JAKARTA- Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, menyampaikan bahwa saat ini konsentrasi bagaimana warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Dream World terevakuasi dengan baik karena ditolak di mana-mana.
”Nah itu kita sebagai pemerintah wajib memperhatikan yang tertolak di mana-mana ini,” ujar Menkes menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).
Penanganan bagi WNI di Kapal Dream World, menurut Menkes, sedikit berbeda karena pernah menurunkan di Hong Kong dan ada di dalam satu closed contact juga sehingga harus hati-hati sekali.
”Namun melihat riwayat perjalanannya saya menduga ataupun saya memperkirakan ini kemungkinan besar bisa clear. Karena itu saya izinkan semuanya bisa masuk dengan baik ke wilayah Indonesia dan bisa diobservasi 14 hari,” kata Menkes.
Tetap saja, menurut Menkes, prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan, makanya harus di sebuah pulau yang tidak ada penduduknya.
“Kalau di Natuna kembali kan tetap ada penduduk, dua kali di suatu tempat terlalu berbahaya ending-nya nanti. Mengenai penempatan kamar, ada yang memang model sekamar itu 4 orang dan juga ada yang model untuk observasi dan diisolasi. ”Dan itu semua ada untuk wanita, ada rumah untuk laki-laki, ada,” tambahnya.
WNI di Kapal Diamond Princess
Kepada Bergelora.com dilaporkan, soal evakuasi bagi WNI di Kapal Diamond Princess, Menkes menyampaikan masih mengkaji lebih lanjut belajar dari yang terjadi di Amerika dan Australia sehingga menerapkan cara khusus negosiasi dengan Jepang untuk ambil jalan yang tepat.
”Karena kalau grusa-grusu, apa yang terjadi dengan Amerika, apa yang terjadi dengan Korea, apa yang terjadi dengan Australia, kita kan ndak boleh niru, yang membuat menjadi episentrum baru,” ujarnya.
Untuk itu, Menkes mohon mendoakan bersama karena dirinya masih melakukan nego terus melalui Kementerian Luar Negeri untuk yang terbaik. Selama ini semua masih diurus oleh Pemerintah Jepang meskipun letaknya di kapal, tetapi berada di wilayah Jepang dan oleh Pemerintah Jepang tidak dibiarkan begitu saja, logistik juga diberi.
”Kalau yang di sana jelas sakit diturunin, terduga sakit sudah langsung rumah sakit yang merawat. Kelasnya Jepang lo ya, bukan kelasnya kita. Artinya Jepang otomatis nek ngerawat baguslah,” tambahnya.
Mengenai menanggapi tentang lamanya evakuasi menurut Menkes hal tersebut butuh proses,
“Itu kan persepsi, makanya tim trauma healinglah yang turun, tim psikologi dan psikater itu mendekat,” katanya.
Kebijakan itu, menurut Menkes, karena antisipasi dan komitmen agar Indonesia tidak jadi episentrum baru.
”Kita bersama satu komitmen lah. Kalau jadi episentrum itu dampaknya luar biasa untuk ekonomi maupun yang lain,” imbuh Menkes seraya menambahkan nantinya satu per satu diselesaikan.
Untuk negosiasi dengan Pemerintah Jepang, Menkes mengaku dirinya kompak dengan Menlu. Proses negosiasi itu sendiri, menurut Menkes perlu dilakukan secara cermat karena pertaruhannya mahal.
”Kalau jadi episentrum belum tentu kamu bisa jalan ke sini, kalau terjadi chaos gara-gara ada episentrum,” ujarnya.
Menkes menegaskan Indonesia masih wilayah green zone yang belum ada kasus Corona, padahal diberbagai negara sekitar telah bermunculan kasus Corona.
“Kita kan dari green zone ini, green zone itu bukan prestasi tetapi memang anugerah. Nah itu menjadi red zone, coba? Italia saja kayak apa, 10 kota di-locked down,” pungkas Menkes. (Web Warouw)
