Oleh : Anggrek Hutan
Banyak orang terheran-heran dan kecele melihat kemajuan ekonomi di China saat ini. Berkali-kali para analis gagal meramalkan keruntuhan Republik Rakyat China yang dibangun oleh Partai Komunis China. Untuk menghibur diri, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa, China sudah bukan negara komunis lagi. Bergelora.com memuat sekelumit tulisan tentang hukum di China. Ulasan ini ditulis oleh Anggrek Hutan, seorang pengamat Republik Rakyat China. (Redaksi)
“Mengapa China lebih cepat maju ketimbang negara lain? Bahkan hanya dua puluh lima tahun sejak reformasi Deng Xiao Ping, China bisa mendekati Amerika Serikat soal kemakmuran. Padahal Amerika Serikat telah membangun sejak lebih seratus tahun lalu. Dan bahkan Amerika Serikat sempat unggul dalam perang dunia kedua dan China korban dari perang itu sendiri. Mengapa? Karena ongkos membangun peradaban di China sangat murah. China tidak perlu ongkos untuk Pemilu. Tidak perlu ongkos untuk membayar staf ahli dan sekretaris anggota senator dan DPR yang berjumlah hampir 1000 orang. Tidak perlu ada proses pengadilan yang berongkos mahal dan membuat pengacara kaya raya. Tidak perlu repot membentuk lembaga HAM yang kerjanya nyinyir. Dan tidak perlu ada lembaga demokrasi setingkat presiden yang harus di ongkosi, yang semuanya hanya omong kosong. ” Demikian kata teman saya dari Amerika Serikat yang juga ketua DTCC.
Dalam segi penerapan hukum, China sangat sederhana. Mencuri dengan kekerasan, hukuman mati. Korupsi diatas Rp 1 miliar, hukuman mati. Mencuri ringan tanpa kekerasan, hukumannya kerja paksa. Korupsi dibawah Rp 1 miliar ya kerja paksa.
Kejahatan sosial seperti PSK, berjudi secara ilegal, berdagang ditempat terlarang, hukumannya kerja paksa. Lama kerja paksa tergantung kadar hukumannya. Nah, bagaimana proses peradilan di China? Hukuman ringan dapat di putuskan sendiri oleh aparat hukum seperti Polisi. Jadi tidak perlu semua kasus di bawa ke pengadilan.
Hukuman berat, melalui pengadilan. Itu prosesnya cepat hanya dua kali sidang selesai. Makanya China tidak butuh banyak penjara. Kebayang enggak kalau China dengan populasi 1,8 miliar penduduk menerapkan hukum seperti Amerika Serikat atau Indonesia, berapa banyak penjara harus disediakan?
Orang terkena hukuman kerja paksa, tidak akan bisa lari. Karena China menganut KTP data base terpusat. Apapun kegiatan harus melampirkan KTP. Jadi aparat cukup di pegang KTP pekaku kajahatan maka dia tidak akan bisa lari kemana mana.
Berkumpul dibawah 50 orang secara terorganisir harus izin Polisi diatas 50 orang berkumpul tanpa izin, semua dikenakan hukuman kerja paksa. Semua orang bisa pinjam uang ke bank tanpa jaminan karena semua asset milik negara. Jadi apa yang mau dijaminkan. Tapi orang tidak bisa lari. Karena semua bank milik negara.
Ngemplang hutang dianggap korupsi. Diatas Rp. 1 miliar hukuman mati. Di bawah Rp 1 miliar kena hukuman kerja paksa. Dari hukuman kerja paksa saja, China bisa membangun banyak proyek dengan ongkos minimal karena pekerjanya kebanyakan para hukuman. Semua orang tidak boleh dagang disembarang tempat apabila sudah ada tempat disediakan pemerintah. Namun mereka berhak mendapatkan tempat berniaga dengan baik sesuai arahan pemerintah.
Apabila dagangan tidak laku karena pemerintah salah menempatkan, maka kerugian di tanggung negara. Tapi kalau kerugian karena malas, maka di black list untuk berdagang. Pemerintah China enggak ada waktu meladeni orang yang malas, dan hanya masalah waktu mereka akan tersangkut kasus pidana berat atau ringan. Berat ya mati, ringan ya kerja paksa.
Semua orang boleh kaya namun semakin kaya dia semakin besar pajak pribadinya. China masih menganut pajak kekayaan. Tapi kalau kekayaannya ditanamkan dalam badan usaha maka tidak dianggap sebagai kekayaan pribadi dan tidak kena pajak progresif. Dari sistem seperti itu, China bisa focus membangun. Selagi rakyat mau kerja keras dan tertip mereka akan aman-aman saja dan dijamin akan terus berkembang.
Biaya Pemilu kita mencapai lebih dari Rp. 40 triliun atau itu sama dengan ongkos buat jalan Toll dari Lampung ke Medan. Biaya habis begitu saja untuk menjadikan 500 orang anggota DPR dan seorang Presiden. China enggak perlu dana pemilu, dan uang nya dipakai bangun jalan toll, jalan kereta, riset dan lain lain.
Agama tidak di larang untuk dianut siapapun namun siapapun di larang mengorganisir orang banyak atas nama agama.
Nah apakah itu benar? Tidak. Saya bergaul dengan orang China bertahun tahun, hidup mereka tidak bahagia dalam arti sesungguhnya. Mereka hanya berusaha berdamai dengan kenyataan dan berusaha pula hidup damai tanpa harus protes sehingga menimbulkan kegaduhan. Pengalaman berbangsa beribu-ribu tahun mengajarkan kepada mereka bahwa hidup damai itu adalah berkah yang luar biasa dan itu bukan pemberian gratis tapi harus diperjuangkan dengan menahan diri untuk mencoba mengerti keadaan diluar diri mereka dan sadar bahwa hidup menjadi orang baik itu akan baik baik saja. Mereka percaya pemerintah menjamin soal itu, walau tanpa sistem demokrasi seperti negara lain.
