Sabtu, 24 Februari 2024

Energi Terbarukan Lambat Berkembang, Krisis Listrik Berlanjut

PALANGKA RAYA- Kebijakan energi nasional memprioritaskan pengembangan energi dengan memaksimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan. Hal itu diperoleh dari berbagai sumber seperti, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Namun hingga saat ini energi baru dan terbarukan diatas belum dimanfaatkan. Hal ini disapaikan oleh Wakil Ketua Komite II, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI Anna Latuconsina kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (4/2)

Ia mencontohkan pemanfaatan batu bara untuk sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulang Pisau dengan kapasitas 2 x 60 Mega Watt.

“Proyek ini sempat mengalami keterlambatan sehingga realisasinya tidak sesuai dengan target operasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal,” imbuh Anna.

Sebelumnya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Komite II DPD melakukan kunjungan kerja di tiga tempat yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua.

“Kami menyerap masukan dan aspirasi dari berbagai stakeholder dalam rangka penyusunan pengawasan Komite II,” ucap Wakil Ketua Komite II Anna Latuconsina saat “Pengawasan Pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2007” di PLTU I Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Senin (1/2).

Anna mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 juga telah mengamanatkan adanya pemenuhan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan energi primer dan energi final bagi pemenuhan penyediaan kapasitas pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.

“Pemerintah mentargetkan, kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 bisa tercapai sebesar 115 Giga Watt (GW) dan pada tahun 2050 sebesar 430 GW,” tegas Anna.

Pemerintah juga telah mentargetkan rasio elektrifikasi pada tahun 2015 sebesar 85 persen dan pada tahun 2020 mendekati 100 persen.

“Pemerintah sendiri mentargetkan pada tahun 2019 rasio elektrifikasi bisa mencapai 95 persen,” ujar Anna.

Menurut Anna, saat ini rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 87 persen meskipun rasio elektrifikasi ini besarannya tidak merata. Untuk rasio elektrifikasi Kalimantan Tengah sendiri baru mencapai 68,03 persen.

“Tentunya ini membutuhkan kerja keras dari PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut,” lontar dia.

Apalagi, lanjutnya, saat ini Kalimantan Tengah masih mengalami defisit listrik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika akhirnya pemadaman listrik menjadi fenomena yang biasa terjadi di Kalimantan Tengah.

“Defisit energi di Kalimantan Tengah tentunya harus kita sikapi dengan segera,” cetus Anna. (Titun)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru