JAKARTA, [tanggal]. Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 35 persen secara kumulatif dalam tujuh tahun terakhir, jumlah kelas menengah justru menyusut 8,5 juta orang sepanjang 2018-2023 (BPS). Paradoks ini bahkan diakui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR pada 20 Mei lalu, yang mengaku merasa “seperti dipukul di ulu hati” melihat data tersebut.
Menjawab paradoks ini, Direktur Riset InFast Bestari, Hizkia Yosias Polimpung (Yosie), memperkenalkan skema Purpose-Bound Money (PBM), insentif konsumsi terarah berbasis teknologi blockchain, sebagai instrumen kebijakan untuk menahan laju penyusutan kelas menengah sekaligus menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif perkotaan. Gagasan ini dipresentasikan dalam forum panel bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pekan ini.
Kelas Menengah yang Menopang Ekonomi, tapi Rapuh
Menurut akademisi yang juga ber-homebase di Monash University Malaysia ini, konsumsi rumah tangga menyumbang 55 persen PDB Indonesia, dan lebih dari 80 persen di antaranya berasal dari kelas menengah. Namun lebih dari 59 persen tenaga kerja Indonesia berstatus informal, sehingga daya beli kelompok ini kerap bertumpu semata-mata pada upah, tanpa aset yang menjadi penyangga.
“Kami menyebut kelompok ini ALICE—asset-limited, income-constrained, but employed. Jadi mereka ini bekerja, jadi bukan sasaran bantuan sosial berbasis kemiskinan. Tapi hampir tanpa aset, satu-satunya penyangga hidup mereka adalah upah itu sendiri,” ujar Yosie dikutip Bergelora.com di Jakrta, Selasa (29/9)
Ia menjelaskan, rumah tangga kelas menengah kini menahan tekanan ekonomi secara diam-diam lewat pola yang disebutnya skimping (menekan pengeluaran pokok, “ngirit”) dan treat (tetap berbelanja hal-hal kecil yang menghibur dan memanjakan diri), yang sebagian dibiayai utang paylater bahkan pinjaman daring. Fenomena ini, menurut kerangka NAIRUP (Non-Accelerating Inflation Rate of Urban Precarity) yang dikembangkannya, menjelaskan mengapa inflasi tampak terkendali meski daya beli riil masyarakat kelas menengah terus terkikis.
Blockchain sebagai Jaminan Ketepatan Sasaran
Berbeda dari bantuan tunai konvensional, PBM menggunakan token terprogram (programmable) yang mengunci aturan penggunaan insentif langsung di dalam kodenya: kategori belanja (kebutuhan pokok atau “little treat”), gerai yang terverifikasi, wilayah terbatas, dan masa berlaku (expiry date). Insentif ini sepenuhnya digital, tidak dapat dipindahtangankan dan hanya bisa dibelanjakan di gerai UMKM dan koperasi kreatif yang terdaftar, sehingga dampaknya langsung dirasakan ekonomi lokal, bukan pasar keuangan atau rantai ritel besar.
Di skema yang dipaparkan Yosie, penyelenggaraan PBM akan dikelola oleh sebuah Koperasi Manajemen Aset, yang bertugas menerbitkan token, memverifikasi kelayakan penerima, dan menyalurkan insentif ke jaringan gerai terdaftar. Surplus yang terkumpul dari skema bagi hasil dengan gerai-gerai tersebut kemudian dikelola sebuah Koperasi Venture Builder untuk kemudian direinvestasikan sebagai modal awal bagi koperasi-koperasi produktif di sektor kreatif, semisal studio desain grafis yang dimiliki bersama para desainernya, koperasi pengembang gim tempat programmer dan ilustrator berbagi kepemilikan usaha, hingga unit riset dan pengembangan teknologi yang dikelola kolektif oleh penelitinya sendiri. Dengan model ini, insentif yang semula sekadar bantuan konsumsi berputar kembali menjadi lapangan kerja baru yang dimiliki pekerjanya sendiri, bukan lagi pekerjaan lepas tanpa kepastian.
“Insentif ini bukan sekadar suntikan dana. Ia dirancang untuk mengalir kembali menjadi modal bagi koperasi produktif sektor kreatif, sehingga tercipta ekosistem kerja yang layak dan membahagiakan, bukan lagi kerja informal yang rentan,” kata Yosie.
Dampak program dipantau berkala melalui survei denyut (pulse survey) yang dikelola Koperasi Data milik anggota, memastikan dampak ekonomi mikro maupun makro program ini terpantau dari waktu ke waktu. Seluruh anggota menjadi pengisi data, dan hasil olahannya dapat dilanggan oleh kementerian dan lembaga yang membutuhkan data dengan granularitas tinggi semacam ini. Untuk menjaga privasi pengisi data, verifikasi dilakukan melalui teknologi kriptografi berbasis zero-knowledge proof (ZKP), yang membuktikan kelayakan data tanpa membuka isi datanya, termasuk kepada penyelenggara program sendiri.
Selaras dengan Agenda Ekonomi Kreatif Nasional
Program ini, menurut Yosie, melengkapi Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045 yang menargetkan proporsi kelas menengah 20 persen pada 2029. Jika Rindekraf selama ini berfokus memperkuat sisi pasokan industri kreatif, PBM menyediakan instrumen di sisi permintaan, mencakup daya beli, daya saing, dan kesejahteraan pekerja industri kreatif, sekaligus memperkuat kepemilikan pekerja atas usahanya sendiri melalui skema koperasi.
Secara keseluruhan, program ini diharapkan turut memberi wajah urban dan teknologis bagi koperasi di mata masyarakat. Lebih dari sekadar citra, kelas menengah perkotaan sektor kreatif turut diajak berkarya lewat model-model koperasi yang tepat zaman. (Web Warouw)
