekayasa dan konsultansi. Buro Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Buro Happold juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan.
Dalam proses pembangunan JIS, pihak Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019.
Lingkup pekerjaan mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain (preparation of concept design guide), penilaian untuk soal teknis dan komersial (technical and commercial assessment), konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion (concept masterplan for the surrounding area), serta peta jalan implementasi proyek (implementation roadmap).
“Setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai, Buro Happold diminta untuk meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, yang dalam hal ini adalah konsultan yang ditunjuk Jakkon,” demikian pernyataan Buro Happold.
“Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah,” lanjut Buro Happold.
Muncul Usulan Pansus
Atas pernyataan Buro Happold itu, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta melempar kritik. PDIP Minta dilakukan audit total dalam pelaksanaan pembangunan stasion dengan kapasitas 80 ribu penonton itu.
“Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana. Serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo, Minggu (9/7/2023).
“Bentuk pansus JIS jika dipandang perlu,” terang Rio.
Menurut Rio, pernyataan Buro Happold menegaskan adanya malpraktek dalam perencanaan dan pembangunan JIS. Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya.
Selain PDIP, PSI DKIjuga menyatakan hal senada. PSI mendesak adanya respons serius atas pernyataan Buro Happold yang menyebut pembangunan JIS tak sesuai panduan. PSI meminta pembentukan pansus untuk mengusut tuntas persoalan ini.
“Pernyataan Buro Happold mesti diusut tuntas dan bentuk pansus. Stadion itu dibangun dengan uang rakyat. Setiap sen harus bisa dipertanggungjawabkan, nggak bisa semaunya. Maka, audit atas perencanaan dan pembangunannya harus segera dilakukan,” kata Ketua DPP PSI Dedek Prayudi dalam keterangannya, Senin (10/7/2023).
Dedek juga meminta agar dicari tahu apakah ada indikasi korupsi dalam proyek ini. Dia menyebut audit harus dilakukan terkait proyek pembangunan JIS.
“Biar jelas semua, maka audit harus dilakukan. Kalau ada yang menilap dananya, harus dijerat pidana. Jika semata kesalahan non-korupsi, lain lagi urusannya,” kata Dedek.
PKS Nilai Pansus Tak Perlu
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, PKS menganggap tak perlu ada pansus. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan Buro Happold juga sudah menjelaskan soal proses konsultasi terkait JIS yang pernah dilakukan.
“Tidak perlu pansus, karena memang Buro Happold memang tidak mendesain JIS, memang sudah jelas dari awal. Di Komisi B juga sudah jelas, yang membangun, mendesain JIS, putra putri Indonesia sendiri, bukan Buro Happold. Buro Happold adalah konsultan,” kata kepada wartawan, Senin (10/7/2023).
Taufik menyebut Buro Happold hanya memberi penegasan bahwa mereka tidak terkait dengan desain JIS.
“Di website itu dijelaskan mereka itu sebagai konsultan tiga bulan kalau nggak salah, tapi memang kemudian yang dikonsultasikan tentang bagaimana JIS ini menjadi sosial inklusif, bagaimana masyarakat terlibat dalam stadion internasional ini, lebih banyak pada bisnisnya. Jadi sebenarnya dari awal yang dikatakan bahwa Buro Happold itu bersurat kemudian mengatakan tidak terlibat dalam desain, itu memang penegasan mereka saja karena kasus di Indonesia jadi ke mana-mana, mereka juga jadi jengah,” ujarnya.
Dia heran dengan kemunculan usul pansus. Dia mempertanyakan apa tujuan pembentukan pansus.
“Jadi menurut saya sudah jelas jalan cerita bagaimana perencanaan dan pembangunan JIS, jadi kalau misalnya mau pansus, mau dipansusin apa lagi? Mau ditanya apa lagi? Perencanaan dan pembangunan JIS 4 tahun terakhir ini sudah dalam pengawasan DPRD DKI Jakarta terutama Komisi B dan itu sudah jelas semua,” ujarnya.
Produser Jakarta Melayu Festival Geisz Chalifah menyebut perubahan desain hal biasa jika ada kendala. Geisz mengatakan Buro Happold selalu bekerja sama dengan biro arsitek lokal.
“Misalnya, kerja sama BH dengan Tabanlioglu Architects dan Populous dalam proyek Stadion Astana Arena di Astana, Kazakhstan. Di Indonesia, BH bekerja sama dengan Biro Arsitek PDW Architect dan Jakarta Konsultindo untuk membangun JIS,” ucap Geisz, kepada wartawan.
“Bahwa dalam pelaksanaan ada perubahan adalah hal yang biasa terkadang ada kendala yang mau tak mau harus ada perubahan dari desain awal,” lanjut dia.
Buro Happold, lanjut dia, juga tidak merinci apa saja yang diubah dalam proyek JIS. Geisz juga mengetahui persis apa yang diubah di JIS, namun dia menekankan tak ada soal standar FIFA yang disampaikan Buro Happold.
“Tidak ada pernyataan dari Buro Happold JIS tidak sesuai standar FIFA. Yang ada adalah perubahan keterangan di WEB BH dari sebelum hilang dan setelah ditayangkan kembali,” kata Geisz.
Geisz tidak masalah jika JIS mau dikembangkan aksesnya. Sebab, menurut dia, pembangunan JIS memang belum rampung sepenuhnya. Salah satu yang disinggung Geisz adalah soal stasiun dekat JIS yang sampai saat ini belum bisa digunakan.
“Saya setuju dibuat pansus untuk menyelidiki JIS, Namun juga harus ada perlakuan yang sama terhadap Mandalika. JIS menggunakan dana PEN (Pinjaman yang bukan Hibah)” kata Geisz.
“Mandalika memiliki utang Rp 4,6 T, mengalami kerugian miliaran rupiah. Bahkan kembali meminta penyertaan modal. Selidiki keduanya hingga tuntas agar kita semua tahu mana yang digarong dan siapa malingnya,” lanjut dia.
Geisz menyebut saat ini JIS tengah dipolitisasi. Dia berharap FIFA segera diundang ke Indonesia.
“Yang terjadi sekarang untuk JIS adalah hasil karya anak bangsa di-downgrade untuk kebutuhan politik. Supaya tidak dipolitisasi, undang FIFA secepatnya,” katanya. (Web Warouw)
