JAKARTA – Bohong banget nih! Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Indonesia menyerap 1,5 juta ton beras dari petani. Dia menyebut stok ini akan memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga tahun depan.
Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor beras sebanyak 112.123 ton pada Januari-Maret 2025. Negara asal beras terbanyak dari Vietnam yakni 25.050 ton, kedua Thailand 25.044 ton.
Ketiga impor beras dari Myanmar 17.860 ton, Pakistan 17.376 ton, Singapura 233 kilogram (kg), dan lainnya 26.793 ton.
Kemudian, dilihat dari jenis beras yang diimpor, BPS mencatat terbanyak adalah beras setengah giling dengan nomor HS 10063099 sebanyak 69.750 ton. Kedua impor beras pecah untuk pakan hewan sebanyak 41.580 ton. Indonesia juga impor beras basmati sebanyak 739 ton.
Sementara untuk impor beras pada Maret 2025 sebanyak 16.180 ton. Lebih rendah dibandingkan dengan Februari 2025 sebanyak 16.581 ton atau turun 2,41%.
Jika dibandingkan dengan importasi periode yang sama Januari-Maret 2024, jumlahnya lebih rendah 97,15%. Dalam data volume impor komoditas pangan Maret 2025 milik BPS, impor beras sepanjang Januari-Maret 2024 mencapai 1,4 juta ton.
Periode yang sama tahun lalu, Indonesia juga terbanyak impor beras dari Thailand sebanyak 654.495 ton, Vietnam 358.636 ton, Myanmar 207.431 ton, Pakistan 224.857, dan Singapura 60 kilogram (kg).
Zulhas Ungkap Tak Akan Impor Sampai Tahun Depan
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Indonesia menyerap 1,5 juta ton beras dari petani. Dia menyebut stok ini akan memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga tahun depan.
“Saya barusan ditelepon Mentan, Mentan lagi di Makassar sana. Wamentan besok ada di Sukabumi melaporkan pada kami, kita sampai akhir April ini sudah berhasil menyerap 1,5 juta beras yang baru. Baru sampai April nih,” ujar Zulhas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).
Dia mengatakan RI berhasil menyerap 2 juta beras hingga akhir tahun, artinya sebanyak 99% kebutuhan beras di RI akan tercapai. Namun hasil 1,5 juta beras itu pun memungkinkan tidak ada impor beras sampai tahun depan.
“Berarti kalau akhir tahun kalau 2 juta sih ya 99,9 akan tercapai lah. Dengan 1,5 juta saja artinya insyaallah kita tidak akan impor beras sampai tahun depan,” jelasnya.
Zulhas menilai swasembada pangan sudah dicapai RI bulan ini. Pemerintah saat ini juga tengah menggencarkan membangun irigasi untuk memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan swasembada pangan.
“Bahasa terangnya kita kalau dikatakan swasembada sudah kita capai sampai April, itu contohnya. Karena kita memberikan pelayanan yang baik, pupuknya cepat, rantai birokrasi yang panjang kita potong. Sekarang lagi gencar membangun irigasi, irigasi juga aturannya berbelit-belit,” ucapnya.
“Harus bupati kalau 1.000 hektare, 3.000 hektare harus gubernur, ini kita pangkas. Boleh semua PU pekerjakan, ya insyaallah kami yakini nanti di akhir tahun kita akan meningkat lagi produksi. Itu contoh pelayanan yang baik,” lanjutnya.
Lanjut, Zulhas menjelaskan Pemerintah tengah membangun koperasi desa (Kopdes) dan koperasi kelurahan guna menyelesaikan secara ekosistem keseluruhan ekonomi desa.
“Kita ingin swasembada pangan ini kan baru satu sisi, tapi kita ingin menyelesaikan secara ekosistem keseluruhan ekonomi desa. Bagaimana nanti kesehatannya, bagaimana gizi masyarakat desa, Bagaimana pendapatan mereka, jaminan kesehatannya,” ucapnya.
Dia mengatakan ekosistem tersebut akan dibangun melalui Kopdes yang akan dibangun. Seluruh kegiatan ekonomi desa akan melalui Kopdes.
