JAKARTA- Program MBG Rp171 Triliun tak Netes ke UMKM, Ekonom Senior Usulkan Copot Kepala BGN
Ekonom senior yang juga pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didik J Rachbini mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendorong sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa lari kencang.
Selain untuk memerangi stunting yang berujung kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hanya saja, program MBG yang anggarannya kini mencapai Rp171 triliun, tak dinikmati UMKM.
“Makanya saya setuju anggaran K/L dialihkan ke MBG. Program ini seharusnya membawa kegembiraan untuk UMKM. Tapi dalam kenyataannya enggak begitu. Saya kira perlu evaluasi BGN selaku penanggung jawab. Kalau perlu reshuffle di tahun pertama,” ungkapnya.
Prof Didik mengatakan, program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan mulia, harus dikawal dengan benar.
“Implementasinya berat, banyak praktik rente (rent seeker) yang memanfaatkan program ini untuk menumpuk keuntungan dalam porsi besar,” kata Prof Didik.
Untuk menjalankan program MBG, menurut Rektor Universitas Paramadina itu, bukanlah perkara sulit. Libatkan rumah makan skala UMKM dalam program ini. Untuk menjaga kualitas dan kesehatan, lakukan pengawasan super ketat.
“Program ini mestinya menjadi kegembiraan bagi UMKM. Misalnya libatkan 1.000 UMKM. Produknya dikontrol, termasuk kualitas dan kesehatan. Sudah memenuhi kebutuhan gizi atau tidak. Tapi itu kan enggak terjadi. Program MBG jadi pesta pora kelompok ekonomi besar,” imbuhnya.
Jika tidak segera dilakukan reshuffle, Prof Didik mengkhawatirkan, anggaran untuk program MBG sebesar Rp171 triliun gagal mendorong UMKM naik kelas. Padahal, keberadaan UMKM sangat menentukan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah Menerima Kritik
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan perlunya evaluasi terhadap program MBG yang sudah sebulan jalan. Masih perlu banyak perbaikan.
“Tapi yang jelas, sekarang kan program MBG dalam rangka ekspansi. Setelah ini berjalan satu bulan, tentu harus ada yang diperbaiki. Mungkin SOP (Standard Operating Procedure),” kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
Hasan menjelaskan, pihakya terus melakukan komunikasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) selaku badan utama yang menyelenggarakan program ini.
“Kita tetap komunikasi, tidak bisa mengevaluasi kementerian dan lembaga. Tapi yang terkait itu kan BGN. Kompartemen khusus yang membidangi monitoring dan evaluasi, saya rasa perbaikan-perbaikan itu dilakukan setiap hari,” ungkap Hasan.
Oleh karena itu, Hasan mengatakan, pemerintah akan terus menerima kritik dan masukan terkait pelaksanaan program MBG. Segala masukan dan kritik tersebut akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah.
“Jadi ada masukan dari masyarakat, masukan dari mitra, masukan siapa saja termasuk dari siswa-siswa itu jadi bahan perbaikan BGN,” tuturnya. (Web Warouw)
JANGAN TERLAMBAT NIH..! Program MBG Rp171 Triliun tak Netes ke UMKM, Didik Rachbini Usulkan Copot Kepala BGN
