JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di gedung KPK, Jakarta. Hasto akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025), Hasto tiba sekitar pukul 09.32 WIB. Hasto tiba mengenakan bus.
Hasto terlihat mengenakan pakaian jas berwarna hitam. Hasto didampingi oleh sejumlah tim hukumnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, KPK memanggil Hasto Kristiyanto terkait perkara kasus dugaan suap PAW Harun Masiku hari ini. Hasto janji bakal hadir.
“Sejauh ini jadwal pemeriksaan dari yang bersangkutan masih terjadwal dilakukan besok (hari ini)” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika ketika dihubungi.
Agenda pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang bagi Hasto setelah tidak bisa hadir pada Senin (6/1) pekan kemarin. Saat itu, Hasto mengirim surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan.
Hasto kemudian meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, memastikan Hasto taat hukum dan akan ikuti proses hukum.
Dalam kasus suap pergantian antarwaktu caleg DPR RI, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan pada Agustus 2019. Wahyu telah menjalani hukuman dan bebas.
Sementara itu, terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 8 Januari 2020. Namun, upaya itu gagal karena Harun melarikan diri hingga kini masih jadi buron. KPK menduga ada peran Hasto dalam merintangi upaya KPK menangkap Harun.
Hasto juga telah mengajukan permohonan praperadilan untuk melawan penetapan status tersangka itu. KPK menyatakan siap menghadapi gugatan itu.
Hasto Joget Pantura Tantang KPK
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, dalam memperingati HUT ke-52, PDIP menggelar Soekarno Run di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2025). Tampak hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sempat ikut joget di panggung saat acara hiburan. Namun yang jadi sorotan, Hasto joget bareng KPK yang diplesetkan sebagai Kelompok Pemuja Koplo berlogo mirip dengan logo KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sontak “aksi joget” Hasto bareng KPK itu menuai banyak tanggapan. Sebagaimana diketahui Hasto dijadwalkan menghadiri pemanggilan KPK, terkait kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku, pada Senin (13/1/2025).
Dalam hal ini, Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli menilai “aksi joget” tersebut jelas merupakan bentuk komunikasi politik Hasto Kristiyanto yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Apapun dalihnya penampilan simbol yang menyerupai KPK, jelas ingin mengasosiasikan masalah hukum yang sedang dihadapi Hasto.
“Bagi saya, itu jelas simbol mengolok-olok. Atau bisa juga dimaknai sebagai perlawanan simbolis terhadap aksi KPK. Dan, celakanya, secara simbolis pula, Hasto berhasil membawa urusan ini seolah-olah menjadi perkara KPK dengan kelembagaan partai PDIP. Menampilkannya dalam event resmi PDIP itu berarti Hasto memang membawa bahtera PDIP dalam menghadapi kasus yang ditangani KPK,” ujar Fadhli pada media, Minggu (12/1/2025).
Tindakan Hasto, lanjut Fadhli, sebagai olok-olok politik. Apalagi seolah-olah dengan backup partai (PDIP), Hasto mungkin ingin memberi pesan kepada KPK bahwa dirinya tidak akan pernah bisa ditangkap. Sampai kapan pun.
Situasi ini juga diperjelas dengan sikap Megawati (Ketum PDIP) yang berulang kali memberikan perhatian pada kasus Hasto. Mega, mungkin dalam pengaruh Hasto, percaya bahwa pentersangkaan Hasto ini erat kaitannya dengan langkah politik PDIP memecat Jokowi dan keluarganya. Sekali lagi, Hasto berhasil membawa perkara pribadinya seolah-olah menjadi kriminalisasi KPK (kekuasaan) terhadap PDIP.
“Karena itu, saya kembali mengingatkan. Mungkin ini waktunya bagi Kader PDIP yang lain untuk menyerukan kepada sebagian elite PDIP yang lain bahwa kasus Hasto adalah masalah pribadinya dan tidak ada kaitannya dengan PDIP,” tandasnya.
Menurut Fadhli, PDIP justru tidak boleh terbebani dengan kasus Hasto. PDIP harus membuktikan bahwa partai banteng punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Tindakan PDIP yang seolah-olah membela Hasto akan menjadi citra buruk partai di mata masyarakat dan calon pemilih di Pemilu 2029.
(Web Warouw)