JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki buka-bukaan mengenai penyebab UMKM sulit mendapat kredit dari perbankan maupun non perbankan. Menurut Teten ada tiga penyebab.
Pertama, tidak adanya agunan. Persoalan agunan ini menjadi alasan terbesar ditolaknya kredit untuk UMKM.
“Dalam 2 tahun terakhir alasan terbesar ditolaknya kredit UMKM karena tidak ada agunan pada kredit bank sebesar 59,62% dan kredit fintech non bank 46,43%. Isi data Bank Indonesia tahun 2022,” terangnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Kedua, suku bunga kredit yang tinggi. Suku bunga kredit per tahun di Indonesia mencapai 8,59%.
“Sementara negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia hanya 3,45%, Singapura 5,42%,” ujarnya.
Ketiga, terkendala status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau dulu disebut BI checking. Oleh karena itu, kata dia, inovasi pembiayaan UMKM perlu diperkuat.
“Karena itu seperti tadi disampaikan Pak Presiden inovasi kebijakan pembiayaan UMKM perlu terus kita perkuat,” katanya.
Credit Scoring
Kepasa Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, Teten Masduki mengatakan, perlunya penyusunan credit scoring sebagai alternatif penilaian layanan kredit bagi UMKM. Skema ini, kata dia, sudah diterapkan di lebih 140 negara.
Teten mengatakan, perbankan sebenarnya sudah menerapkan hal tersebut. Namun, belum menjadi kewajiban.
“Sebenarnya hari ini perbankan sudah menggunakan ini juga tapi masih belum compulsory (wajib),” kata Teten dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Dia mengaku, mendapat kritik mengenai credit scoring ini. Sebab, UMKM belum pernah belum pernah meminjam duit sehingga sulit melihat rekam jejak keuangannya.
Teten mengatakan, dalam credit scoring ini paling tidak bisa menggunakan dua data. Pertama, kata dia, data telekomunikasi.
“Di 140 negara itu ternyata sebagian seperti kita juga, tapi paling tidak kita bisa menggunakan dua data, satu, data telko pembayaran pulsa mereka, belanja mereka, sekarang lewat online, bisa dilihat datanya,” kata Teten.
Data kedua ialah data listrik. Teten menuturkan, dua data tersebut cukup untuk credit scoring.
“Yang kedua data PLN, itu sebenarnya di banyak negara sudah cukup untuk menerapkan credit scoring. Walaupun tentu bukan hanya satu-satunya credit scoring,” ujarnya. (Enrico N. Abdielli)
