JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta Bappenas dapat memaksimalkan fungsinya terutama dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan usulan-usulan prioritas pembangunan dari daerah ke pusat, dan antar lembaga di kementerian pusat. Hal ini dikatakan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam rapat kerja Komite IV dengan Menteri PPN/Bappenas, Sofyan Djalil dan jajarannya di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (20/1).
Dalam rapat Ajiep mengatakan, Komite IV DPD RI mengharapkan agar APBN 2016 dapat diimplementasikan melalui integrasi berbagai sektor dengan sinergi perencanaan dan penganggaran pusat-daerah diantaranya melalui kebijakan pembangunan yang berdimensi kewilayahan dengan memanfaatkan potensi disetiap daerah. Dalam kaitan ini Ajiep menilai, mekanisme Musrenbang perlu ditinjau ulang efektifitasnya.
“Tadi kita mengetahui bagaimana komitmen pelaksanaan APBN 2016 yang sudah diundangkan, dan dari penjelasan Pak Sofyan Menteri PPN, mungkin tahun ini bisa lebih cepat realisasinya dan pak menteri optimis realisasi tahun ini akan lebih maksimal daripada tahun sebelumnya,” ujar Ajiep.
Lebih lanjut, Ajiep mengatakan Komite IV DPD RI mendukung mekanisme perencanaan dan penganggaran melalui penguatan peran Kementerian PPN/BAPPENAS, dengan harapan usulan daerah mendapatkan prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, DPD RI akan menyampaikan rekomendasi untuk prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKP Pemerintah sebagai bagian dari tahap awal pertimbangan DPD terhadap RAPBN kepada DPR RI.
“Usulan prioritas daerah yang memperkuat usulan musrenbang akan dirumuskan di komite IV, tentu dengan kordinasi dengan komite lain, sehingga baik di perubahan APBN 2016 maupun menghadapi APBN 2017 nanti”, tutupnya.
Sementara itu, Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan memperhatikan seluruh masukkan yang disampaikan oleh Komite IV DPD RI, terutama yang menyangkut perencanaan pembangunan daerah. Sejumlah masukkan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Bappenas untuk melakukan perbaikan dalam program perencanaan pembangunan di daerah.
“Semua masukkan yang disampaikan secara tertulis oleh DPD RI, sudah saya catat dan akan kami akomodasi untuk perbaikan perencanaan program pembangunan daerah,” ujar Sofyan.
Rapat tersebut menyepakati beberapa poin yaitu Pemerintah menguraikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan sekilas APBN 2016 dengan strategi pembangunan diarahkan kepada pembangunan yang komprehensif seluruh dimensi, mengurangi ketimpangan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong semangat entrepreneurship serta berwawasan lingkungan dan ekosistem. (Calvin G. Eben-Haezer)