JAKARTA- Pernyataan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek bahwa vaksin palsu yang beredar di masyarakat tidak memberikan dampak kesehatan pada manusia, sungguh telah melukai perasaan masyarakat luas karena melepaskan tanggung jawabnya sebagai menteri kesehatan. Untuk itu sudah waktunya Presiden Joko Widodo mengevaluasi kerja Menteri Kesehatan yang dipilihnya. Hal ini ditegaskan dr Ribka Tjiptaning P kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/6)
“Ini menteri kesehatan yang justru membahayakan nyawa rakyat. Kalau Presiden membiarkan maka Presiden juga harus tanggung jawab kalau nantinya ada korban pada rakyat dari dampak vaksin palsu yang sudah digunakan rakyat. Sudah waktunya mengganti menkes dengan orang yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Tjiptaning menyampaikan bahwa masyarakat menjadi ketakutan dengan adanya kasus vaksin palsu ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan menteri kesehatan yang meremehkan dan menyalahkan pihak dokter dan rumah sakit.
“Masyarakat ketakutan. Saya mendapat banyak keluhan dan laporan dari masyarakat bahwa pernyataan Menkes itu bentuk ketidakperdulian akan kondisi masyarakat yang sedang resah karena anaknya kemungkinan tidak terlindungi dari berbagai penyakit tertentu,” jelasnya.
Menkes menurutnya seharusnya tahu bila seseorang mendapat imunisasi dari vaksin palsu tentu akan dapat tetular penyakit tertentu. Itu adalah dampak kongkrit bagi manusia kalau menggunakan vaksin palsu. Kalau telah beredar 13 tahun tentu dampaknya luar biasa
“Menkes juga harus tahu ada imunisasi wajib bagi anak diantara usia 0 s.d 9 bulan. Kalau usia mereka lewat, tentu tidak dapat diberikan lagi imunisasi tersebut. Akan melahirkan generasi tanpa perlindungan dari penyakit tertentu. Imunisasi ulang tidak akan mampu menyelesaikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian bagi masyarakat apakah anaknya diimunasasi dengan vaksin palsu atau asli. Hal ini bisa menyebabkan ketidak percayaan masyarakat pada sistim kesehatan semakin meluas.
“Maka saya mendesak agar dibuka toko, rumah sakit, klinik yang mengedarkan vaksin palsu. Tapi juga belum dijalankan Menkes. Dan itu berlarut-larut. Masyarakat semakin resah, tanpa ada kepastian apakah anaknya menggunakan vaksin palsu atau tidak? Menteri Kesehatan sibuk mencari kambing hitam dan bukannya segera mengantisipasi dampak pada masyarakat,” ujarnya.
Tjiptaning mempertanyakan mengapa menteri kesehatan bisa menyalahkan dokter dan rumah sakit. Karena menurutnya rumah sakit dan dokter hanya menerima vaksin tanpa mengetahui keaslianya.
“Dokter dan rumah sakit tidak ada yang salah. Ini kelemahan pengawasan yang ada dibawah tanggung jawab Menteri Kesehatan. Jangan cari kambing hitam pada rumah sakit dan dokter yang sudah mati-matian bekerja untuk rakyat,” tegasnya
Menyalahi Dokter Dan RS
Sebelumnya Menteri Kesehatan mempertanyakan peran rumah sakit dan paramedis dalam peredaran vaksin palsu. Menkes Nila F Moeloek menegaskan bahwa rumah sakit dan dokter yang terlibat akan ditindak pidana.
“Kalau RS dan dokter terlibat, itu ke pidana. Kalau tahu itu palsu dan tetap memberikan, itu kriminal,” kata Nila dalam rapat kerja Komisi IX di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6).
“RS bisa dituntut, dokter dicabut izinnya (kalau tahu vaksin palsu dan tetap memberikan),” lanjutnya.
Nila menuturkan pihaknya selalu bekerja dengan kepolisian dan BPOM. Termasuk soal kandungan dari vaksin palsu ini.
Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Antara lain mereka ditangkap di Jakarta, Bekasi, Tangsel, dan Semarang. Mereka berperan sebagai produsen, distributor, dan pembuat/pencetak label dan logo vaksin.
Harga vaksin palsu lebih miring Rp 200 ribu-400 ribu dibandingkan harga vaksin asli yang mencapai Rp 900 ribu. Pembuat vaksin palsu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulan. (Web Warouw)
