JAKARTA- Kecurigaan dan tuduhan pemerintahan Prabowo-Gibran akan kembali menggunakan pendekatan militerisme dalam menjalankan negara adalah isapan jempol. Hal ini ditegaskan oleh David Herson, Ketua Himpunan Pengusaha Kristen indonesia (HIPKI) dan tokoh muda, Gerakan Damai Sejahtera Indonesia kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (23/4).
“Dalam enam bulan pemerintahannya, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuatnya untuk memperkuat fondasi kerukunan dengan menjalin silaturahmi dan dialog dengan tokoh politik dan masyarakat dengan beragam latarbelakang. Stigma yang digoreng seakan pemerintahan saat ini militeristik anti demokrasi, adalah isapan jempol karena pada kenyataan tidak demikian,” ujarnya.
Ia mengatakan pendekatan civilian (sipil) justru menjadi pendekatan utama yang dipakai oleh Presiden Prabowo maupun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yaitu dengan silaturahmi dan dialog dengan tokoh politik, ormas dan tokoh agama dari beragama latarbelakang. Dengan pendekatan civilian kebijakan Presiden Prabowo aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam sejumlah program strategis, seperti Koperasi Desa Merah Putih, dan lainnya.
Presiden prabowo juga aktif menjalin komunikasi langsung dengan lapisan masyarakat mulai dari atas sampai bawah bahkan ikut turun serta terjun ke masyarakat bawah demi mendengar keluh kesah rakyatnya.
Bahkan ketika banjir melanda hampir seluruh daerah Bekasi, Presiden Prabowo Subianto turun langsung mengecek korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Dengan mengenakan kemeja lengan pendek berwarna krem dan celana panjang. Presiden bersilaturahmi ke rumah warga dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Presiden juga mendengar curhat warga sekitar, Bahkan Presiden Prabowo menanyakan kondisi warga yang terendam banjir sudah sepekan terakhir dengan ketinggian sekitar 80 cm di wilayah Bekasi,” jelasnya.
Kedua, menurutnya, Presiden Prabowo tidak menjadikan management by conflic, rekayasa membenturkan antara anak bangsa yang berbeda suku, agama dan golongan.
“Prabowo tidak menggunakan agenda memperkuat kekuasaan dengan mengadu domba masyarakat yang beragam,” katanya.
Ketiga, bisa dilihat selama semester pertama pemerintahan tidak ada konflik yang bernuansa SARA. Hal ini terbukti dengan berlangsungnya pilkada serentak dan hampir minim bahkan tidak ada konflik yang melibatkan tentang Sara di pilkada yang diadakan serentak di seliruh indonesia, semuanya berjalan dengan baik.
Bahkan Presiden Prabowo berharap agar semua pihak melihat secara objektif dan tidak terburu-buru menyalahkan, ketika ada yang memainkan isu SARA dalam Pilkada.
“Sebab, Prabowo menilai, saat ini Rakyat Indonesia telah cerdas dalam melihat berbagai isu. Untuk itu, Presiden meminta agar semua pihak, termasuk tim pemenangannya, untuk melakukan kampanye yang positif dan terhormat,” jelasnya.
Keempat, menurutmyasangat tepat dialog dan jalinan silaturrahmi yang dilakukan oleh Sufmi Dasco Ahmad kepada berbagai kelompok oposisi dan tokoh politik serta pimpinan buruh.
Menurut David, Sufmi Dasco atau Dasco adalah tokoh sosok penting di balik komunikasi publik dan komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto.
“Sufmi Dasco di era kepemimpinan presiden Prabowo Subianto merupakan tokoh penting peranannya yang terus bergerak menyatukan tokoh-tokoh bangsa, dan ya kalo di ibaratkan Indonesia seperti negeri Konoha di serial Naruto, Dasco pemersatu hokage kelima dan kedelapan” ujarnya.
Tentang Toleransi Beragama
Indonesia sudah memiliki Perpres Nomor 58 Tahun 2023 yang menjadi tonggak regulasi penguatan moderasi beragama.
Menurut David, regulasi hanyalah langkah awal. Tantangannya adalah bagaimana memastikan regulasi tersebut hidup di tengah masyarakat yang beragam.
“Masyarakat kita memang dinamis. Di satu sisi, kita melihat upaya pemerintah dalam menyusun Kampung Moderasi Beragama hingga level kecamatan. Suasana kampung-kampung itu penuh warna, berhiaskan semangat kerukunan. di sisi lain, masih terdengar kegaduhan soal isu-isu agama di media sosial dan percakapan sehari-hari. Polarisasi masih menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh,” jelasnya.
Apalagi menurutnya ditambah dengan beberapa isu tentang penolakan pendirian dan kegiatan ibadah. Ini menjadi catatan yang penting bagi pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo.
Namun David optimis melihat penegakkan hukum terhadap kaum-kaum intolerans yang masih ada dan mampu mencederai keharmonisan keberagaman umat beragama di indonesia.
“Dan perlu di ingat, didalam Asta Cita Prabowo-Gibran poin ke-8, menekankan pentingnya penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” ujar tokoh muda, Gerakan Damai Sejahtera Indonesia, relawan Rumah Besar Relawan Prabowo Gibran ini. (Web Warouw)
