JAKARTA- Peristiwa naas aksi teror di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Kamis (14/1) sama sekali tidak akan mempengaruhi, menyurutkan langkah dan desakan tuntutan Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia untuk mencapai Hak Kepastian Kerja sebagai CPNS Januari-April 2016. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, Lilik Dian Eka kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (16/1)
“Teror yang selama ini menimbulkan ketakutan bidan desa berlabel PTT setiap tahun justru berlangsung sistematis, ketika bidan desa berlabel PTT dibayangi ketakutan akan pemutusan hubungan kerja setiap kali perpanjangan NRPTT dilakukan. Teror negara lebih dahsyat, saat absennya kehadiran negara di tengah rakyat yang membutuhkan. Aksi berani mati bidan desa selama ini, rujuk pasien gunakan tandu, perahu ajaib antarkan pasien lahiran di daerah kepulauan perairan, hingga meninggalnya bidan desa, dan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah teror bagi generasi bangsa ini. Pak Jokowi, Hentikan teror pada bidan desa PTT. Kami siap jadi PNS,” tegasnya.
Menciptakan kedamaian dan keselamatan bagi rakyat yang membutuhkan bidan desa, menurut Lilik adalah upaya konkrit negara yang saat ini jelas-jelas lebih dibutuhkan agar tenaga kesehatan rakyat di desa-desa dapat memastikan keberadaan dan pengabdian bidan desa sebagai unsur ketahanan strategis menjadikan rakyat di desa lebih sehat, cerdas dan kuat.
“Agenda menyelamatkan generasi anak negeri dapat kita capai bersama seiring Hak Kepastian Kerja didapatkan oleh bidan desa saat ini. Sekaligus melepaskan belenggu teror berkepanjangan. Intimidasi yang kerap dijumpai oleh bidan desa berupa tekanan, pungli, dan segudang arogansi birokrasi harus kita sudahi,” ujarnya.
Ia menyerukan kepada seluruh bidan di seluruh daerah di Indonesia untuk tetap mengawal data base 16.000 bidan dan bergerak mendesakkan tuntutan pengangkatan bidan PTT menjadi PNS.
Kamis, 14 Januari 2016, lalu di desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon, dalam sebuah acara peresmian kampung Keluarga Berencana (KB) sebuah perkampungan nelayan oleh Presiden Joko Widodo, merupakan sebuah kesempatan berharga bagi Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, bertemu kembali Presiden Jokowi dan Menkes RI Nilla Moeloek untuk mengingatkan kembali bahwa keputusan Menpan RB & Surat Ijin Prinsip Pengangkatan Bidan PTT sudah dikeluarkan oleh Menpan RB.
“Maka satu-satunya pilihan kita saat ini adalah menyerukan dan memastikan bahwa bidan desa PTT (Pusat) harus jadi CPNS hingga April 2016 ini! Selamatkan Ibu Melahirkan, Selamatkan Bidan Desa PTT!” tegasnya. (Eka P. Hutajulu)
