JAKARTA – Pemerintah terus melakukan upaya peningkatan produksi migas melalui eksplorasi besar-besaran hingga percepatan optimalisasi sumur migas yang menganggur atau struktur migas idle. Dalam hal ini, pemerintah menawarkan 118 potensi wilayah kerja migas baru.
Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyampaikan berdasarkan status data per 20 Mei 2026, dari 118 potensi wilayah kerja migas baru tersebut, sebanyak 25 wilayah telah diminati atau telah melakukan tanda tangan kontrak.
Sebanyak 43 wilayah lainnya berada dalam tahap studi bersama. Sisa sumur lainnya merupakan potensi wilayah kerja migas lainnya untuk dilakukan studi bersama atau langsung menjadi wilayah kerja migas baru.
Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi sumur migas menganggur, PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) melakukan peningkatan produksi melalui Kerja Sama Operasi/Teknologi (KSOT) untuk pengelolaannya. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
“Kementerian ESDM mengapresiasi upaya aktif Pertamina untuk membuka kerja sama operasi dan teknologi pada struktur idle, dalam mendukung peningkatan produksi. Agar proses penawaran dan penetapan dapat dilakukan dengan cepat dan prudent sehingga produksi migas segera didapat dalam jangka pendek. Kita akan dukung penuh”, ungkap Laode dalam keterangan tertulis, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
PT PHE sendiri sejauh ini telah menyiapkan sekitar 41 struktur idle untuk dilakukan KSOT. Adapun 22 struktur di antaranya telah disosialisasikan dan juga diumumkan secara khusus pada gelaran IPA Convex 2026 lalu.
Dari 22 struktur yang ditawarkan tersebut, sebanyak 8 struktur berada di wilayah operasional Regional 1 (Sumatera), sebanyak 4 struktur di wilayah operasional Regional 2 (Jawa), sebanyak 7 struktur di Regional 3 (Kalimantan) dan sebanyak 3 struktur di Regional 4 (Jawa Timur dan Indonesia Timur). Sedangkan struktur idle lainnya akan dilanjutkan pembukaannya dalam waktu dekat.
Laode juga menyampaikan agar percepatan kerja sama juga dilakukan untuk sumur idle dan sumur masyarakat sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Selain struktur idle, Pertamina juga agar terus lakukan upaya percepatan kerja sama operasi dan teknologi untuk sumur idle, dan upaya percepatan kerja sama produksi sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM. Kita akan dukung penuh, dan hal tersebut merupakan tindak lanjut Permen ESDM Nomor 14 tahun 2025 dalam rangka upaya peningkatan produksi jangka pendek”, tambah Laode.
Tak Ada Hilirisasi Petrokimia
Dari semua temuan blok migas baru maupun aktifasi sumur lama tidak pernah terdengar rencana untuk membangun hilirisasi petrokimia akan dibangun. Artinya produksi migas akan tetap hanya menjadi komoditi ekspor unruk pemasukan devisa negara tanpa ada upaya membangun industri turunan migas.
Padahal hilirisasi bertujuan untuk menggerakan ekonomi nasional dengan mendorong kebangikitan industri petrokimia yang akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi negara dan masyarakat.
Penerintah sudah membangun Danatara yang bertugas untuk membangun hilirisasi industri. Namun sampai saat ini Danantara tidak memilik rencana untuk membangun hilirisasi dibidang migas.
Agenda Ketahanan Ekonomi Nasional
Praktisi migas, Ir. Haposan Napitupulu, MSc, PhD, mengingatkan bahwa pembangunan industri petrokimia berbasis migas domestik bukan hanya agenda energi atau industri, tetapi bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan ekonomi nasional..
Pelemahan rupiah yang terus menekan industri nasional sesungguhnya membuka satu kenyataan penting: struktur ekonomi Indonesia masih terlalu bergantung pada impor bahan baku, barang modal, dan produk industri bernilai tambah tinggi. Salah satu contoh paling nyata terlihat pada industri petrokimia.
“Indonesia masih menjadi importir besar berbagai produk petrokimia, padahal negeri ini memiliki cadangan migas bumi yang sangat besar. Akibatnya, setiap kali rupiah melemah, biaya impor bahan kimia, plastik, pupuk, hingga bahan baku industri manufaktur langsung melonjak dan menekan sektor riil nasional,” ujarnya dalam.Webinar yang bertemakan “Blok Masela, Rakyat Maluku Dapat Apa?” yang diselenggarakan oleh Archipelago Solidarity Foundation beberapa waktu lalu itu.
