JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anak-anak dari keluarga kaya dipastikan tidak akan lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik pun menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana refocusing anggaran program MBG agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Iya, iya penerima manfaat. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi,” ujar Nanik kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Nanik, rencana tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto.
“Seneng, seneng banget,” kata Nanik saat ditanya tanggapan Prabowo.
Ia mengatakan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut akan dilakukan dalam pertemuan lanjutan dengan Presiden pada Jumat (12/6/2026) sore.
“Ini kan belum. Besok dibahasnya. Katanya besok sore. Besok sore,” ujarnya. Lihat juga:
Sebelumnya, Nanik menjelaskan bahwa BGN akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program MBG. Langkah itu dilakukan untuk memastikan program benar-benar menyasar anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.
Menurutnya, sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat program tersebut.
“Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus,” kata Nanik usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Selain itu, Nanik mengungkapkan bahwa sebagian penerima manfaat MBG yang saat ini telah mencapai sekitar 63 juta orang berpotensi dialihkan ke wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan.
Bisa Muncul Masalah Baru
Kebijakan BGN melayani MBG berbasiskan siswa kaya miskin bisa memunculkan masalah baru di sekolah. Sekolah yang seharusnya menegakkan kesetaraan malahan menjadi lembaga yang mempraktekkan segregasi (pemisahan) sosial antara siswa kaya dan miskin. Hal ini disampaikan Roy Pangharapan, Pengurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di Jakarta, Jumat (12 /6)
“Refokusing seharusnya tidak membawa masalah baru dalam program MBG. Ujung dari segregasi tersebut akan menghadirkan diakriminasi dan menumbuhkan bullying dan situasi tidak nyaman di sekolah bagi siswa yang tidak mampu dan miskin,” jelasnya.
Sejatinya menurutnya, semua siswa berhak mendapatkan MBG. Namun, sebaiknya menggunakan katagori prioritas wilayah 3T yaitu sekolah-sekolah desa-desa di daerah kepulauan dan desa-desa di daerah daerah miskin.
“Sudah pasti siswa di daerah tersebut sangat membutuhkan MBG. Jangan dimulai di sekolah di kabupaten, kota atau ibu kota propinsi,” jelas Roy Pangharapan.
DKR.menurutnya mengusulkan agar refokusing MBG diprioritaskan ke sekolah-sekolah negeri di daerah 3 T.
“Setelah menjangkau sekolah di desa-desa daerah 3 T, baru tahap selanjutnya masuk ke sekolah-sekolah negeri di kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia emngingatkan bahwa refokusing sangat penting agar pengembangan MBG bisa terukur.
Minta Presiden Adakan Perbaikan Menyeluruh
Sebelumnya, pergantian pimpinan dalam BGN perlu diikuti dengan.evaluasi menyeluruh dan perbaikam sistimik dalam pelaksanaan MNG. Untuk itu presiden perlu segera membangun sistim yang kuat, aman dan transparan bersih dari korupsi. Hal ini disampaikan oleh Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di Jakarta, Rabu ((3/6)
“Tujuan MBG itu mulia dan penting, agar semua anak sekolah menjadi generasi penerus yang kuat dan cerdas perbaikan gizi adalah syarat utamanya.
Perlu Dewan Pengawas yang Kompeten
Untuk itu menurut yang terpenting ada Dewan Pengawas dan otoritatif untuk mengawasi pelaksanaan program MBG. Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan evaluasi rutin setiap pelaksanaan MBG. Di setiap dapur.MBG ada petugas yang melaporkan data lengkap realtime pelaksanaan MBG di sekolah.
“Di dalamnya harus ada ahli gizi yang independen dan kompeten. Jangan lagi ada kasus keracunan pada siswa. Kalau ada kasus maka harus segera ada penanganan cepat dan tepat diiikuti evaluasi dan perbaikan agar tidak berulang,” ujarnya.
Harus Ada Ahli Gizi Pimpin BGN
Ia juga menegaskan pentingnya seorang ahli gizi dan praktisi yang kompeten dalam jajaran BGN yang memastikam keamanan dan mutu gizi progam MBG yang.dijalankan.
“Tanpa ahli gizi, BGN.tidak punya legitimasi menjalankan program MBG dan sulit mendapat kepercayaan masyarakat luas. padahal ini program strategis untuk masa depan Indonesia,” jelasnya.
Serahkan Pelaksanaan MBG pada POMG dan Kantin Sekolah
DKR mengusulkan agar pelaksana MBG bisa dilakukan oleh POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) dan kantin sekolah dibawah pengawasn kepala sekolah sehingga pertangunggjawaban ada di tingkat sekolah yang melaksanakan.
Dengan keterlibatan POMG maka penyerapan bahan makanan akan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat pada nelayan, petani dan peternak. Kantin sekolah akan menyerap tenaga kerja setempat menumbuhkan lapangan kerja baru.
“POMG dan Kantin sekolah akan menumbuhkam semangat kerja dan berproduksi secara massif pada masyarakat yang akan.menciptakan gotong.royong secara nyata,” ujarnya.
“Pada tahap berikutnya POMG dan kanitin sekolah akan menjadi cikal bakal koperasi Merah.Merah Putih bukan hanya menyediakan kebutuham MBG tapi kebutuham masyarakat setempat,” jelas Roy Pangharapan.
Mulai dari Daerah Prioritas
DKR mendukung seluruh siswa mendapatkan pelayanan MBG seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun perlu dibangun secara solid dan bertahap.
Roy Pangharapan mengatakan bahwa MBG harus dimulai pada daerah-daerah prioritas yaitu pada sekolah-sekolah di daerah terpencil dan terisolir.
“Sekolah-sekolah prioritas tersebut ada di pulau-pulau terpencil, desa-desa di pegunungan, di hutan dan perkebunan tersebar diseluruh Indonesia. Pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah itu akan menajdi contoh di tempat lain yang secara bertahap akan masuk.meluas ke sekolah-sekolah di tingkat.kecamatan dan kabupaten dan kota,” papar Roy Pangarapan.
Memastikan Ketersediaan dan Distribusi Susu
Ia menambahkan bahwa peternakan sapi dan kambing harus sudah dimulai dan tersebar di seluruh pulau di seluruh Indonesia untuk menyediakan susu bagi MBG.
“BUMN dan BUMD harus disiapkan untuk.pengadaan dan distribusi susu ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas,” jelasnya.
Susu juga akan didistribusikan oleh koperasi merah putih milik peternak di setiap daerah dan ikut meningkatkan ekonomi pedagang kecil.
Susu Untuk Bumil dan Balita di Posyandu
Setiap.posyandu sebulan sekali akan diiikuti gerakan minum susu untuk balita dan ibu hamil (bumil) untuk.memastikan gizi masyarakat.
“Perlu ada gerakan minum susu sebagai kampanye.kesehatam secara.masif di tingkat nasional.sampai kota dan kabupaten,” ujarnya.
Dengan demikian menurutnya program.MBG akan terpimpin dari istana negara sampai ke sekolah-sekolah dan posyandu seluruh Indonesia yang dilakukan secara sistimatis dan efisien tepat sasaran secara gotong royong antara pemerintah-rakyat dan pengusaha, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. (Web Warouw)
