JAKARTA- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengungkap kementeriannya terkena pemotongan anggaran sebesar Rp8 triliun imbas efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Prabowo Subianto.
Suharti menjelaskan besaran pemotongan anggaran itu diketahui Kemendikdasmen berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan.
“Surat dari kementerian keuangan intinya untuk melakukan efisiensi sebesar 8,035 triliun rupiah,” kata Suharti dalam rapat dengan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (7/2).
Suharti turut melampirkan dalam rapat surat yang dikirim oleh Kemenkeu tertanggal 24 Januari itu.
Dalam surat yang dilampirkan, anggaran untuk alat tulis kantor menjadi pos anggaran yang direncanakan untuk efisiensi paling besar yakni 90 persen. Pos anggaran yang direncanakan untuk efisiensi paling besar adalah untuk percetakan dan souvenir yakni sebesar 75,9 persen.
Berikut rincian identifikasi rencana efisiensi anggaran Kemendikdasmen yang terlampirkan dalam surat tersebut:
-Alat Tulis Kantor: 90,0%
-Kegiatan Seremonial: 56,9%
-Rapat, Seminar dan sejenisnya: 45,0%
-Kajian dan Analisis: 51,5%
-Diklat dan Bimtek: 29,0%
-Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: 40,0%
-Percetakan dan Souvenir: 75,9%
-Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan: 73,3%
-Lisensi Aplikasi: 21, 6%
-Jasa Konsultan: 45,7%
-Bantuan Pemerintah: 16,7%
-Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2%
-Perjalanan Dinas: 53,9%
-Peralatan dan Mesin: 28,0%
-Infrastruktur: 34,3%
Anggaran Kemenbud Sisa Rp1,3 Triliun
Sebelumnya.kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut anggaran kementeriannya tersisa kurang dari Rp,1,3 T usai melakukan penghematan anggaran sebesar lebih Rp1 triliun dari pagu 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
“Iya, (berkurang jadi Rp1,3 triliun), kurang malah,” kata Fadli ditemui di Museum Muhammadiyah, Kompleks Kampus UAD, Bantul, DIY, Senin (3/2).
Artinya, ada pengurangan anggaran sebesar sekitar 56 persen lebih dari pagu semula Kementerian Kebudayaan.
Penghematan ini sendiri merupakan tindak lanjut Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur.
Fadli menuturkan, efisiensi anggaran kementeriannya belum final. Masih ada pemilahan-pemilahan untuk anggaran yang memang benar-benar tidak bisa dicoret atau ditekan nominalnya.
“Kita harus mencari mana yang memang sifatnya wajib, yang memang bagian dari dukungan manajemen dan lain-lain, dan terutama kita ingin kegiatan-kegiatan program itu bisa kita selenggarakan dengan efisien. Low budget tapi high impact,” paparnya.
Prinsipnya, politisi Partai Gerindra itu tak masalah dan mendukung diet ketat anggaran ini. “Kita akan menyesuaikan, dan tentu ini juga menjadi tantangan bagi kita,” sambungnya.
Tantangan yang ia maksud adalah melakukan inovasi dalam mengembangkan kemitraan bersama dengan pihak swasta, individu filantropis beserta komunitas kebudayaan.
“Karena kebudayaan ini kan harus kerja besar dari semua orang, bukan hanya kegiatan kementerian, tapi bagaimana menggerakkan ekosistem,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun di tahun ini melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, Senin (3/2), terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran paling besar, salah satunya adalah Otoritas IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum yang memang paling banyak membangun infrastruktur. (Web Warouw)
FOKUS BANGUN SEKOLAH DESA JENDERAL..! Prabowo Potong Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah Rp8 Triliun
