JAKARTA – Perbudakan modern di beberapa bagian dunia menjadi sorotan. Menurut Indeks Perbudakan Global 2023 diterbitkan Rabu ( 24/5 ), Korea Utara, Eritrea dan Mauritania memiliki prevalensi perbudakan modern tertinggi di dunia.
Laporan itu mengatakan sekitar 50 juta orang hidup dalam situasi perbudakan modern pada tahun 2021, meningkat 10 juta dibandingkan tahun 2016 ketika masalah terakhir diukur.
Angka ini mencakup sekitar 28 juta orang dalam kerja paksa dan 22 juta hidup dalam pernikahan paksa.
“Situasi ini memburuk dengan latar belakang konflik bersenjata yang semakin meningkat dan semakin kompleks, degradasi lingkungan yang meluas dan dampak pandemi coronavirus, antara lain,” kata penyelidikan.
Disusun oleh badan amal hak asasi manusia Walk Free, laporan tersebut mendefinisikan perbudakan modern sebagai “ kerja paksa, pernikahan paksa atau perbudakan, jeratan hutang, eksploitasi seksual komersial paksa, perdagangan manusia, praktik-praktik mirip perbudakan, dan penjualan dan eksploitasi anak-anak ”.
Prinsip-prinsip inti perbudakan mensyaratkan perampasan sistematis kebebasan seseorang “ ” – dari hak untuk menerima atau menolak pekerjaan dengan kebebasan untuk memutuskan apakah, kapan dan siapa yang akan menikah.
Dengan tolok ukur ini, Korea Utara yang tertutup dan otoriter memiliki prevalensi perbudakan modern tertinggi ( 104,6 per 1.000 penduduk ), menurut laporan itu. Diikuti oleh Eritrea ( 90,3 ) dan Mauritania ( 32 ), yang pada tahun 1981 menjadi negara terakhir di dunia yang menjadikan perbudakan herediter ilegal.
Sepuluh negara dengan prevalensi perbudakan modern tertinggi memiliki beberapa fitur umum, termasuk “ perlindungan terbatas kebebasan sipil dan hak asasi manusia ”.
Banyak negara berlokasi di wilayah “ tidak stabil ” yang mengalami konflik atau ketidakstabilan politik, atau merupakan rumah bagi populasi besar “ orang-orang yang rentan ” seperti pengungsi atau pekerja migran.
Juga di 10 besar dunia adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait, di mana hak-hak pekerja migran dibatasi oleh sistem sponsor “ kafala ”.
Negara lain di 10 besar adalah Turki, yang menampung jutaan pengungsi dari Suriah, Tajikistan, Rusia dan Afghanistan.
Sementara kerja paksa lebih umum di negara-negara berpenghasilan rendah, itu “ sangat ” terkait dengan permintaan dari negara-negara berpenghasilan tinggi, kata laporan itu, mencatat bahwa dua pertiga dari semua kasus kerja paksa terkait dengan rantai pasokan global.
Laporan itu mengatakan negara-negara G20 – yang terdiri dari UE dan 19 ekonomi teratas dunia – saat ini mengimpor barang-barang senilai US $ 468 miliar yang berisiko diproduksi oleh kerja paksa, naik dari US $ 354 miliar dalam laporan sebelumnya.
Elektronik tetap menjadi produk berisiko bernilai tertinggi, diikuti oleh garmen, minyak kelapa sawit, dan panel surya, sebagai tanda permintaan tinggi untuk produk energi terbarukan.
“ Perbudakan modern menembus setiap aspek masyarakat kita. Perbudakan ditenun melalui pakaian kami, menyalakan perangkat elektronik kami, dan membumbui makanan kami, ” kata direktur pendiri kelompok itu Grace Forrest.
“ Pada intinya, perbudakan modern adalah manifestasi dari ketidaksetaraan ekstrem. Ini adalah cermin dari siapa yang memegang kekuasaan, itu mencerminkan siapa dalam masyarakat tertentu yang memilikinya dan siapa yang tidak, “tambahnya.
BP2MI: Pekerja Migran Harus Diselamatkan dari Praktik Perbudakan
Kepala BP2MI Benny Rhamdani bersama Deputy Penempatan dan Perlindungan Eropa serta Timur Tengah, Irjen Achmad Kartiko melepas 4 PMI ke Jerman di Lounge BP2MI di area perkantoran Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Ist)
Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus mendorong penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural, agar tidak dieksploitasi sindikat. Perbaikan tata kelola penempatan pekerja menjadi atensi BP2MI.
“PMI harus diselamatkan dari praktik perbudakan modern. Alhamdulillah ikhtiar maksimal kita lakukan untuk mengangkat derajat PMI,” kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di area perkantoran Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin, 3 April 2023.
Menurut Benny, BP2MI kini lebih transparan dalam melayani publik. Untuk kerja yang baik di internal, lanjutnya, dirinya pun tidak segan-segan mengambil sikap tegas terhadap jajarannya jika memberikan fasilitas terhadap penempatan PMI ilegal.
“Saya baru-baru ini pecat satu pegawai BP2MI karena diketahui memfasilitasi penempatan ilegal PMI. Kami mau BP2MI lebih transparan dalam melayani publik,” katanya.
Dalam momen itu, Benny pun melepas keberangkatan empat PMI ke Jerman dengan program Government to Government (G to G). Keempat PMI itu akan bekerja pada sektor kesehatan di kota Frankfurt, Jerman.
“4 PMI kita berangkatkan resmi oleh negara untuk bekerja di Jerman. Mereka adalah pekerja handal di sektor kesehatan sebagai perawat. Selamat bekerja, kalian orang-orang terpilih. Kami berharap PMI yang berangkatnya resmi seperti ini menjadi corong,” jelasnya.
Benny menjelaskan, PMI berangkat secara resmi layak dimuliakan negara, hal itu terlihat dari pemberian berbagai fasilitas untuk mempermudahnya.
“BP2MI telah membangun Lounge dan Fast track sebagai bentuk keberpihakan negara tak lain adalah untuk PMI. Banyak hal yang mau saya lakukan. Namun semua tidak bisa secepat seperti yang saya bayangkan. Kita punya keterbatasan anggaran yang luar biasa,” ungkapnya.
Benny mengimbau agar PMI dan keluarganya tidak terlibat penempatan yang dimotori sindikat. Saat ini, kata Benny, pihaknya telah memulai perubahan dalam bentuk memberantas sindikat penempatan PMI ilegal.
“Perubahan-perubahan telah kami mulai. Saya mau beri karya untuk PMI, tapi saya juga punya kekurangan. Walau begitu, saya bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan PMI,” katanya. (Web Warouw)
