JAKARTA- Eko Kuntadhi, netizen dan pengamat politik, baru-baru ini menyarankan agar dana Majelis Ulama Indonesia (MUI) di audit. Permintaan dana MUI diaudit, diungkapkannya harus dilakukan agar publik tidak curiga dana itu dilarikan ke gerombolan radikal alias teroris.
Kata Eko Kuntadhi, sejauh ini dana MUI yang berasal dari sertifikasi halal perlu diaudit.
“Karena MUI mengumpulkan dana publik dari sertifikasi halal. Kayaknya perlu audit serius soal dana tersebut,” katanya melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (24/11/2021).
Dalam cuitannya, EKo Kuntadhi juga menyinggung Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88 mengamankan satu pengurus MUI.
“Jangan sampai publik curiga, gimana kalau dana itu dialirkan ke gerombolan radikal?” kata Eko Kuntadhi.
Desakan serupa juga diungkapkan, KH Maman Imanulhaq atau Kiai Maman yang merupakan anggota DPR juga sempat mengusulkan audit keuangan MUI. Kiai Maman mendorong audit dilakukan sebagai bentuk transparasi dan akuntabilitas sebagai lembaga yang menikmati anggaran dari negara.
“Termasuk juga audit terhadap keuangan yang didapat dari hasil sertifikasi halal,” katanya.
Kiai Maman yang juga Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB ini menegaskan bahwa MUI dibutuhkan oleh Indonesia. Katanya, jangan lantaran ada satu pengurusnya yang diduga teribat jaringan teroris maka MUI yang menjadi wadah ormas-ormas Islam malah dibubarkan.
“MUI sangat penting untuk bangsa Indonesia. Di dalamnya masih banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, Al Irsyad, dan ormas-ormas lain, yang mencintai Indonesia,” begitu kata Kiai Maman kepada media, Senin (22/11).
Audit Transparan
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Masduki Baidlowi menanggapi soal pernyataan Anggota Komisi VIII DPR RI KH Imanulhaq yang mendesak adanya audit keuangan terhadap MUI itu.
Baidlowi mengatakan selama ini MUI dan semua lembaga yang ada di bawahnya sudah diaudit secara transparan oleh kantor akuntan publik.
“Jadi, tak ada masalah dengan hal tersebut. Tuntutan untuk mengaudit MUI itu sangat terlambat, karena MUI telah melakukan jauh hari,” kata Baidlowi kepada GenPI.co, Rabu (24/11).
Soal adanya anggaran negara, Baidlowi juga mengatakan semua sudah memiliki sistem yang baik dan transparan.
“Demikian juga kalau ada dana yang bersumber dari APBN, MUI juga sudah diaudit oleh BPK secara periodik,” katanya.
Terlibat Terorisme
Sebelumnya diberitakan, Densus 88 Antiteror menangkap salah satu pengurus MUI, Ahmad Zain an-Najah di Perumahan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/11/2021) lalu.
Densus 88 juga menangkap dua orang lainnya di lokasi terpisah, yakni Anung al-Hamad (AA) dan Farid Ahmad Okbah (FAO). Ketiga orang yang ditangkap tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (JI).
Diketahui, JI memang dicap sebagai salah satu kelompok atau jaringan terorisme global. Indonesia pun juga memasukkan jaringan tersebut sebagai kelompok terorisme.
