JAKARTA — Kehadiran Danantara sebagai kendaraan investasi baru Indonesia menuai sorotan dan kritik dari sejumlah analis yang mempertanyakan apakah instrumen tersebut mencerminkan kekuatan sovereign wealth atau justru berpotensi menjadi sovereign risk. Namun, Komisaris PT Pelindo, Arief Poyuono, secara tegas menolak anggapan tersebut dan menyebut Danantara sebagai langkah strategis dalam mengelola risiko ekonomi nasional.
Dalam sebuah wawancara, Arief menegaskan bahwa Danantara bukanlah sumber risiko kedaulatan, melainkan solusi terstruktur yang dirancang untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
“Danantara bukan sovereign risk. Ini adalah jawaban strategis paling koheren Indonesia untuk mengelola risiko tersebut,” ujarnya.dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (24/4).
Ia menilai kritik terhadap Danantara merupakan pola yang kerap muncul dalam wacana ekonomi global, di mana transformasi besar di negara berkembang sering kali disambut skeptisisme sebelum dipahami secara utuh.
“Kehati-hatian itu wajar, terutama mengingat tantangan tata kelola di masa lalu. Namun, penilaian harus didasarkan pada desain institusi, tujuan kebijakan, dan hasil awal yang nyata, bukan asumsi,” tambahnya.
Instrumen Strategis, Bukan Eksperimen
Menurut Arief, Danantara bukan kebijakan yang bersifat reaktif atau improvisasi, melainkan respons strategis yang dirancang secara matang pada momen penting bagi arah ekonomi Indonesia.
“Ini bukan eksperimen. Danantara lahir ketika Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan, memperdalam kapasitas industri, dan menghadapi ekonomi global yang terfragmentasi,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa fokus seharusnya bukan pada apakah Danantara menimbulkan risiko, melainkan apakah instrumen ini merupakan mekanisme terbaik untuk mengelola risiko kedaulatan.
“Pertanyaan yang tepat adalah apakah Danantara mekanisme terbaik untuk mengelola sovereign risk. Dan saya percaya, jawabannya adalah ya,” katanya.
Risiko Kedaulatan yang Disalahpahami
Arief menjelaskan bahwa risiko kedaulatan umumnya berasal dari ketidakstabilan fiskal, kebijakan yang tidak konsisten, dan kelemahan institusi—kondisi yang menurutnya tidak mencerminkan Indonesia saat ini.
“Rasio utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah 40 persen, defisit fiskal terkendali, dan tata kelola makroekonomi terbukti kuat menghadapi guncangan global,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Danantara tidak menambah beban baru, melainkan mengoptimalkan aset yang sudah ada.
“Danantara tidak menambah kewajiban baru. Justru mengoptimalkan apa yang kita miliki,” tegasnya.
Mengakhiri Fragmentasi BUMN
Sebelum adanya Danantara, Arief menilai BUMN Indonesia beroperasi dalam sistem yang terfragmentasi dan kurang efisien.
“Pemerintah sekaligus menjadi regulator, operator, dan pemegang saham. Ini menciptakan keterlambatan, inefisiensi, dan alokasi modal yang kurang optimal,” jelasnya.
Dengan hadirnya Danantara, menurutnya, terjadi pemisahan peran yang lebih jelas.
“Sekarang negara sebagai regulator, dana sebagai pengalokasi modal, dan BUMN beroperasi secara komersial. Pemisahan ini sudah menunjukkan hasil,” katanya.
Indikator awal yang terlihat antara lain percepatan restrukturisasi, konsolidasi yang lebih efektif, serta dukungan finansial yang lebih tepat sasaran.
Negara yang Lebih Disiplin
Menanggapi kekhawatiran terkait intervensi politik, Arief mengakui hal tersebut sebagai isu yang valid, namun menilai praktik yang berjalan justru menunjukkan arah sebaliknya.
“Danantara bertindak sebagai pemegang saham aktif. Dukungan tidak lagi tanpa syarat. BUMN harus memenuhi target kinerja, profitabilitas, efisiensi, dan tata kelola,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini mencerminkan pergeseran dari pola perlindungan negara menuju akuntabilitas komersial.
Transparansi sebagai Proses
Dalam hal transparansi, Arief mengakui bahwa pengawasan publik penting, namun menekankan bahwa transparansi tidak bisa dicapai secara instan.
“Transparansi bukan sesuatu yang bisa langsung sempurna sejak hari pertama. Ini berkembang seiring kematangan institusi,” jelasnya.
Ia menyebut Danantara telah menerapkan audit independen, kewajiban pelaporan, serta komunikasi investor yang terstruktur dengan mengacu pada standar global seperti Santiago Principles.
Mendorong Investasi, Bukan Menghambat
Menanggapi kekhawatiran bahwa Danantara dapat menghambat investasi swasta, Arief justru menyatakan sebaliknya.
“Danantara tidak menggantikan investasi swasta, tetapi memfasilitasinya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dengan masuk ke sektor berisiko tinggi seperti hilirisasi mineral, energi terbarukan, dan infrastruktur digital, Danantara membantu mengurangi ketidakpastian awal sehingga investor swasta dapat mengikuti.
Selektivitas dan Disiplin BUMN
Arief juga menegaskan bahwa restrukturisasi BUMN melalui Danantara akan melibatkan keputusan yang tidak mudah, termasuk dalam alokasi modal.
“Tidak semua perusahaan akan diperlakukan sama. Dukungan diberikan kepada yang memiliki nilai strategis dan potensi nyata,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan ini akan meningkatkan disiplin, memperkuat kapasitas fiskal, serta membangun kepercayaan investor.
Taruhan Strategis untuk Masa Depan
Meski skeptisisme masih ada, Arief menilai keberhasilan Danantara akan ditentukan oleh kinerja nyata, bukan persepsi.
“Yang terpenting adalah arah pergerakan—koordinasi yang lebih baik, penyaluran modal yang lebih cepat, dan arah yang lebih jelas bagi BUMN. Itu sudah mulai terlihat,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Danantara merupakan langkah strategis untuk masa depan Indonesia.
“Ini adalah taruhan strategis bagi masa depan Indonesia. Risiko memang ada, tetapi bahaya terbesar justru jika kita tidak melakukan apa-apa,” pungkasnya.
“Danantara bukan sumber risiko kedaulatan. Ini adalah respons terstruktur terhadapnya. Seiring waktu, narasi akan berubah—dari ketidakpastian menjadi pengakuan atas langkah maju menuju kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif.” tegasnya. (web Warouw)