Selama ini.menurutnya Indonesia terlalu sering mengekspor sumber daya alam mentah, sementara nilai tambah industrinya dinikmati negara lain. Gas dijual keluar negeri dalam bentuk LNG, tetapi produk turunannya, petrokimia, methanol, ammonia, plastik, hingga berbagai bahan kimia industri, justru diimpor kembali dengan nilai jauh lebih mahal, padahal gas bumi bukan sekadar sumber energi. Untuk industri petrokimia, gas adalah bahan baku utama (feedstock).
Dalam industri ammonia, methanol, dan berbagai produk kimia lainnya, komponen gas dapat mencapai sekitar 60%–70% dari total biaya produksi, karena itu, harga gas menjadi faktor penentu utama dan disinilah kebijakan HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) menjadi sangat relevan. Namun HGBT seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai “gas murah untuk industri.”.Persoalannya jauh lebih strategis: bagaimana gas digunakan sebagai instrumen pembangunan industri nasional.
“Jika harga gas terlalu tinggi dan rigid, maka industri petrokimia baru akan sulit tumbuh. Investor akan menunda pembangunan pabrik, ekspansi industri menjadi tidak menarik, dan Indonesia akan terus bergantung pada impor produk petrokimia,” ujarnya.
Peluang Besar Jadi Pusat Industri Petrokimia Baru
Menurutnya Indonesia berpeluang besar menjadi pusat industri petrokimia baru. Hanya sebagian kecil produksi gas sebenarnya sudah cukup untuk membangun plant ammonia, methanol, pupuk, maupun industri kimia turunannya.
Sebagai gambaran, satu pabrik ammonia atau methanol skala besar umumnya membutuhkan sekitar 70–120 MMSCFD gas. Artinya, sebagian alokasi domestik produk gas dapat menciptakan basis industri hilir strategis yang sangat besar nilainya. Efek ekonominya juga bersifat berlapis.
Pembangunan industri petrokimia akan mendorong pembangunan pelabuhan, listrik, kawasan industri, logistik, perumahan, jasa, UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Daerah tidak lagi hanya menjadi lokasi penghasil gas, tetapi tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru..
Pengalaman global menunjukkan bahwa negara yang berhasil membangun industri petrokimia selalu didukung kebijakan gas yang kompetitif dan fleksibel. Amerika Serikat bangkit melalui revolusi shale gas dengan harga Henry Hub yang murah sehingga memicu ledakan pembangunan industri ammonia dan methanol.
Negara-negara Timur Tengah menggunakan gas murah untuk membangun industri hilir raksasa.
Malaysia melalui PETRONAS juga relatif fleksibel dalam mendukung pengembangan industri strategis. Karena itu, pendekatan harga gas untuk industri petrokimia Indonesia seharusnya tidak menggunakan skema rigid semata. Lebih tepat apabila menggunakan formula fleksibel yang dikaitkan dengan harga produk akhirnya.
Ketika harga ammonia atau methanol dunia tinggi, industri membayar harga gas lebih tinggi sehingga negara dan produsen gas memperoleh windfall profit. Sebaliknya, ketika harga produk turun, harga gas ikut menyesuaikan agar industri tetap hidup dan tidak berhenti beroperasi.
Pendekatan seperti ini jauh lebih sehat dibanding mempertahankan harga tetap yang pada akhirnya justru menghambat investasi industri baru.
Motor Industrialisasi Indonesia
Migas seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proyek penghasil devisa LNG ekspor, tetapi sebagai motor industrialisasi dan instrumen memperkuat struktur ekonomi nasional.
Apalagi di tengah pelemahan rupiah saat ini, pembangunan industri petrokimia domestik menjadi semakin penting. Semakin besar impor petrokimia Indonesia, semakin besar pula kebutuhan dolar AS untuk membayar impor tersebut. Akibatnya tekanan terhadap rupiah akan terus berulang.
Artinya, pembangunan industri petrokimia berbasis gas domestik bukan hanya agenda energi atau industri, tetapi bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Indonesia tidak kekurangan gas. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola gas tersebut agar mampu menciptakan nilai tambah maksimal di dalam negeri. Karena pada akhirnya, kekayaan gas bumi tidak seharusnya hanya diukur dari berapa besar LNG yang diekspor, tetapi seberapa besar industri nasional, lapangan kerja, dan kekuatan ekonomi yang berhasil dibangun dari gas tersebut untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Merujuk dari semua penjelasan yang terang benderang di atas, maka.menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintah hanya janji sorga.membangun hilirisasi tanpa serius membangunnya. Kalau dibiarkan maka Indonesia tetap sebagai negara koloni pengekspor bahan baku memenuhi kebutuhan industri di negeri orang. (Web Warouw)
