JAKARTA- Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, Roy Pangharapan menyatakan bahwa selama enam bulan pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jakarta, pelayanan pasien miskin semakin ambruk. BPJS hanya untuk kepentingan bisnis asuransi.
“Semua petugas kesehatan sudah mengatakan bahwa tidak ada pelayanan BPJS yang gratis. Rakyat miskin tetap harus bayar biaya kesehatan,” ujarnya kepada bergelora.com di Jakarta, Selasa (3/6).
Selain itu, menurutnya semakin lama, pelayanan kesehatan maupun maupun tindakan medis diberikan tidak maksimal pada pasien.
“Saya gak habis pikir sama Jokowi dan Ahok, koq inkar janji dan tega menyerahkan pelayanan KJS pada BPJS. Dulu janji mau dikelola sendiri. Sekarang mereka tutup mata terhadap nasib rakyat mereka,” ujarnya lagi.
Menurutnya, BPJS yang di sosialisasikan Kemenkes, BPJS maupun Pemda tentang kepesertaan tidak sesuai dipangannya.
“Antrian pasien membeludak di rumah sakit umum pemerintah. Kasihan dokternya kelelahan. Rumah sakit swasta menolak secara halus dengan cara merujuk ke rumah sakit pemerintah karena BPJS tidak bayar penuh. Kalau pasien BPJS alasan kamar penuh. Obat hanya dikasih separoh. Pasien harus pulang balik ke rumah sakit dan berbagai keluhan rakyat atas KJS yang dijalankan BPJS,” paparnya.
Menurutnya, dibandingkan dengan program kesehatan Pemda DKI Jakarta sebelum BPJS, maka masyarakat lebih dimanusiakan dibanding dengan Program BPJS/JKN.
“Dulu gak punya KJS, pakai KTP dilayani. Dulu gak ada iuran dan co-sharing. Pasien Cuma mikir ongkos transport. Di rumah sakit semua dibayar Pemda DKI. Sekarang rumah sakit pemerintah sudah seperti pasar. Oran sakit berebutan dilayani karena sistimnya berantakan,” tegasnya.
Disaat masih dkelola PT Askes, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merasa terbantu dibanding dengan BPJS saat ini.
“Sekarang, kualitas pelayanan merosot. Tiap hari ada aja PNS atau purnawirawan yang ngamuk di rumah sakit karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya kalau pelayanan sudah menurun. Kalau mau bagus bayar lagi,” ujarnya.
Menurutnya, pasien dengan kartu JPK Gakin, KJS, Jamkesmas, Askes tidak sertamerta otomatis jadi peserta JKN/BPJS.
“Bohong itu sosialisasi selama ini yang mengatakan bahwa semua pemegang kartu itu otomatis dilayani oleh JKN/BPJS,” tegasnya.
BPJS tidak disosialisasikan dengan baik di tingkatan rumah-rumah sakit. Dimalam hari tidak ada petugas BPJS di rumah sakit.
“Koq tega sih bohongi petugas rumah sakit. Katanya dibayar semua padahal nggak. Petugas rumah sakit dan dokter pada frustasi karena dijepit kepentingan BPJS dan kebutuhan pasien,” ujarnya.
Seorang pejabat Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan bahwa, semua ini menurutnya karena tidak berfungsinya BPJS dengan Managed Care untuk menjamin mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan dan kepesertaan JKN
“BPJS itu asuransi biasa. Gak ada itu asuransi sosial. Asurasni ya asuransi. Hanya untuk kepentingan bisnis semata, bukan untuk pelayanan rakyat. Silahkan bersabar kalau tidak mau melawan,” ujar pejabat yang tidak mau disebut namanya itu. (Tiara Hidup)