“Apakah nanti sembako memangkas rantai pasok yang panjang, Dari produser langsung ke koperasi. Ataukah pupuk dari pabrik pupuk yang jauh langsung ke koperasi. Ataukah nanti misalnya LPG yang berbelit-belit misalnya, dari kemana-mana akhirnya itu kemarin rame kan, Nanti dari Pertamina bisa langsung ke koperasi desa,” tuturnya.
Trump Soroti Bulog
Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyoroti peran tunggal Perum Bulog dalam kebijakan impor pangan Indonesia melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).
Dalam laporan itu, AS menyebutkan kebijakan Indonesia memberikan kewenangan eksklusif kepada Bulog untuk mengimpor sejumlah komoditas pangan penting, yang dinilai membatasi akses pasar bagi sektor swasta dan dapat menghambat efisiensi perdagangan.
“Peran tunggal Bulog dalam impor pakan jagung, beras, dan kedelai untuk cadangan pangan menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akses pasar yang setara bagi pelaku usaha lainnya,” tulis laporan tersebut, dikutip Senin (21/4).
USTR juga menilai langkah Indonesia tersebut dapat mengurangi daya saing industri, terutama ketika swasta tidak memiliki ruang yang sama untuk memenuhi permintaan pasar.
Indonesia membatasi impor pakan jagung dengan menetapkan Bulog sebagai importir tunggal. Jagung tersebut kemudian didistribusikan terutama kepada peternak unggas skala kecil, berdasarkan tingkat produksi pakan dalam negeri dan neraca komoditas.
Sementara perusahaan pakan besar yang tidak mendapat pasokan dari Bulog diwajibkan menggunakan jagung lokal, yang tidak selalu mencukupi kebutuhan industri.
USTR nasional menggambarkan pelaku industri pakan menyampaikan kekhawatirannya karena tidak mampu memperoleh jagung dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pertumbuhan industri unggas.
“Pelaku usaha menyatakan bahwa ketersediaan jagung lokal sering kali tidak mencukupi, sehingga membatasi kapasitas produksi mereka,” bunyi laporan tersebut.
Selain jagung, Bulog juga memegang kewenangan penuh untuk mengimpor beras standar dengan kadar patah 15 persen-25 persen. Pemerintah Indonesia menjelaskan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Namun, impor tersebut tidak boleh dilakukan sebelum, selama, atau segera setelah masa panen utama.
Di sisi lain, sektor swasta hanya diperbolehkan mengimpor beras 100 persen patah untuk keperluan industri, atau beras khusus seperti basmati dan melati, dengan prosedur administrasi yang cukup ketat.
“Keterbatasan peran swasta dalam impor beras, khususnya beras non premium, menghalangi upaya pelaku dalam menanggapi kebutuhan konsumen,” kata laporan USTR.
Bulog juga ditunjuk sebagai importir tunggal melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah. Peraturan ini mengatur bahwa Bulog bertanggung jawab penuh atas impor beras, pakan jagung, dan kedelai untuk keperluan cadangan pangan nasional.
Selain itu, pemerintah menetapkan harga acuan di tingkat petani dan konsumen untuk komoditas utama seperti gula, daging, ayam, telur, bawang merah, dan minyak goreng. Bila harga melebihi atau berada di bawah ambang batas, Bulog dan BUMN pangan lainnya dapat melakukan intervensi pasar.
Pada tahun 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog mengimpor 750 ribu metrik ton pakan jagung, dan hingga Agustus, sebanyak 252 ribu ton telah direalisasikan. Bulog juga menugaskan mengimpor kedelai sebagai bagian dari stok cadangan pemerintah tahun ini.
Koordinasi neraca komoditas kini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 yang menggantikan peran Kemenko Perekonomian.
Kemenko Pangan juga mengoordinasikan pengadaan pangan seperti beras dan daging untuk mengatasi kelangkaan dan memenuhi kebutuhan selama permintaan tinggi seperti hari raya.
Dalam laporannya, USTR menegaskan peran eksklusif Bulog dalam impor pangan menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan pasar Indonesia.
“Pemerintah AS akan terus mendorong Indonesia untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan inklusif, khususnya dalam pengadaan dan distribusi pangan,” tulis USTR. (Web Warouw)
BOHONG BANGET NIH..! Zulhas Ungkap Tak Perlu Impor Sampai Tahun Depan, Padahal 112 Ribu Ton Beras Impor Masuk Tahun Ini
