TIMIKA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan Pemerintah Pusat dan semua level pemerintahan di Papua untuk menjadikan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang mengakibatkan puluhan balita meninggal di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengevaluasi total program dan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua agar hal serupa tidak terulang kembali. Apapun tantangannya, pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara.
“Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua. Seberat apapun akses, seminim apapun infrastruktur baik fisik maupun fasilitas dan tenaga kesehatan harus segera dicarikan solusinya karena ini menyangkut nyawa anak bangsa,” ujar Ketua Komite III DPD yang membidangi persoalan kesehatan dan perlindungan anak Fahira Idris di Kabupaten Timika, Papua (28/1).
Kehadiran para Anggota DPD di Papua untuk menyerahkan bantuan DPD RI untuk para korban KLB gizi buruk dan campak kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Asmat. Hadir juga senator asal Papua Pdt. Charles Simare-mare
Fahira mengungkapkan, strategi pembangunan Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran, untuk daerah-daerah tertentu di Papua harus dirubah fokus kepada pembangunan infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan infrastruktur sanitasi) dan pertanian termasuk pembangunan sumber daya manusia di kedua bidang tersebut.
“Jadi membangun infrastruktur untuk membuka akses baik itu darat, laut, maupun udara yang dikhususkan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Artinya walaupun daerah tersebut potensi ekonomi tidak tinggi, infrastruktur harus tetap dibangun agar pelayanan kesehatan dan pendidikan mudah diakses warga. Selain itu, memastikan petugas kesehatan ada dan hadir melayani menjadi sebuah keniscayaan,” tukas Fahira.
Untuk gizi buruk, Pemerintah harus memformusikan solusi agar infrastruktur pertanian di daerah ini dipenuhi untuk mempermudah warga berladang dan menghasilkan pangan yang bergizi. Seperti yang kita ketahui hampir semua kabupaten di Papua termasuk Asmat mempunyai potensi sagu dan ikan yang luar biasa.
“Hutan-hutan di sana kan menghasilkan sagu. Belum lagi sungai-sungainya yang kaya ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Tinggal bagaimana Pemerintah baik yang di Pusat maupun daerah memastikan warga berdaya mengelola potensi-potensi alam yang dapat menjadi sumber pangan yang bergizi ini,” pungkas Fahira.
Salurkan Bantuan
Papua-Kejadian Luarbiasa Campak dan Gizi Buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat Papua menjadi keprihatinan seluruh rakyat Indonesia. Melihat hal tersebut DPD RI melalui Komite III dalam fungsi pengawasannya turut menyalurkan bantuan secara langsung kepada korban campak dan gizi buruk yang saat ini melanda Kabupaten Asmat Papua.
Hadir dalam penyerahan bantuan sosial dan peduli kasih tersebut kepada korban di Asmat Papua yaitu Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, Wakil Komite III Delis Julkarson Hehi, Abdul Aziz, dan Anggota Komite III Novita anakotta, Pdt. Carles Simaremare.
Komite III DPD RI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah berusaha untuk melakukan Kegiatan Pengawasan terkait kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat. Sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi yanag terjadi di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mencatat setidaknya sudah 63 anak meninggal dunia sejak September 2017 lalu hingga saat ini. Data itu didapat dari hasil pendataan yang dilakukan oleh empat tim terpadu penggulangan campak dan gizi buruk di Asmat. Dari keseluruhan korban jiwa, empat orang meninggal di RSUD Agats dan 59 anak yang meninggal berasal dari tiga distrik yaitu Fayit, Aswi dan Pulau Tiga. Data terakhir dari RSUD Agats, Kabupaten Asmat terdapat total kasus gizi buruk dan campak sebanyak 568 kasus, sedangkan yang menjalani rawat jalan sebanyak 393 kasus.
Komite III DPD RI juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Jokowi yang cepat tanggap telah mengerahkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, TNI, Polri dan Pemerintah daerah setempat untuk segera melakukan penanganan wabah campak dan gizi buruk di Asmat Papua. Dan berharap kejadian ini tidak terulang lagi di Asmat Papua maupun tempat lainnya. (Sam Awom)
