JAKARTA- Amuk massa dan pembakaran pemukiman pengikut Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat merupakan dampak dari pernyataan pejoratif, stereotip, dan kebencian yang menganggap Gafatar adalah aliran sesat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (21/1).
“Selain dibangun atas dasar persepsi dan pernyataan ketidaksetujuan secara terbuka, pernyataan sesat juga kemudian diikuti dengan penindakan-penindakan oleh beberapa pemerintah daerah. Penyesatan tanpa proses pemeriksaan yang fair dan akuntabel yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diafirmasi oleh aparat negara telah memicu kemarahan publik pada kelompok Gafatar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pengikut Gafatar adalah warga negara yang berhak atas perlindungan dan hak atas rasa aman. Apapun pandangan keagamaan Gafatar, negara tidak boleh membiarkan mereka mengalami persekusi atau penganiayan dari siapapun.
“Apalagi, pemerintah sama sekali belum pernah meminta klarifikasi langsung pada pengurus organisasi itu,” tegasnya.
Setara Institute mengingatkan agar pemerintah bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan bukan pada fatwa-fatwa yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum.
“Penyesatan oleh lembaga keagamaan tertentu yang diafirmasi oleh negara, dipastikan akan melahirkan kekerasan massa. Jika tidak diantisipasi, maka pengusiran, penganiayaan, dan diskriminasi terhadap kelompok Gafatar akan berkelanjutan,” ujarnya.
Setara Institute mendorong institusi Polri untuk melakukan tindakan perlindungan pada pengikut Gafatar di beberapa daerah.
“bukan menangkapi dan membiarkannya saat mereka dihakimi massa,” tegasnya.
Evakuasi
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kodam XII/Tanjungpura berhasil mengevakuasi ratusan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Moton Panjang dan Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah ke GOR Pangsuma dan Asrama Haji, Pontianak, Selasa malam (19/1).
Evakuasi 700-an anggota Gafatar, setelah ribuan warga membakar barak pemukiman anggota Gafatar dari Pulau Jawa di Moton Panjang dan Kuala Secapah, Selasa siang. Tindakan anarkis dilakukan karena anggota Gafatar tidak mengindahkan ultimatum warga untuk meninggalkan wilayah Kalimantan Barat pekan lalu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Arianto, membenarkan tengah dilakukan evakuasi, agar jangan sampai terjadi korban jiwa.
Bupati Mempawah, Ria Norsan, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mempawah, mengantisipasi gerakan massa lebih beringas, sehingga evakuasi ke Pontianak merupakan kebijakan tepat untuk mengantisipasi korban jiwa jatuh.
Sulaiman Helmi (41), warga Mempawah, mengatakan, warga lokal marah, setelah mencuatnya kehilangan Dokter Rica Tri Handayani, asal Lampung usai menemui suaminya yang tengah mengikuti pendidikan dokter spesialis di Yogyakarta, 30 Desember 2015.
Puncak kemarahan warga, karena anggota Gafatar diketahui menampung Rica selama dua hari di Mempawah, 7 – 8 Januari 2016, sebelum ditemukan polisi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Minggu, 10 Januari 2016. Rica memang diketahui diculik Gafatar.
Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, mengatakan, dari 1.838 anggota Gafatar tersebar di Kecamatan Pulau Maya danKecamatan Sukadana. Mereka tidak mau bergaul dengan masyarakat sekitar, sehingga memunculkan kemarahan warga setelah muncul kasus Rica.
Menurut Hildi, kedatangan anggota Gafatar di Kabupaten Kayong Utara, tidak dilengkapi dokumen kependudukan sehingga sulit dilakukan pendataan. Di Kayong Utara, anggota Gafatar tidak bergaul dengan warga lokal.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, Aliuk, mengatakan, ada 2.500 anggota Gafatar yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Diungkapkan Aliuk, memang ada suasana kebatinan masyarakat menolak Gafatar setelah munculnya bom meledak dilakukan teroris di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016. (Web/Jim)
