BLITAR- Masyarakat tani di Sutojayan, Blitar mengeluhkan banjir tahunan yang menyusahkan rakyat tani. Hal ini terungkap dalam dialog dengan kelompok tani Subur Makmur dari Desa Kedung Bunder, Kecamatan Lodoyo, Kabupaten Blitar, dengan anggota Komisi XI DPR RI, Eva Sundari Eva Sundari. Pertemuan di Balai Kelurahan Kedung Bunder pada siang tadi Senin (25/7) dihadiri oleh anggota Kelompok Tani, Lurah Gatot Puspito dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
“Karena pemerintah pusat sedang berkonsentrasi pada pembangunan Jalur Lingkar Selatan, maka penyelesaian sementara berupa pengedukan pasir penyebab pendangkalan secara gotong royong berbasis komunitas di lima kelurahan terdampak tersebut,” ujarnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan bahwa, banjir tahunan biasanya terjadi di bulan Januari dan Februari akibat meluapnya air dari Sungai Bogel yang mengalami pendangkalan. Yang memprihatinkan, ada persawahan di 5 desa yaitu Kedung Bunder, Kalipang, Sukorejo, Sutojayan, dan Kembang Arum yang terdampak luapan air itu.
“Pengedukannya relatif mudah, tapi yang tersulit adalah merubah perilaku warga karena di sungai banyak kantong plastik tempat sampah rumah tangga,” ujarnya.
Eva Sundari mengingatkan ‘proyek normalisasi sungai Bogel harus menyertakan ibu-ibu, jika tidak, kita menghadapi resiko ketidakberlanjutan atau bahkan gagal,” ujarnya.
Ia mengatakan masih perlu waktu untuk menguji ketangguhan para petani tersebut mengorganisir diri untuk proyek tersebut.
“Saya akan datang lagi saat reses yang akan datang untuk mengawal realisasi pekerjaan tersebut,” ujarnya.
Lurah Gatot Puspito menjelaskan, bukan saja 1.000 hektar lebih sawah yang terendam, tetapi ada beberapa kuburan desa yang hanyut terbawa banjir. Untung tidak ada keluarga yang menggugat pak Lurah atas kehilangan makam-makam tersebut.
Ketua Kelompok Tani Subur Makmur, Tohari, bersedia untuk menjadi inisiator gotong royong tersebut yang akan dilaksanakan awal Oktober 2016. Tantangan teknis, yaitu mendatangkan mesin ekskavator (pengedukan) akan bisa diatasi dengan meminjam dari Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (Enrico N. Abdielli)
